x
Sipur ke-9 DPD RI Lanjutan Bahas Putusan MA

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id “Salah satu agenda Sidang Paripurna adalah membacakan amar Putusan MA No.20P/HUM/2017.” Hal itu disampaikan AM. Fatwa (Pimpinan Sementara) pada saat membuka kembali Sidang Paripurna (Sipur) ke-9 DPD RI di Gedung Nusantara, Senayan-Jakarta, Selasa, (4/04/2017).

Sekretaris Jenderal DPD RI, Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto membacakan amar Putusan MA yang mengabulkan permohonan yang diajukan sejumlah anggota DPD atas judicial review Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017 terkait atas pemotongan masa jabatan pimpinan DPD dan memberlaku surutkan kepada pimpinan DPD yang menjabat. Melalui Putusan MA No 20P/HUM/2017, MA memutuskan bahwa Masa Jabatan Pimpinan DPD adalah 5 (lima) tahun sesuai masa jabatan keanggotaaan. Dalam Putusan MA tersebut bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Tata Tertib bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MA memerintahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah untuk mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretaris Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

AM Fatwa yang merupakan anggota DPD RI tertua didampingi Riri Damayanti anggota DPD RI termuda menjadi Pimpinan Sementara menyatakan setelah mendengar Putusan MA tersebut, maka Peraturan Tatib Nomor 1 Tahun 2017 dicabut sehingga berlaku tatib baru dengan  mengamandemen Tatib 1 Tahun 2017. Agenda selanjutnya adalah pemilihan pimpinan.

Setelah dilakukan Pemilihan Calon pimpinan DPD secara musyawarah mufakat  maka diperoleh hasil pemilihan yaitu Darmayanti Lubis dari Wilayah Barat, Oesman Sapta dari Wilayah Tengah, dan Nono Sampono dari wilayah Timur.

Selanjutnya Pimpinan Sidang memberikan kesempatan kepada calon pimpinan bertiga untuk musyawarah mufakat untuk menentukan jabatan masing-masing. Setelah diskors selama lima menit, Darmayanti Lubis sebagai perwakilan pimpinan menyampaikan, “Sesuai hasil musyarah kami bertiga menetapkan Oesman Sapta menjadi Ketua DPD RI, Nono Sampono sebagai Wakil Ketua I, dan Saya siap, Darmayanti Lubis sebagai Wakil Ketua II DPD RI,” tutur Darmayanti.

“Apa kita dapat menyetujui Oesman Sapta menjadi Ketua DPD RI, Nono Sampono sebagai Wakil Ketua I, dan Darmayanti Lubis sebagai Wakil Ketua II DPD RI,” seru AM Fatwa.

“Setuju,” serentak anggota DPD RI disambut dengan riuh tepuk tangan.

Sidang Paripurna diskors dan  kembali pukul 19.00WIB, dengan agenda Pelantikan Pimpinan DPD RI. Sekretariat Jenderal DPD RI berkoordinasi dengan Sekretariat MA berkaitan dengan hal tersebut. (ank)

04 April 2017
Kembali
LIVE STREAM