x
Pleno PPUU: Perlunya Ketentuan Penetapan Status Bencana demi Kepastian Hukum

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Dalam rangka inventarisasi materi RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di 3 (tiga) provinsi yaitu Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat.

“Agenda rapat kali ini adalah untuk mendengarkan laporan hasil inventarisasi materi RUU RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,” ujar Baiq Diyah Ratu Ganefi, S.H. Wakil ketua PPUU, membuka rapat yang digelar di Ruang Rapat PPUU, Gedung B DPD RI lantai 3, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Mengawali laporannya, H. Habib Hamid Abdullah, S.H., M.H., senator asal Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Kepulauan Riau diantaranya adalah penetapan status bencana daerah belum ada pedoman dari pusat atau turunan UU No.24 Tahun 2007 dan lemahnya koordinasi antar SKPD di daerah.

“Belum terbitnya Perpres Penetapan Status dan Tingkatan Bencana sesuai amanat Pasal 7 UU No.24 Tahun 2007, padahal sudah dibahas sejak tahun 2009, akibatnya acapkali pemerintah ragu-ragu menetapkan status suatu bencana, misalnya asap akibat kebakaran hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang meluas ke negara tetangga,” ungkap Habib.

Sementara itu, Tim FGD DI Yogyakarta yang diwakili Dra. Hj. Eni Khairani, M.Si., (senator asal Bengkulu) lebih menekankan pada pengertian bencana. Eni menyampaikan bahwa pengertian bencana saat ini dapat memunculkan makna ganda dan berimplikasi pada salahnya penanganan maupun politisasi kejadian berdasarkan kepentingan serta mengorbankan kepentingan rakyat.

“Definisi bencana perlu menggunakan terminologi yang berlaku secara global, misal definisi dari UN-ISDR atau memiliki makna yang serupa secara substansial,” terang Eni.

Hasil FGD dari ketiga wilayah ini sama-sama menyimpulkan bahwa perlunya penyempurnaan terhadap beberapa pasal guna memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama dalam hal penetapan status bencana.

Pada rapat kali ini dilaporkan pula hasil Kunjungan Kerja Bersama antara PPUU dengan Pansus RUU Wawasan Nusantara DPR terkait penyusunan daftar inventarisasi masalah dalam rangka pembahasan RUU bersama DPR dan Pemerintah di Manado, Sulawesi Selatan. (ram)

08 Maret 2017
Kembali
LIVE STREAM