x
Perlu Pengkajian Ulang Terhadap Kekayaan Negara Yang Merupakan Domein Privat

dpd.go.id

Jakarta,dpd.go.id – Komite IV DPD RI serius dalam menyusun Usul Inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah (PKND), karena dalam RUU ini direncanakan akan mengatur 2 jenis kekayaan negara yakni: kekayaan negara dikuasai yang merupakan kekayaan negara potensial sebagai pelaksanaan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (domein publik); dan kekayaan negara dimiliki berupa Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) dan kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Perusahaan Terbatas (PT) dan badan hukum lainnya sebagai pelaksanaan pasal 23 ayat (3) dan pasal 33 ayat (2) UUD 1945 (domein privat).

Keseriusan ini terbukti dari adanya penyelenggaraan rapat pleno di ruang rapat Komite IV DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (18/4/2017) bahas laporan progres penyusunan draft naskah akademik RUU PKND dengan tim ahli: Drs.Pardiman,M.Si., Drs.Susiadi Prayitno,CESS., Drs. Siswo Sujanto,DEA., Maret Priyanta,SH.,MH., dan Abdul Kodir  setelah sebelumnya Senin (17/4/2017) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar Hukum dan Tata Negara Prof.DR. Aminuddin Ilmar,SH.,MH.

Pardiman memaparkan identifikasi permasalahan dalam kondisi saat ini terhadap Kekayaan Negara Dikuasai/Potensial (KNP) yakni belum adanya data kekayaan negara potensial yang terintegrasi, adanya persinggungan antar sektor pengelolaan kekayaan negara potensial, Pengelolaan dan penatausahaan KNP belum optimal, belum harmonis dan terintegrasinya fiskal dalam pengelolaan KNP, belum terciptanya mekanisme pengawasan hasil eksploitasi dan eksplorasi KNP. Mengenai Kekayaan Negara Dimiliki Tidak Dipisahkan (BMN/D) terdapat inkonsistensi dalam peraturannya, belum komprehensifnya ketentuan-ketentuan yang ada, belum menampung dinamika perkembangan pengelolaan BMN dan  belum harmonisnya pengaturan pengelolaan BMN dengan peraturan lainnya. Terhadap Kekayaan Negara Dimiliki Dipisahkan (KND) terdapat pengertian yang berbeda dalam tiap perundangan, peran KND yang masih belum optimal, moral hazard yanng tinggi dalam kebijakan strategis oleh Pengelola KND, pengelolaan dan penatausahaan KND belum optimal serta belum harmonisnya pengertian KND dalam peraturan perundangan yang ada.

“Kondisi ideal yang diinginkan terhadap KNP yaitu adanya ketegasan peran Menteri Keuangan sebagai pengelola aspek fiskal dan kekayaan negara. Penatausahaan dan pencatatan yang baik. Mekanisme pengawasan hasil eksploitasi dan eksplorasi KNP. Tersedianya mekanisme penyesalan persinggungan dalam pengelolaan KNP. Kondisi ideal terhadap BMN/D berupa peraturan yang dilandasi asas-asas pengelolaan BMN dan menjamin tercapainya good governance. Adanya pengaturan yang menyeluruh konsisten tegas dan jelas yang mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan. Menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat”, tambah Pardiman.

Sementara itu Drs. Siswo Sujanto,DEA menyarankan, “agar perlu kiranya dilakukan diskusi/kajian ulang terhadap adanya pendapat yang mengemukakan bahwa dalam kekayaan negara tersebut terdapat bagian yang merupakan domein privat. Dalam kaitan ini patut diduga bahwa, berbagai pendapat tersebut terutama ditujukan pada kekayaan negara yang dipisahkan yang kemudian ditempatkan dalam BUMN/BUMD”, pungkas Siswo.

sna

18 April 2017
Kembali
LIVE STREAM