x
Parlindungan Purba: Masih Banyak Kendala bagi Pemenuhan Kebutuhan Rumah Rakyat

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id - "Pemerintah telah banyak melakukan terobosan kebijakan seperti Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) namun masih banyak kendala bagi pemenuhan kebutuhan rumah rakyat", ungkap Parlindungan Purba dalam Rapat Kerja Komite II DPD RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPuPR) yang membahas isu pokok pengawasan atas pelaksanaan UU No.1 Thn 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Lantai 3 Gedung B DPD RI pada hari Selasa (03/10/2017).

Pemenuhan kebutuhan rumah rakyat tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk sehingga memungkinkan terjadinya urbanisasi dan pemukiman kumuh tambah Senator asal Sumatera Utara itu. Kendala-kendala akan pemenuhan kebutuhan rakyat tersebut beberapa diantaranya dijelaskan oleh anggota Komite II yang lain, diantaranya Senator Habib A. Bahasyim dari Kalimantan Selatan mengungkapkan agar sistem pembiayaan kredit perumahan tidak memberatkan masyarakat serta agar ada perbaikan dalam kualitas perumnas yang dibangun pemerintah.

Anna Latuconsina juga menyampaikan aspirasi dari daerah Maluku agar anggaran untuk perumahan tidak disamakan melihat kondisi geografis tiap wilayah di Indonesia yang beragam.

“Seperti aspirasi konstituen saya di Maluku harus mengeluarkan banyak biaya untuk perumahan disana apalagi masalah transport atau kondisi alam lain seperti menunggu gelombang laut surut agar mencapai wilayah yang dimaksut, juga daerah 3T (Terpencil, Terluar, Termiskin) lainnya terutama di wilayah Indonesia Timur”, terang Senator asal Maluku tersebut.

Lain halnya dengan Senator asal Kalimantan Barat, Rubaeti Erlita yang memberikan saran tentang masalah pembangunan perumahan yang dilakukan pemerintah agar tidak hanya mengejar target semata yang berakibat pada pemanfaatan situasi tersebut oleh developer nakal yang tidak berkepentingan.

“Tentunya kita ingin Program bagi MBR ini terus berlangsung, jika Presiden ganti atau Pemimpin ganti tidak berhenti disitu saja”, tambahnya

Dalam kesempatan yang sama, Anita Firman selaku Sekjen KemenPuPR memaparkan tujuan dari Program Satu Juta Rumah adalah menyediakan rumah layak huni dan memberikan kemudahan akses bagi MBR.

"Target sektor perumahan 2015-2019 untuk kebutuhan perumahan layak huni (backlog) tahun 2014 yaitu 7,6 Juta unit turun menjadi 5,4 Juta unit tahun 2019 sehingga turun menjadi 2,2 Juta unit. Untuk Rumah tidak layak huni dari tahun 2014 3,4 Juta unit menuju tahun 2019 menjadi 1,9 Juta Unit sehingga menurun 1,5 Juta unit”, paparnya

Anita Firman juga menanggapi sesi diskusi Rapat Kerja dengan anggota Komite II bahwa KemenPuPR melakukan sedang melakukan revisi regulasi agar ada SOP tentang kualitas rumah layak huni beserta mekanisme cicilannya serta masalah daerah 3T, selain itu kami memohon bantuan DPD RI untuk bantuan Perda (Peraturan Daerah) tentunya masalah perijinan dan pendataan MBR di daerah”, paparnya. (ast)

03 Oktober 2017
Kembali
LIVE STREAM