x
Komite III DPD RI Nilai Perekrutan Pekerja Migran Banyak Kendala

dpd.go.id

Jakarta, dod.go.id - Komite III DPD RI mengadakan RDP dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyangkut perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Lantaran, perlindungan PMI baik itu calon atau paskah hingga kini masih menimbulkan permasalahan.

Masih banyak permasalahan baik itu dari perekrutan seperti dokumen dan belum lagi permasalahan penempatan,” ucap Ketua Komite III DPD RI, Dedi Iskandar Batubara di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (5/9).

Menurutnya, pergerakan perekonomian dari hasil PMI lebih banyak di desa-desa. Namun sayangnya tidak di imbangi oleh perlindungan yang memadai. “Contohnya masih saja banyak kasus yang menimpa PMI baik itu sebelum atau sesudah bekerja,” tegas dia.

Sementara itu, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menjelaskan bahwa pengaturan bagi pekerja migran tidak bisa sendiri dalam hal ini penyiapan atau SDM-nya. Tapi karena lintas batas negara dan menyangkut hubungan luar negeri maka harus bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja. “Itu prinsipnya di Kemenlu. Maka ini murni kewenangan pusat. Namun saat ini ada kesan balapan antar Kemenaker dan BNP2TKI,” lontarnya.

Selain itu, permaslahan calon tenaga migran memang masih banyak seperti sebelum bekerja masih adanya non-prosedural. Bahkan, saat bekerja masih terdapat pekerja yang mendapat masah non industrial atau industrial. “Yang paling hangat pada non industrial yaitu diduga radikalisme agama. ataupun fenomena narkoba,” kata Nusron.

Ia menambahkan sementara paska menjadi pekerja imigran atau balik kekampung halamannya dikarenakan tidak bisa dalam mengelola uang. Lantaran pengelolaan uang tidak bisa membuat usaha maka mereka berkeinginan balik lagi menjadi pekerja migran. “Ini lah kendala paska menjadi pekerja migran,” ucap Nusron.

05 September 2018
Kembali
LIVE STREAM