x
Sidang Paripurna Sahkan Prolegnas DPD RI Prioritas RUU Tahun 2018

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan pedoman dan pengendali penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Prolegnas diperlukan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI Nofi Candra menekankan pentingnya mewujudkan realisasi program legislasi tahun 2017 dengan meluncurkan RUU yang belum selesai dibahas untuk kemudian dibahas di tahun 2018. Nofi juga menegaskan tentang pelaksanaan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas produk hukum yang memberikan efek langsung bagi kesejahteraan masyarakat harus segera direalisasikan.

“DPD mengusulkan sejumlah RUU yang perlu dibentuk di tahun 2018 dengan harapan RUU tersebut dapat membawa masyarakat Indonesia untuk melangkah lebih maju lagi,” ujar Nofi pada Sidang Paripurna ke-5 DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (20/10/2017).

Disampaikan Nofi, RUU usul DPD yang masuk dalam Daftar Perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2017 yang belum selesai dibahas akan kembali didorong pembahasannya pada tahun 2018, yaitu: RUU tentang Wawasan Nusantara, RUU tentang Ekonomi Kreatif dan RUU tentang Pemerintahan Daerah Kepulauan.

Dalam kesempatan tersebut Nofi meminta Sidang Paripurna dapat mengesahkan usul RUU untuk Prolegnas Tahun 2018 dapat disahkan menjadi Prolegnas DPD RI Prioritas RUU Tahun 2018. RUU tersebut di antaranya: RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan, RUU tentang Etika Penyelenggara Negara, RUU tentang Perlindungan Varietas Tanaman, RUU tentang Bahasa Daerah, RUU tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, RUU tentang Pajak Penghasilan, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU tentang Hak Atas Tanah Adat (dalam tahap penyusunan internal DPD RI), dan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Alat kelengkapan DPD RI yang juga meminta pengesahan dalam Sidang Paripurna adalah Komite II mengenai Hasil Pengawasan Atas Pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Sementara Komite IV meminta pengesahan atas Pertimbangan DPD RI terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016.

Memenuhi permintaan pengesahan tersebut, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengetuk palu tanda disahkannya usul RUU untuk Prolegnas Tahun 2018 menjadi Prolegnas DPD RI Prioritas RUU Tahun 2018, Hasil Pengawasan Atas Pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, serta Pertimbangan DPD RI terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016

Menutup Sidang Paripurna ke-5 DPD RI, Nono Sampono mengharapkan peran aktif dan kepekaan seluruh Anggota DPD RI terhadap kondisi masyarakat. “Kita akan memasuki agenda Pilkada Serentak Tahun 2018 keterlibatan kita diperlukan dalam pengawasan berlangsungnya Pilkada agar dapat menghasilkan pemimpin yang cakap dan tegas serta terwujudnya clean government,” pungkasnya. (dew)

20 Oktober 2017
Kembali
LIVE STREAM