x
BAP Fasilitasi Sengketa Tanah Karang Intan Kalsel dengan TNI AD

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – “Kami secara de facto memiliki tanah 2500Ha (5x5) Km. Sudah didaftarkan menjadi inventarais negara dan masuk ke BMN (Barang Milik Negara) dan diberikan kewenangan kepada Kemenhan (TNI AD) sebagai kuasa pengguna pengelola milik negara. Tanah tersebut kami pakai untuk markas batalyon Kodam VI/Mulawarwan, sebagian dipakai untuk fasilitas latihan militer di Kalimantan. Apapun yang terjadi sebagai penanggungjawab lahan tersebut maka Kami akan pertahankan. Status tanah itu sedang proses sertifikasi karena keterbatasan anggaran maka dilakukan bertahap.” Demikian ungkap Brigjen Muhammad Munib, Direktur Zeni Angkatan Darat (Ditziad) pada RDP BAP yang membahas sengketa tanah warga Karang Intan, Kalimantan Selatan dengan TNI AD.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) diselenggarakan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memfasilitasi masalah sengketa tanah Karang Intan, Banjar, Kalimantan Selatan antara TNI AD dengan masyarakat yang dipimpin Abdul Gafar Usman Ketua BAP di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Rabu (13/09/2017). Sengketa lahan sudah berlangsung lama dari Tahun 1956 sampai sekarang dan kedua belah pihak sudah melakukan mediasi tetapi tidak memiliki titik temu.

“Masyarakat ingin sertifikasi tanah yang mereka tempati tetapi terhambat di BPN dengan alasan status tanah atas kuasa TNI AD, masyarakat daerah ingin kepastian status tanahnya, dimohon kepada pihak TNI AD agar memberikan win win solusi,” harap Antung Fatmawati, Senator Kalimantan Selatan.

Senada dengan Antung, Senator Lampung, Andi Surya yang juga anggota Tim Analisis masalah ini mengatakan bahwa sesuai dengan undang-undang, tanah negara yang terlantar yang tidak diusahakan dan diduduki oleh masyarakat lebih dari 20 tahun maka masyarakat berhak mensertifikasi lahan tersebut. "Masyarakat mengusahakan hal itu, ada sebagian masyarakat sudah memiliki sertifikat yang sah. Dimohon bagi TNI AD untuk memberikan solusi terbaik bagi masyarakat," ujar Andi.

Kolonel Czi Ludfie, Perwakilan Kementerian Pertanahan (Kemhan) menjelaskan bahwa kebijakan Kementerian Pertahanan tentang hak aset tanah yang dikuasai Kemhan yang masuk dalan IKN (Inventaris Kekayaan Negara) bisa dibebaskan dengan syarat kepemilikan tanah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang bersifat inkrah, hal itu sesuai dengan perundang-undangan. Apabila cuma melalui mediasi maka tidak akan terputuskan dan tidak ada hasilnya. Jalan terbaik memang pengajuan gugatan pengadilan, bila sudah inkrah bahwa status tanah milik warga maka kami legowo.

Pada akhir RDP, Pimpinan BAP didampingi Ahmad Sadeli Karim dan Novita Anakotta selaku Wakil Ketua BAP menyimpulkan bahwa BAP mendorong merekomendasikan pemerintah agar anggaran untuk sertifikasi tanah IKN pada TNI AD dinaikan karena hal itu akan memberikan solusi bagi masalah sengketa tanah dengan masyarakat. Diadakan RDP dengan Dirjen kekayaan negara Kementerian Keuangan untuk konfirmasi terkait IKN. BAP meminta copain alas hak atas tanah seluas 5x5 km tersebut untuk dikonfirmasi dan dikomunikasikan dengan masyarakat bahwa masyarakat boleh memanfaatkan tanah TNI tersebut tetapi tidak boleh memiliki. Selanjutnya akan dilakukan peninjauan secara de facto atas  lahan yang ditempati oleh masyarakat tersebut. (ank)

13 September 2017
Kembali
LIVE STREAM