x
Pusjakum DPD RI adakan FGD terkait Geologi dan Penanggulangan Bencana

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Dalam rangka memperkaya kajian analisis, klarifikasi dan mediasi dalam hal kebijakan dan hukum dalam hubungan pusat-daerah, Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum (Pusjakum) DPD RI mengadakan Forum Group Discussion (FGD) dengan mengundang beberapa peneliti dan narasumber serta reviewer di Ruang Rapat BK, Lantai 3, Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (31/10/2017).

Terdapat 2 sesi FGD yang diselenggarakan Pusjakum dalam kegiatan ini tentang Kajian Analisis Kelembagaan Penataan dan Pemanfaatan Informasi Geologi di Indonesia untuk Pembangunan dan Kajian Penataan Kelembagaan Sistem Penanggulangan Bencana Yang Efektif. Hal tersebut dijadikan kajian pada sesi kali ini karena telah masuk dalam Prolegnas 2018 DPR RI dan DPD RI.

Sesi pertama membahas tentang ttg Kajian Analisis Kelembagaan Penataan dan Pemanfaatan Informasi Geologi di Indonesia untuk Pembangunan, dipaparkan oleh peneliti Amelia Cahyadini, Budi Arta Atmaja, Indra Oka, Fahrizal Haykal (Universitas Padjajaran) serta pembahasan oleh reviewer Dr. Fajar Hendrasto (Kaprodi Teknik Geologi Trisakti) dan Riris Katharina (Peneliti DPR RI)

“Perlu dibuat suatu regulasi untuk optimalisasi penggunaan informasi geologi dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara umum dan meluas dalam bentuk undang-undang”, terang Amelia peneliti asal Universitas Padjajaran saat memaparkan tentang upaya optimalisasi pemanfaatan informasi geologi dalam perencanaan pembangunan dan peran DPD terkait pemanfaatan informasi geologi di Indonesia sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di sesi pertama.

Sementara itu Dr. Fajar Hendrasto yang didapuk menjadi reviewer menjelaskan bahwa penelitian tentang geologi menjadi tren setelah bencana Tsunami di Aceh dan bencana di Jawa dan Sumatra.  

“Segala pembangunan daerah memerlukan informasi geologi namun bagaimana menjadikan data tersebut menjadi sebuah standar adalah yang utama” jelas Kaprodi Teknik Geologi Trisakti tersebut.

Sementara itu reviewer lain Riris Katharina menambahkan agar data harus komprehensif tidak hanya melihat dari satu kasus saja. Selain itu adanya Gap antara das sollen (apa yang seharusnya) dengan das sein (apa yang terjadi) terkait tema yang diangkat, perlu data pendukung yang lengkap tambah reviewer dari DPR RI tersebut

Sesi kedua dengan Kajian Penataan Kelembagaan Sistem Penanggulangan Bencana Yang Efektif. Dipaparkan oleh peneliti Dr. Dewi Kania, Prita Amalia, Yulinda Adharani, Adi Nurzaman, Lutfi Pusponegoro (Universitas Padjajaran) serta menghadirkan narasumber dan pembahasan oleh Lilik Kurniawan (BNPB), Sri Nurhayati dan Sulasi Rongiyati (Badan Keahlian DPR RI)

Para peneliti dari Universitas Padjajaran ini mengambil kesimpulan bahwa belum adanya kesepakatan yang jelas dan terukur tentang apa yang disebut dengan bencana terkait definisi teknis operasional bencana serta status bencana.

“BNPB perlu membentuk kriteria terbentuknya BPBD dan bagi daerah yang mempunyai tingkat resiko bencana tinggi wajib membentuk BPBD”, jelas Adi Nurzaman

Disisi lain BNPB sudah memetakan seluruh kab/ kota seluruh Indonesia tahun 2011 diperbaiki 2013 dengan indeks bencana Indonesia dan diupdate tahun 2015.

“Ada 136 Kab/Kota prioritas nasional yang rawan bencana, tidak ada 514 kab/kota yang betul-betul bebas dari ancaman bencana. Pemetaan kawasan bencana di Indonesia berguna untuk melindungi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi nasional terkait bencana. Kriteria teknis pembentukan BPBD sudah ada dan selalu dikonsultasikan ke BNPB”, jelas Lilik Kurniawan

Dalam kesempatan tersebut Drs. Sadarieli Zebua selaku Kepala Pusjakum, memaparkan bahwa perlu ada penyempurnaan dalam penelitian yang masuk dalam FGD kali ini dan bagaimana penelitian ini dapat berguna bagi kemajuan DPD RI terutama dalam fungsi legislasi dan kewenangan. (ast)

31 Oktober 2017
Kembali
LIVE STREAM