x
BAP Tindaklanjuti Aspirasi Eks Karyawan PT Exxon Mobil Aceh Utara

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundang Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Utara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menindaklanjuti aspirasi Eks karyawan PT.Exxon Mobil di Aceh Utara terkait tuntutan hak eks karyawan yang belum dibayar oleh perusahaan. RDP dipimpin Abdul Gafar Usman Ketua BAP didampingi Ahmad Sadeli Karim Wakil Ketua BAP bersama anggota BAP di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Kamis (07/12/2017).

Ghazali Abbas Adan, Senator asal Aceh menyatakan bahwa Tim Analisis BAP telah melakukan kunjungan kerja bertemu dengan eks karyawan dan Pemkab Aceh Utara. Berdasarkan aspirasi, eks karyawan belum menerima uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak padahal PHK dilakukan sepihak dan tiba-tiba pada tahun 2003. Padahal di PT.Arun, karyawan yang di PHK mendapatkan uang penghargaan atau jasa. Selama ini telah melakukan mediasi dan musyawarah tetapi tanpa putusan yang mengikat. “BAP memediasi agar mendapatkan win-win solution, bagi eks karyawan juga bagi perusahaan,” ujar Ghazali.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Aceh, Putra R  mengemukakan persoalan PT. Exxon Mobil dengan eks karyawan statusnya sudah selesai pada tahun 2013. Dari segi norma ketenagakerjaan sudah selesai, tetapi bila menyangkut dengan uang jasa adalah kebijakan dari perusahaan. Sedangkan eks karyawan tersebut tidak mempunyai hubungan kerja langsung dengan PT. Exxon Mobil melainkan dengan vendor/pihak ketiga dari perusahaan.  

Hal itu dikuatkan oleh Ichwan Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Utara bahwa tenaga kerja tersebut adalah tenaga kerja pada vendornya Exxon Mobil. Segala perlindungan dan aspek keselamatan menjadi tanggungjawab vendor. Tanggungjawab vendor diakui sudah selesai. Kami sampaikan secara normatif, bahwa perusahan pihak ketiga sudah menyelesaikan kewajibannya.

Senator Nusa Tenggara Barat, Lalu Suhaimi Ismy memberikan apresiasi kepada Pemda Aceh dan Aceh Utara atas keseriusannya menindaklanjuti masalah ini. Dia meminta pemda untuk mengklarifikasi kepada pihak ketiga/vendor, apakah vendor tersebut sudah benar memberikan semua hak eks karyawan dimaksud. “Kita mohon bantuan pemda yang lebih dekat dengan masyarakat untuk menelusuri vendor itu, apakah punya akad perjanjian dengan karyawan dan ketika di PHK, apakah seluruh hak karyawan betul sudah disampaikan,” pinta Lalu Suhaimi.

Pada akhir RDP, Pimpinan BAP DPD RI menyimpulkan bahwa BAP akan mengagendakan RDP mengundang Kementerian Ketenagakerjaan dan PT.Exxon Mobil setelah agenda kunjungan ke daerah pada pertengahan Januari 2018; RDP meminta pemda (Pemda Provinsi Aceh dan Pemkab Aceh Utara) dan menetapkan Pemda Aceh sebagai koordinator untuk klarifikasi kepada eks karyawan terkait hak yang diterima sedangkan bagi vendor terkait kewajiban yang diselesaikan; selanjutnya data-data dimaksud disiapkan pada akhir Desember sebagai bahan RDP yang akan datang.

07 Desember 2017
Kembali
LIVE STREAM