x
KOMITE IV DPD RI PERTANYAKAN PEMBERIAN OPINI WTP

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id - Komite IV DPD RI mempertanyakan pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan. Sejumlah pemerintah daerah mendapatkan opini WTP meskipun terlambat menyerahkan laporan keuangannya. Hal ini dikatakan Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal BPK, Bachtiar Arief dan para auditor utama BPK di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/7). 

Ajiep mengatakan dirinya menjumpai adanya sejumlah daerah yang tidak tepat waktu dalam menyerahkan laporan keuangannya, namun tetap mendapatkan opini WTP. Menurut Ajiep, kepatuhan lembaga/instansi dalam memberikan laporan keuangan secara tepat waktu harus menjadi pertimbangan bagi BPK dalam memberikan opini. 

“Ada daerah yang lambat menyerahkan tapi dapat opini WTP, jadi dalam memberikan opini BPK tidak memberikan penilaian berdasarkan kepatuhan. Padahal seharusnya kan dilihat juga berdasar kepatuhan. Jadi kalo sudah lambat menyampaikan ya mohon dijadikan pertimbangan dalam memberikan opini, karena tidak patuh,” ujar senator Sulawesi Selatan ini. .

Senada dengan Ajiep, anggota Komite IV DPD RI, Abdul Gafar Usman menilai BPK perlu untu memberikan satu tambahan opini lagi dalam penilaian laporan keuangan yakni WTP tanpa kerugian negara, sehingga opini WTP tidak hanya sebatas prestasi melainkan kebutuhan bagi setiap lembaga untuk mendapatkan penilai keuangan yang baik dan tidak merugikan keuangan negara. 

“Tepat waktu menyerahkan dalam menyerahkan APBD dan tidak ada kerugian negara harus dapat reward. Karena, WTP bukan prestasi tapi kebutuhan, jadi baiknya ditambah 1 kriteria lagi yaitu WTP tepat waktu tanpa ada kerugian negara,” jelasnya. 

Selain itu, rapat juga membahas tentang realisasi dana desa untuk tahun anggaran 2017 yang tidak sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni sebesar 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah. 

Tak hanya itu, rapat juga membahas mengenai tindak lanjut rekomendasi BPK pada pemerintah daerah, dimana terdapat tiga provinsi yang ada pengajuan nilai rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, yakni Provinsi Lampung, Kalimantan Barat dan Maluku. 

“Nilai rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien dan ekonomi sehingga mereka mengajukan pertimbangan professional dari BPK dari alasan antara lain perubahan organisasi, perubahan regulasi, dan lain-lainnya,” ujar Ajiep. 

Menjawab hal itu, Sesjen BPK, Bachtiar Ali menjelaskan bahwa dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan suatu daerah atau lembaga merujuk pada aturan perundang-undangan dan standar pemeriksaan di BPK, sehingga opini WTP diberikan dengan melihat angka-angka dan prosedur penggunaan yang tepat dan jelas. Untuk mengantisipasi keterlambatan penyerahan laporan keuangan, BPK juga melakukan pengendalian intern secara efektif sehingga tidak terjadi ketidak patuhan yg bisa menyebabkan kerugian negara.

“Opini WTP diberikan dengan melihat angka-angka dan prosedur penggunaan yang tepat dan jelas. Untuk mengantisipasi keterlambatan penyerahan laporan keuangan, BPK juga melakukan pengendalian intern secara efektif sehingga tidak terjadi ketidak patuhan yg bisa menyebabkan kerugian negara,,” ujar Bachtiar. 

BPK membantah adanya perlakukan diskriminasi dari BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan terhadap daerah atau lembaga tertentu. Hingga kini, masih ada sejumlah daerah yang belum menyerahkan laporan penggunaan keuangan negara sehingga BPK belum dapat melakukan pemeriksaan. 

“Di BPK tidak ada pembedaan antara daerah satu dengan daerah lain untuk pemberian opini. Ini sudah perlakuan standar. Pembahasan opini sudah dibahas secara ketat, pembahasan di pusat dilakukan oleh tim tersendiri,” tambahnya. 

Terkait dengan pemberian reward maupun award, Bachtiar menjelaskan bahwa tugas BPK hanyalah melakukan pemeriksaan keuangan terhadap pemerintah provinsi maupun lembaga lainnya. Sementara untuk pemberiaan award atau reward atas prestasi yang diperoleh oleh pemerintah daerah ataupun lembaga menjadi kewenangan dari Kementerian Keuangan.*tho

23 Juli 2018
Kembali
LIVE STREAM