Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
PPUU Berharap RUU Insiatif DPD Jadi UU

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan Sidang Paripurna (Sipur) ke-7 dengan agenda Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan, dan Pengesahan Keputusan DPD RI dan Penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2017-2018. Sidang dipimpin Oesman Sapta Ketua DPD RI didampingi Nono Sampono, Wakil Ketua DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan diawali laporan Gede Pasek Suardika, Ketua PPUU (Panitia Perancang Undang-Undang) DPD RI. Pasek  menyatakan bahwa muncul keputusan politik baru yaitu bersama-sama tiga lembaga mengawal RUU pembahasan untuk prolegnas Tahun 2018 dari yang tersisa tahun 2017 akan dilaksanakan lebih dahulu selanjutnya dimasukan RUU yang masuk long list menjadi short list. Ada 50 RUU pada Prolegnas Tahun 2018, 45 RUU merupakan sisa dari Prolegnas 2017 dan 5 RUU baru yaitu tiga RUU dari DPR dan 2 dari Pemerintah.

Pasek berharap Pimpinan DPD RI ikut mendorong agar RUU inisiatif DPD menjadi Undang-undang. “Kami berharap bisa serius didorong oleh Pimpinan dan anggota DPD RI tidak hanya menjadi RUU tetapi menjadi undang-undang, ada tiga RUU Usul Inisiatif yaitu RUU Daerah Kepulauan, RUU Wawasan Nusantara, dan RUU Ekonomi Kreatif yang masuk dalam Prolegnas Tahun 2018,” tegasnya.

Komite I Minta Pemerintah Tetapkan Variabel Luas Wilayah Dalam UU Desa

Komite I melaporkan Hasil Pengawasan terhadap Undang-undang tentang Desa yang dimintakan dalam Sidang Paripurna menjadi Keputusan DPD RI. Sedangkan pengawasan Undang-undang tentang Reforma Agraria terkait Redistribusi Lahan dan Legalisasi Aset diharapkan bisa rampung pada Masa III yang akan datang. “Komite I meminta pemerintah untuk menetapkan variabel luas wilayah, jumlah penduduk dan geografis dalam undang-undang tentang desa. Berkaitan dengan BUMDes, Undang-undang desa sudah cukup menjadi payung hukum hanya diperlukan aturaan pelaksanaannya,” ungkap Akhmad Muqowam, Ketua Komite I dalam laporannya.                           

Sementara itu, Komite II sedang menyusun  RUU tentang Kegeologian dan RUU tentang Energi Terbarukan. Disisi lain Komite II juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tentang Penerbangan dan Undang-undang tentang Pangan.  Parlindungan Purba, Ketua Komite II merekomendasikan pemerintah untuk membentuk Badan KNKP (penerbangan) dan untuk pembangunan bandara diharapkan tidak hanya dikota-kota besar.

Delis Jukarson Hehi, Wakil Ketua Komite III menyampaikan penyusunan RUU tentang Sistem Pengupahan masih dilakukan pendalaman materi. Sedangkan RUU tentang Ketahanan Keluarga diharapkan menjadi Keputusan DPD RI sebagai Usul Inisiatif DPD RI. Disamping itu bidang pengawasan Komite III juga menghasilkan tiga pengawasan meliputi Pengawasan Pelaksanaan UU tentang Narkotika, dan UU tentang Keperawatan, dan Hasil Pengawasan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2017. Ketiga pengawasan tersebut disahkan Keputusan DPD RI.

Selanjutnya,  Ajiep Padindang, Ketua Komite IV melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas yang berfokus pada Pengawasan DPD RI tentang pelaksanaan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  Perubahan (APBNP) Tahun 2017, pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tentang Perkoperasian, dan Pertimbangan DPD terhadap Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2017. Diharapkan Hasil Pengawasan dan Pertimbangan Komite IV menjadi Keputusan DPD RI.

Senator Riau Mundur Sebagai Ketua BAP

Pimpinan DPD, Nono Sampono mengatakan bahwa Panmus telah menerima surat pengunduran diri Abdul Gafar Usman sebagai Ketua BAP karena alasan kesehatan, berkaitan dengan itu meneruskan kepada BAP agar dilakukan Pemilihan Ketua BAP yang baru dan dilaporkan pada Masa Sidang III yang akan datang. Kami meminta agar anggota DPD lebih peka dan selalu mencermati kondisi di masyarakat, lebih memberi perhatian khusus atas gejolak sosial di masyarakat. Setiap anggota berperan aktif dalam persiapan pilkada serentak tahun 2018 yang menjadi draft awal rekomendasi DPD RI untuk kesiapan pemilu 2019. Dalam persiapan natal dan tahun baru diharapkan anggota DPD RI dapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparatur kemungkinan dalam mengganggu ketertiban masyarakat. DPD RI menghimbau agar masyarakat menjaga kestabilan keamanan dalam perayaan natal dan tahun baru. Selanjutnya anggota DPD RI melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihan tanggal 21 Desember 2017 s.d 14 Januari 2018. Sidang Paripurna ke-8 diagendakan tanggal 15 Januari 2018 dengan agenda Pembukaan Masa Sidang III Tahun 2017-2018, Pidato Pembukaan Masa Sidang III Tahun 2017-2018 dan Laporan anggota DPD RI atas Kunjungan kerja d idaerah. (ank)

20 Desember 2017
Kembali
LIVE STREAM