x
Beberapa Daerah di Indonesia Masih Kekurangan Tenaga Perawat

dpd.go.id

Jakarta,dpd.go.id -- Dalam rangka memperkaya materi sebagai bahan masukan menyusun revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Komite III kembali mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum di Ruang Rapat Komite III, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (6/9/2017). RPDU yang membahas mengenai pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan ini dipimpin oleh Fahira Idris dengan menghadirkan Dr. Krishnajaya, MS, Ketua Umum ADINKES Pusat.

Krishnajaya memulai paparannya dengan peta kondisi keperawatan yang ada di Indonesia, bahwa secara kuantitas jumlah lulusan tenaga keperawatan mencukupi namun keterbatasan formasi PNS dan tidak diperbolehkannya merekrut tenaga honorer serapan untuk lulusan keperawatan sangat terbatas. Kompetensi menurutnya juga merupakan hal yang harus ditingkatkan sehingga perawat mampu mandiri, berkarya sebagai tenaga tetap di FKTP, bukan sebagai tenaga magang yang honornya tidak jelas. Selain itu pembinaan untuk bekerja sesuai dengan aturan juga penting karena masih ada perawat yang mengerjakan pekerjaan yang merupakan wewenang dokter bukan di jam kerja, praktek kerja yang bukan kompetensinya.

Pada beberapa daerah masih terdapat kurangnya tenaga medis, sehingga perlu pendelegasian wewenang dari Kepala Dinas Kesehatan yaitu berupa penugasan kepada tenaga keperawatan untuk daerah tersebut. “Banyak perawat di Papua yang berasal dari putera daerah karena setiap kali penerimaan pegawai pemerintah posisi untuk perawat selalu ada, namun faktanya Papua kekurangan tenaga perawat”, ujar Mervin S Komber Senator asal Papua Barat ditengah rapat.

Menurut pengamatan Mervin hal ini dikarenakan banyak perawat yang menempati posisi struktural di dinas kesehatan selain itu banyak juga perawat yang sudah diterima sebagai PNS tapi 2 (dua) tahun kemudian mengajukan pindah keluar daerah atau keluar dari Papua. Untuk itu saran Marvin perlu dibuat regulasi yang jelas untuk perawat terkait dengan kondisi tersebut, agar masalah kekurangan tenaga kesehatan di Papua teratasi.  

Menanggapi hal tersebut Krishna menambahkan untuk mengatasi keterbatasan tenaga keperawatan di daerah, khususnya Puskesmas dan RSUD perlu didorong semua RSUD dan Puskesmas menerapkan pola tata kelola keuangan BLUD karena dengan BLUD dapat merekrut tenaga kesehatan dengan anggaran BLUD. Sedangkan untuk kasus yang diutarakan oleh Mervin menurutnya memang harus dibuat aturan tegas.

Pada akhir paparannya Krishna mengatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas perawat dibuat pemetaan kompetensi baik di Dinas Kesehatan secara keseluruhan, juga di Puskesmas dan Rumah Sakit, yang meliputi standar kompetensi yang harus dipunyai, kondisi saat ini, dan rencana peningkatan kompetensi.(nis)

06 September 2017
Kembali
LIVE STREAM