x
98,8% Wajib Pajak Belum Membayar Pajak Sama Sekali

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id –Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 jumlah Badan Usaha yang ada di Indonesia adalah sebesar 3 juta dan jumlah penduduk Indonesia yang memperoleh penghasilan sebanyak 93,72 juta jiwa, tentunya pada saat ini jumlahnya lebih besar dari angka-angka tersebut. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015 Wajib Pajak (WP) yang wajib memasukkan SPT sebanyak 30.044.103 dengan rincian sebagai berikut: WP Badan 2.472.632, WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan 5.239.385, dan WP OP Karyawan 22.332.086 sedangkan WP yang benar-benar membayar pajak hanya sebesar 1.170.047 dengan rincian: WP Badan 375.569, WP OP Non Karyawan 612.881, dan WP OP Karyawan 181.597.

Pernyataaan ini disampaikan oleh Konsultan Pajak Kelas Dunia yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Drs. Prijohandojo Kristanto sebagai narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite IV DPD RI dengan agenda pembahasan RUU Tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang No.36 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (18/4/2017).

 “Dari data diatas jelas kelihatan yang benar-benar membayar pajak jumlahnya sedikit sekali. Atau dengan kata lain 98,8% Wajib Pajak belum membayar pajak sama sekali”, pungkas Prijohandojo.

Prijohandojo menambahkan, pemerintah telah mencanangkan gerakan Reformasi Perpajakan yang dimulai dengan meluncurkan Amnesty Perpajakan yang baru berakhir tanggal 31 Maret 2017, yang kemudian akan disusul dengan program-program lainnya. Salah satunya yang segera akan dilakukan adalah melakukan pemeriksaan terhadap WP yang tidak memanfaatkan Amnesty Perpajakan. Walaupun angka deklarasi dan uang tebusan yang diperoleh dikatakan paling tinggi di dunia, jumlah peserta amnesti Perpajakan hanya sebanyak 970.000 WP saja. Hal ini menunjukkan bahwa WP yang berniat menjadi WP patuh jumlahnya sangat sedikit. Oleh karena itu Apindo sangat mendukung inisiatif Direktorat Jenderal Pajak untuk mulai mengejar wajib pajak yang tidak memanfaatkan Amnesti Pajak. Dengan latar belakang uraian diatas, Apindo ingin mengajukan usulan yaitu: Ubah sistem Pajak Penghasilan menjadi Territorial Principle, Turunkan tarif Pajak Penghasilan, Efektifkan pemungutan PPN atas aktivitas bisnis yang berbasis teknologi informasi, jangan menambah objek penghasilan.

sna

 

 

18 April 2017
Kembali
LIVE STREAM