Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
Alkel Laporkan Perkembangan Tugas Pada Sidang Paripurna Ke-8 DPD RI

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id - “Komite I pada masa sidang ini, telah melakukan rangkaian kegiatan legislasi, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang serta keterangan DPD RI dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) RI.” Demikian disampaikan Drs. H. Akhmad Muqowam dalam Sidang Paripurna ke 8 DPD RI di Gedung Nusantara, Senayan-Jakarta, Kamis, (9/03/2017)

Dalam hal legislasi Komite I melakukan penyusunan RUU tentang Etika Penyelenggara Negara, Review RUU tentang Penyelanggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan dan Pembahasan RUU tentang Pemilihan Umum di DPR RI bersama Pemerintah. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana diubah kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (Pilkada Serentak); serta Keterangan DPD RI atas pengujian Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap UUD 1945 di MK RI.

“Pada pembahasan RUU tentang Pemilihan Umum, DPD RI mengusulkan Penambahan jumlah anggota DPD RI setiap Propinsi dari semula 4 (empat) orang menjadi 5 (lima) orang. Dalam kepentingan memberi kesempatan yang sama dan kesederajatan bakal calon anggota DPD RI, DPD RI mengusulkan penyusunan nomor urut bakal calon tetap DPD tidak lagi menggunakan pola berdasarkan abjad yang seakan taken for granted, seperti selama ini dilakukan. Metode dengan ‘sistem undian’ memberikan kesempatan yang sama semua bakal calon untuk mendapatkan nomor yang sama, baik itu yang dianggap nomor urut strategis maupun nomor urut tidak strategis dalam surat suara,” tukas Muqowam.

Selanjutnya, Fahira Idris sebagai Wakil Ketua Komite III melaporkan Program prioritas pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2016-2017 adalah penyusunan RUU Sistem Pengupahan sebagai usul inisiatif, Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan isu strategis lainnya seperti pengelolaan dana dan kuota haji, persiapan pelaksanaan ujian nasional di MTs dan MA Tahun 2017 serta potensi konflik sosial keagamaan di Indonesia.

Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) mengingatkan semua elemen agar mengedepankan kebersamaan untuk perjuangan lebih besar dalam penataan sistem ketatanegaraan melalui Amandemen UUD 1945. Ada tiga misi utama, yang harus dijalankan yaitu rekonstruksi kewenangan DPD RI melalui amandemen UUD 1945; mengoptimalkan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh UUD 1945 dan Undang-undang; dan memperkuat kapasitas pelaksanaan fungsi representasi yang mencakup penampungan dan penindaklanjutan aspirasi daerah dan pengaduan masyarakat serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang kelembagaan DPD RI dalam rangka akuntabilitas publik. “Mengingatkan kembali bagi empat anggota DPD RI agar menandatangani usul amandemen,” pinta Intsiawati Ayus, Wakil Ketua BPKK dalam laporannya.

Pdt. Carles Simaremare, anggota Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) melaporkan keikutsertaan DPD RI pada Pertemuan ke-25 The Asia Pasific Parliamentary Forum (APFF) di Natadola, Republik Fiji dengan tema Parliamentary Partnerships DPR Peace And Security: SDG 16"  atau Kemitraan Parlemen Untuk Perdamaian dan Keamanan: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan No.16. Disamping itu Delegasi DPD RI juga mengadakan pertemuan bilateral dengan lima parlemen peserta APPF 2017 yaitu Dewan Negara Malaysia DNM Parlemen Federated States Of Micronesia (FSM), Parlemen Vietnam, Parlemen Thailand, dan delegasi Gabungan Senat-DPR Mexico. Pertemuan telah menghasilkan 21 resolusi, usulan perubahan Rules Official Procedure APPF untuk memasukkan pertemuan anggota parlemen perempuan dalam setiap pertemuan tahunan APPF dan penetapan Parlemen Vietnam sebagai tuan rumah APPF 2018.

Sidang Paripurna ke-8 DPD RI merupakan Penutupan Masa Sidang III Tahun 2016-2017. Selanjutnya anggota DPD RI melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan masing-masing mulai tanggal 10 Maret s.d 9 April 2017 untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat dan daerah. (ank)

09 Maret 2017
Kembali
LIVE STREAM