x
Wakil ketua DPD RI Nono Sampono: Putusan MK No 30/XVI/2018 berlaku untuk Pemilu 2024

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id - Rapat konsultasi Pimpinan DPD RI dengan Pimpinan Mahkamah Konstitusi RI yang membahas tentang penerapan Keputusan MK No 30/XVI/2018 berlangsung di Gedung MK (Rabu/19 September 2019). Dalam rapat konsultasi tersebut disepakati beberapa penjelasan penting dalam penerapan keputasan MK tersebut. Salah satunya adalah penerapan putusan MK No 30/XVI/2018 berlaku untuk Pemilu Tahun 2024. 

Rapat konsultasi tersebut dihadiri dari unsur Pimpinan DPD RI yaitu Wakil ketua DPD RI Nono Sampono, wakil ketua DPD RI Akhmad Muqowam, Ketua Komite I Benny Rhamdany dan juga didampingi Prof Yusril Ihza Mahendra, Dedi S Abdulkadir serta Herman Kadir. Sedangkan dari pihak MK dipimping langsung ketua MK. 

Dalam rapat konsultasi tersebut berhasil disepakati (berdasarkan penjelasan dari pihak MK), bahwa dalam pelaksanaan putusan MK No 30/XVI/2018 berlaku ke depan/tidak berlaku surut, tidak bersifat rektoaktif dan baru berlaku untuk Pemilu Tahun 2024. 

Menurut Nono Sampono, karena penjelasan MK secara tegas bahwa keputusan MK no 30/XVI/2018 berlaku untuk pemilu 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak bisa menerapkan keputusan tersebut untuk Pemilu Tahun 2019. 

“KPU tidak bisa memberlakukan keputusan MK tersebut dalam Pemilu tahun 2019,” ungkap Nono Sampono dihadapan wartawan nasional dan daerah di ruang pers di gedung Parlemen MPR/DPR/DPD RI, (19/9). Turut hadir dalam keterangan pers tersebut wakil ketua DPD RI Akhmad Muqowam, Ketua Komite I Benny Rhamdany, dan Dedi S Abdulkadir serta Herman Kadir dan Plt. Sesjen DPD RI Ma’ruf Cahyono 

Lebih lanjut, Nono, mengatakan demi kepastian hukum, KPU RI untuk segera mencabut dan tidak memberlakukan Peraturan Komisi Pemilihan UMUM (PKPU) No 26 tahun 2018 dalam menentukan DCT (daftar calon tetap) bakal caleg DPD RI Pemilu tahun 2019. (dpd/pem)

19 September 2018
Kembali
LIVE STREAM