x
Sistem Pengupahan Harus Memperhatikan Produktivitas Pekerja

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Sarman Simanjorang, Anggota Dewan Pengupahan Nasional mengatakan “dalam penetapan upah minimum telah terjadi kesalahan persepsi, dimana dalam menetukan upah minimum setiap pekerja disamaratakan tidak disesuaikan dengan skill, produktivitas pekerja dan masa kerja”. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komite III DPD RI dalam rangka Inventarisasi Materi terkait Sistem Pengupahan, dengan menghadirkan Harijanto (Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO), Sarman Simanjorang (Anggota Dewan Pengupahan Nasional), Iftida Yasar (Wakil Ketua Umum IX IWAPI, Ketua Komite Tetap Pendidikan dan Pelatihan) dan dr. Rina Remilya Salam (Wakil Ketua Umum IV IWAPI, Perindustrian dan Tenaga Kerja). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komite III Pdt. Carles Simaremare di ruang rapat Gedung B DPD RI, Jakarta-Senayan, Selasa, (7/02/2017).

Pernyataan Sarman senada dengan Iftida Yasar bahwa upah minimum harus diiringi dengan peningkatan produktivitas, karena produktivitas berkaitan dengan daya saing industri dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan, sehingga harus ada kesamaan persepsi antara pemerintah, pengusaha dan pekerja dalam penetuan standar upah minimum. Dasar hukum Penetapan UMP sebelum ditetapkan PP 78/2015 adalah UU nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, namun turunan dari PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang belum terealisasi, yaitu struktur skala upah, peran dewan pengupahan daerah, dan bonus/reward.

Menurut Senator asal NTB Baiq Diyah, UU 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian. Harus ada harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pekerja. Kebutuhan Hidup Layak dalam konteks kekinian sudah tidak relevan dalam penentuan UMP. Pengupahan harusnya diserahkan pada mekanisme pasar atau disesuaikan dengan kompetensi yang dimililki oleh pekerja, sehingga terjadi kompetisi “yang sehat” antar pekerja. Sistem pengupahan dimasa mendatang harus memperhatikan produktivitas pekerja dan  kemampuan perusahaan untuk menciptakan kompetisi antar pekerja “yang sehat” serta memberikan kepastian bagi pengusaha/investor dalam menetapkan standar gaji pekerja/buruh. (nis)

 

09 Februari 2017
Kembali
LIVE STREAM