Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
Uji Sahih RUU dan Bahas Dana Transfer Daerah Jadi Agenda Utama Komite IV DPD RI

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Mengawali kegiatan pada Masa Sidang V 2016-2017 Komite IV DPD RI merancang agenda pembahasan, pengesahan program dan jadwal kegiatan Masa Sidang, dimana agenda utamanya melakukan uji sahih 2 (dua) Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) serta dana transfer ke daerah dalam RAPBN 2018.

“Raker dengan Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas diagendakan untuk menindaklanjuti penyampaian kajian Budget Office terhadap KEM PPKF yang telah dijadwalkan sebelum raker tersebut” tutur Ajiep Padindang, Ketua Komite IV DPD RI saat memimpin jalannya rapat didampingi oleh Wakil Ketua I, Ghazali Abbas Adan dan Wakil Ketua II, Budiono di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (7/6/2017).

Dalam agenda yang telah dijadwalkan Komite IV DPD RI akan melakukan uji sahih Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah (RUU PKND) ke beberapa Universitas yaitu Universitas Syiah Kuala di Aceh, Universitas Diponegoro di Jawa Tengah, Universitas Negeri Makassar di Sulawesi Selatan. Selain itu Komite IV DPD RI akan melakukan uji sahih Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan (RUU Pph) ke Universitas Negeri Medan, Universitas Airlangga Jawa Timur dan Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat. Usai pelaksanaan uji sahih akan dilanjutkan rapat bersama tim anggaran Komite I,II dan III membahas penyampaian kajian Budget Office.

Usai melakukan rangkaian kegiatan diatas Komite IV DPD RI akan melaksanakan finalisasi  pandangan DPD RI terhadap RUU tentang penetapan Perppu No.1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi undang-undang. #sna

07 Juni 2017
Kembali
LIVE STREAM