x
PUPN Dukung Usulan DPD RI Terhadap RUU Pengurusan Piutang Negara Dan Daerah

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Saat ini Komite IV DPD RI tengah mengkaji penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah yang telah menjadi agenda dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019. Sebagai alat kelengkapan DPD RI yang bertanggung jawab dalam berbagai isu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah, Komite IV DPD RI mengundang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas RUU Pengurusan Piutang Negara dan Daerah di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (6/2).

Adapun tujuan diadakannya RDP ini untuk menyempurnakan proses regulasi Pengelolaan Piutang Nagara dan Daerah dalam rangka meningkatkan pengelolaan piutang negara dan daerah, meningkatkan pendapatan negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia dan mendorong terciptanya kepastian, stabilitas dan keadilan dalam pengurusan piutang negara.

Purnama T.Sianturi, Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara menyampaikan perkembangan RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah. “RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah dilakukan atas inisiatif pemerintah, yang masa pembahasannya dilakukan pada tahun 2010-2013. Saat itu dibentuk tim sinkronisasi dan tim perumus di DPR. Kemudian terjadi ke tidak sepakatan mengenai lingkup Piutang Negara, dimana DPR mengatakan bahwa piutang negara meliputi piutang K/L dan piutang BUMN/D sedangkan Pemerintah mengatakan piutang negara meliputi piutang K/L. lalu pembahasan ditunda hingga keluar putusan uji materiil pasal 2 huruf g UU 17/2003, yang pada akhirnya muncul putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48/2013 dan nomor 62/2013 yang menyatakan pasal 2 huruf g tidak bertentangan dengan UUD 45”, pungkas Purnama.

“Menurut kami, RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah harus disusun ulang karena banyak perubahan dalam pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah yang terjadi sejak pembahasan terakhir dengan DPR”, ujar Purnama.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh Purnama, Wakil Ketua Komite IV DPD RI sekaligus bertindak sebagai pimpinan rapat, Siska Marleni menyatakan artinya Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) memberikan dukungan terhadap usulan RUU ini. “Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Purnama artinya dapat disimpulkan bahwa PUPN mendukung usulan RUU ini”, tutur Siska. (sna)

 

06 Februari 2018
Kembali
LIVE STREAM