x
DPD RI Terima Audiensi Warga Lampung

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menerima audiensi kelompok Masyarakat Sadar Tertib Tanah (Pokmas) kelurahan Way Dadi, Lampung di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen pada hari Kamis (28/9). Pokmas Way Dadi memohon perbantuan penyelesaian konflik tanah kelurahan Way Dadi, Lampung seluas 300ha sejak 1980 sampai sekarang belum selesai.

Dalam rapat ini Armin Hadi selaku Ketua Pokmas Way Dadi menyebutkan bahwa Kebijakan Pemerintah di masa lalu tidak prosedural dan taat azas hukum, selain itu Pemda Lampung sampai saat ini baru 30% mmberikan kepastian hukum berupa Sertifikat Hak Milik masyarakat, yang 70% lagi terhambat proses perolehan hak milik karena adanya klaim hak-hak lain diatas tanah garapan yang diperuntukkan kepada masyarakat.

“Masyarakat Way Dadi melalui Pokmas yang mewakili 25.000 jiwa menuntut dikembalikannya hak masyarakat seluas 300ha. Penghapusan Hak Pakai BPN Kanwil Propinsi Lampung, HPL Pemda Lampung yang mengklaim sebagai aset juga peningkatan SHM perorangan melalui Reformasi Agraria harus juga ditegakkan oleh pemerintah”, jelas Armin Hadi yang tertuang di dalam Tri Tura Way Dadi.

Armin mengatakan bahwa dalam rapat dan musyawarah yang diadakan oleh Pokmas Way Dadi dan Pemerintah serta beberapa pihak terkait sangat disayangkan pemerintah daerah tidak pernah hadir dalam upaya penyelesaian masalah ini.

Di akhir rapat, Andi Surya selaku Senator asal Lampung menambahkan bahwa ia telah mendalami kasus ini, ia juga mengatakan bahwa keluarnya HPL tidak ada pemberitahuan dari Pemda. Selain itu Fahira Idris menambahkan bahwa BAP DPD RI mengusahakan tindak lanjut untuk kasus ini dengan pihak-pihak yang terkait. (ast)

28 September 2017
Kembali
LIVE STREAM