x
BAP Kembali Tindaklanjuti Aspirasi Suku Anak Dalam Jambi

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI mengadakan RDP dengan Bupati Batanghari, Kapolres dan Dandim Batang Hari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BPN Provinsi Batang Hari, Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD), dan PT Asiatic Persada dengan agenda penyelesaian masalah SAD Jambi. RDP dipimpin Ayi Hambali, Wakil Ketua BAP di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Rabu (08/02/2017).

Ayi Hambali mengatakan sesuai kesepakatan RDP sebelumnya Tanggal 15 Desember 2016 meminta Kepala Kantor BPN Provinsi Jambi untuk meng-clear-kan posisi lahan seluas 3550 Ha.

Anggota BAP asal Jambi Daryati Uteng mengharapkan BPN dapat menyelesaikan case SAD dan PT Asiatic agar win win solution dapat terwujud mengingat proses penyelesaian kasus ini sangat rumit dan memakan waktu yang panjang, saya terus mendorong agar terselesaikan.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Batang Hari Ir. H.Syahirsah menegaskan, “Belum ada kesepakatan antara BPN dengan perusahaan. Tim Terpadu akan menyampaikan objek dan subjeknya, sehingga tidak ada lagi yang mengaku SAD. Kita harus tegas, siapapun yang bermasalah harus ditegakkan.”

Sementara itu, KLHK yang diwakili Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Eka Widodo Soegiri menjelaskan, “Bahwa Konsensi pelepasan kawasan hutan untuk HGU baru seluas 27.150 Ha dari 40.000 Ha yang diajukan. Hasil penetapan Survey Mikro Tahun 1989 bahwa areal pelepasan kawasan hutan terdiri 23.600 Ha. Sedangkan lahan seluas 2000 Ha diluar kawasan hutan, sehingga lahan itu bukan wewenang kami tetapi BPN.”

Disisi lain, Salawaddin General Executive Manager PT Asiatic Persada menyatakan bahwa dari awal perusahaan sudah melepaskan lahan sebagai kompensasi seluas 2000 Ha untuk masyarakat SAD dan menganggap selesai persoalan tersebut.

Al Jabbar, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi sudah menindaklanjuti dengan tinjauan langsung ke lapangan tetapi belum ada kejelasan dimana lahan seluas 3.550 Hektar tersebut. Karena belum ada kesepakatan antara SAD dan PT.Asiatic Persada. “Perusahaan tetap kekeh dengan pendapatnya. Bisa menjadi perhatian, Ijin HGU PT Asiatic Persada empat tahun lagi akan habis masa berlakunya, bila hal ini tidak diselesaikan sebelum satu tahun habis sertifikat maka Ijin HGU bisa tidak diperpanjang,” terang Jabar.

Mawardi, Serikat Tani Nasional Provinsi Jambi Perwakilan SAD mengatakan,” bahwa  sepakat agar diukur lebih dahulu lahan seluas 3.550 Hektar, apakah memang benar masih seluas itu atau berkurang maka akan menerima dengan kesepakatan baru, tetapi bila ada yang melanggar kesepakatan maka harus ditindak.”

Kapolres Batang Hari, AKBP Mulya Apriyanto meminta agar masalah ini diselesaikan dengan winwin solution, “Yang paling penting dalam situasi ini adalah jangan ada yang mendomplengi, mudah-mudahan ini murni aspirasi SAD. Saya minta pihak masyarakat menjaga kondisi hukum bila melanggar hukum maka diselesaikan secara hukum,” pinta Mulya.

Pada akhir RDP, Pimpinan menyimpulkan untuk dilakukan Rapat Mediasi antara SAD dan PT.Asiatic Persada yang diselenggarakan oleh Gubernur Jambi di Kantor Wilayah BPN Jambi pada Tanggal 14 Maret 2017.(ank)

08 Februari 2017
Kembali
LIVE STREAM