x
DPD Tekankan Kesejahteraan dan Kualitas Guru dalam Penyusunan RUU Guru dan Dosen

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Komite III DPD RI kembali mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pembahasan inventarisasi materi penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, di ruang rapat Komite III, Gedung B Lantai 2, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/18). RDP dipimpin oleh dr. Delis, Wakil Ketua I Komite III DPD RI, dengan menghadirkan Prof. Sudarwan Danim, Dekan FKIP Universitas Bengkulu.

Sudarwan memaparkan bahwa hal yang melatarbelakangi Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah kondisi guru saat itu belum professional, belum sejahtera dan profesi guru masih sangat terbuka, baik jenjang maupun jenis latar pendidikannya. Berdasarkan hal tersebut kita dapat melihat bahwa ada dua hal mendasar yang menjadi fokus dari UU tersebut, yaitu kesejahteraan dan kualitas guru. Sudarwan menambahkan UU guru dan dosen ini diharapkan menginspirasi generasi muda dan orang-orang yang potensial untuk menjadi guru. Guru yang berkualitas untuk pendidikan yang berkualitas serta kualitas pendidikan dan masyarakat pada umumnya diyakini sebagai representasi kualitas guru.

Namun menurut Iqbal Parewangi senator asal Sulawesi Selatan UU tersebut lebih menekankan pada rekruitmen generasi muda untuk menjadi guru bukan pada hal yang krusial yaitu mengenai kesejahteraan dan kualitas guru. Untuk itu perlu dirumuskan ulang mengenai isi dari UU yang seharusnya mengatur dua hal krusial tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Sudarwan dengan bahwa rekruitmen bukan diatur melalui UU. “Dengan peningkatan kesejahteraan guru terlebih dahulu, maka tugas pemerintah selanjutnya adalah meningkatkan profesionalitasnya”, tegas Sudarwan.

Sudarwan mengusulkan beberapa poin substansi UU Guru dan Dosen yang perlu ditelaah ulang, intinya adalah mengenai kesejahteraan guru, kualitas guru, perlindungan guru dan organisasi profesi guru. Menurutnya revisi UU ini perlu, namun yang jauh lebih penting adalah komitmen mengimplementasikan revisi UU tersebut nantinya. “Tidak ada negara yang bangkrut karena berinvestasi di bidang pendidikan”, tegas Sudarwan sekaligus mengakhiri paparannya. (nis) 

31 Januari 2018
Kembali
LIVE STREAM