x
Urgensi RUU Geologi bagi kegiatan pertambangan di Indonesia

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Perlunya data dan informasi yang update/terbaru tentang eksplorasi dalam kegiatan pertambangan Indonesia menjadi salah satu poin notulensi dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite II DPD RI dengan Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI) di Lantai 3 Gedung B DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/04/2017).

Dalam RDPU yang membahas tentang inventarisasi materi RUU Geologi dalam tema peran Geologi di dunia pertambangan Indonesia ini juga mengambil kesimpulan perlunya penguatan kewenangan Badan Geologi yang berada dibawah Kementerian ESDM.

“Perlunya pandangan stakeholder dalam inventarisasi materi RUU Geologi yang juga harus dilengkapi dengan naskah akademik agar menjadi draft RUU inisatif DPD RI. Adanya pertentangan ditengah masyarakat tentang degradasi lingkungan akibat kegiatan pertambangan, namun jika dimanfaatkan secara baik maka eksplorasi kegiatan pertambangan akan menjadi faktor fundamental dalam mensejahterakan masyarakat”, jelas Wakil Ketua Komite II Aji Muhammad Mirza

Arif Zahdi selaku Ketua MGEI menjelaskan bahwa selama ini memang belum ada data yang valid/ update tentang kekayaan sumber daya alam dalam kegiatan pertambangan. Indonesia merupakan negara yang berada diantara 2 samudera dan 2 benua yang sebenarnya memiliki sisi positif dan negatif.

“Negara kita memiliki kekayaan alam yang berlimpah karena berada diantara 2 lempeng tektonik namun juga menyebabkan negara kita menjadi rawan bencana misalnya gempa bumi dan kegiatan vulkanologi yaitu meletusnya gunung berapi di Indonesia. Perlu diformulakan bentuk atau mekanisme partisipasi perusahaan tambang/ eksplorasi untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Keberadaan perusahaan tambang yang secara secara serampangan melakukan kegiatannya justru bisa menyebabkan terjadinya bencana”, jelasnya

Di akhir rapat Aji Muhammad Mirza menegaskan bahwa diperlukan regulasi yang memunculkan satu badan negara agar semua investasi dan infrastruktur  tidak berbenturan dengan potensi Geologi yang ada. Selain itu RUU Geologi ini nantinya tidak hanya mengatur tentang minyak atau batubara semata namun mengatur air tanah dan lainnya sehingga nantinya akan menjadi payung hukum yang kuat. (ast)

18 April 2017
Kembali
LIVE STREAM