x
DPD RI mendesak pemerintah tentang ketegasan UU Perlindungan Pekerja Migran

dpd.go.id

Jakarta , dpd.go.id – “Perlunya ketegasan pemerintah di daerah dan di pusat terhadap undang-undang yang mengatur tentang buruh migran terutama yang menyangkut kejelasan regulasi dan dukungan anggaran”, papar Intsiawati Ayus dalam Rapat Pleno Komite III DPD RI terkait  Finalisasi Penyusunan Hasil Pengawasan atas UU No 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran di Indonesia, Selasa (02/07/2019) di Lantai 2 Gedung B DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta

Dalam rapat tersebut dijelaskan bahwa dalam pengawasan Komite III DPD ditemukan buruh migran yang diperkerjakan tidak menguasai bahasa asing, bahkan dalam kurun waktu terakhir ditemukan modus baru dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dengan dikirimkan orang tuanya melalui bandara. Modus tersebut sudah mengarah kepada perdagangan manusia (human trafficking).

Penyelenggaraan perlindungan pekerja migran secara administratif dan keuangan agar dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah. (ast)

 

02 Juli 2019
Kembali
LIVE STREAM