x
Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah : Studi Kasus Tata Kelola Kawasan Komplek Gelora Bung Karno

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id-- Bidang Kajian Klarifikasi, Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Setjen DPD RI hari ini mengadakan Kegiatan Final Report Kajian Penelitian Pendek dengan mengundang beberapa peneliti dan reviewer di Ruang Rapat PPUU, Lantai 3, Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (9/11/2017).

Judul dari penelitian pendek tersebut adalah “Kajian Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Guna Mewujudkan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah (Studi Tata Kelola Kawasan Komplek Gelora Bung Karno)” yang merupakan buah karya dari para peneliti yaitu, Dr. Nurliah Nurdin, MA, Dr. Megandaru W. Kawuryan, M.Si dan Alma’arif, S.IP., MA.

“Kajian singkat ini dimaksudkan untuk memberikan terobosan terhadap evaluasi pengaturan mengenai pola hubungan pusat dan daerah sebagaimana diatur selama ini”, ujar Megandaru ditengah paparan hasil penelitian pendeknya.

Menurutnya berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Tata Kelola Kawasan Komplek Gelora Bung Karno masih memiliki beberapa hambatan mendasar seperti aspek kelembagaan yang sarat menimbulkan patron client, aspek wilayah kerja yang beririsan dengan wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta, aspek pendanaan yang dapat berasal dari pemerintahan daerah tetapi pemerintah daerah tidak dapat mengintervensi kebijakan pengelolaan kawasan, serta aspek pengaturan tata ruang dan wilayah yang saling tumpang tindih.

Megandaru menambahkan bahwa Tata Kelola Kawasan Komplek Gelora Bung Karno kedepan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yang ditempuh secara bertahap. Tahap pertama dapat dilakukan dengan membangun kelembagaan koordinasi antar lembaga pusat dan daerah yang pengelolaan keuangannya dapat dilakukan cost sharing dan revenue sharing.

“Ketika sudah terbentuk lembaga koordinasi, dapat melangkah dengan pembentukan lembaga pemerintah berbasis desentralisasi fungsional dengan memberikan kewenangan kepada stakeholder pengguna layanan GBK sebagaimana dipraktekkan oleh beberapa negara maju dalam pengelolaan kawasan khusus”, jelas Megandaru

 Yayat Supriatna sebagai reviewer memberikan review atas hasil penelitian tersebut, yaitu dengan memberikan saran agar lebih dalam dikaji masalah dasar hukum atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan judul yang ada.

Sementara Venty Eka Satya yang juga merupakan reviewer mengatakan tidak menemukan permasalahan pada masalah penelitian. Masalah penelitian sangat penting karena sebagai acuan atau sesuatu yang menggerakkan peneliti untuk melakukan penelitian.  (nis)

09 November 2017
Kembali
LIVE STREAM