x
DPD RI Menyelenggarakan Sidang Paripurna Ke-3 DPD RI

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan Sidang Paripurna Ke-3 DPD RI. Ada tiga agenda yaitu Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan; Pengesahan Keputusan DPD RI; dan Penutupan Masa Sidang I Tahun 2016-2017. Sidang Paripurna dipimpin Mohammad Saleh Ketua DPD RI didampingi GKR Hemas Wakil Ketua DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Selasa, (25/10/2016).

Ketua DPD RI menyampaikan, “Berkenaan dengan penggantian Ketua DPD RI maka ada perubahan keanggotaan Panitia Musyawarah (Panmus) sebagai berikut untuk perwakilan Provinsi Bengkulu awalnya H. Ahmad Kanedi SH., MH. diganti H. Mohammad Saleh sebagai Ketua Panmus, dan  untuk perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Sdri Hj. Ema Yohana.”

Laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan diawali Laporan dari Badan Kehormatan DPD RI yang disampaikan ketua BK, A.M. Fatwa. “Ada perubahan keanggotaan BK, banyak anggota baru dan menarik bahwa banyak tokoh penting yang menjadi floor leader. Hal ini menandai fenomena politik, maka pembaharuan telah dicanangkan oleh Ketua DPD RI terpilih.”

Selanjutnya Parlindungan Purba,  Ketua Komite II DPD RI melaporkan dua RUU Usul Inisiatif yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tananam dan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal itu telah dilaksanakan finalisasi dan sudah dikirimkan ke PPUU untuk harmonisasi.

Muhammad Afnan Hadikusumo, Ketua PPUU meminta Sidang Paripurna untuk mengesahkan  RUU tentang Pembentukan Undang-Undang menjadi Keputusan DPD RI. Sedangkan RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional akan dilanjutkan pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2016-2017. Dan dengan persetujuan Paripurna, RUU tentang Pembentukan Undang-Undang menjadi Keputusan DPD RI.

Alat Kelengkapan lain yang meminta pengesahan diantaranya Komite I, III dan Komite IV. RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara menjadi RUU Usul Inisiatif Komite I  dan dimintakan pengesahan Paripurna sebagai Keputusan DPD RI. Disamping itu, Akhmad Muqowam Ketua Komite I DPD RI mengatakan bahwa pelaksanaan Otsus Papua, Pemerintah belum serius akan pelaksanaan undang-undang tersebut apalagi terkait dana otsus. Komite I melakukan kajian khusus sebagai respon aspirasi masyarakat. Pengawasan pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2017 juga menjadi agenda penting. Komite I mendorong agar Pilkada dilaksanakan dengan menjamin hak konstitusi bagi warganya.

Laporan Komite III DPD RI yang disampaikan Fahira Idris meminta RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional dan Pertimbangan DPD RI atas RUU tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh,  Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji disahkan menjadi Keputusan DPD RI. Sedangkan penyusunan RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahan dilakukan penyempurnaan terkait judul RUU.

RUU Usul Inisiatif DPD RI tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun dan dibahas Komite IV DPD RI juga disahkan menjadi keputusan DPD RI. Sedangkan RUU tentang Penilai disampaikan kepada PPUU untuk dilakukan harmonisasi. (ank)

Sidang Paripurna ke-3 DPD RI merupakan Penutupan Masa Sidang I Tahun 2016-2017. Selanjutnya anggota DPD RI melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat dan daerah.  (ank)

25 Oktober 2016
Kembali
LIVE STREAM