x
Muqowam: Belum Saatnya UU Tentang ASN di Revisi

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Eko Prasojo dan Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gajah Mada Miftah Toha, guna mendapatkan pandangan terhadap Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). (10/7/2017)

Ahmad Muqowam selaku Ketua Komite I DPD RI menyampaikan bahwa pertemuan ini dibuat guna menggolkan pendapat Komite I, sebelum akhirnya disampaikan ke DPR. Namun secara pribadi, Muqowan menilai, UU ASN masih terlalu dini untuk direvisi. Dia beralasan, UU tersebut baru disahkan pada 2014.

Menurut Muqowam, UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN harusnya dibuat berlaku selama mungkin mengedepankan aspek-aspek yang dibutuhkan untuk membuat manajemen ASN menjadi profesional dalam menunjang kinerja pemerintah.

“Undang-Undang (UU) tersebut bisa dibilang baru seumur jagung, tapi sudah mau direvisi, seharusnya beri waktu dulu kepada pemerintah untuk menyelesaikan Peraturan-peraturan turunan yang diperlukan untuk memperkuat undang-undangnya, dan melihat sejauh mana itu berjalan, jangan buru-buru direvisi,” ungkap senator Jawa Tengah tersebut.

Miftah Thoha juga mengatakan hal yang serupa bahwa merevisi UU yang ada sekarang dikhawatirkan akan menghilangkan system merit karena sistem pengawasan ASN seperti KASN akan dihapus, itu akan mendegradasi apa yang ada sekarang, harus ada manajemen administrasi kepegawaian yang netral dan harus memihak kepada kebenaran melihat pada kompetensi, netralitas dan profesionalitasnya.

“Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan direvisi harus tekankan reformasi birokrasi dan profesionalisme ASN.” Tegas Miftah

Eko Prasojo Mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara era SBY menyatakan bahwa roh dari UU ASN adalah sistem merit. Dengan adanya sistem tersebut ASN yang menjabat suatu jabatan penting harus sesuai dengan standar Netralitas, kompetensi dan profesionalisme.

“Sudah waktunya menjadikan ASN menjadi standar profesi yang tinggi, jangan hanya berdasarkan kepentingan politik dan golongan dalam memilih dan menentukan jabatan penting dalam lingkungan birokrasi ASN,” ujarnya. (idr)

10 Juli 2017
Kembali
LIVE STREAM