x
I Kadek Arimbawa: Apakah pemerintah latah dengan hal energi?

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id“Apakah pemerintah latah dengan hal berbau energi dengan mengeluarkan Perpres no 18 Tahun 2016 tentang perlunya percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa)? Bukankah akan menjadi sangat besar biayanya, tentunya lebih baik dikelola secara berkelanjutan dengan cara yang lain terlebih dahulu”, ungkap I Kadek Arimbawa, Wakil Ketua Komite II dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite II DPD RI.

Senator asal Bali tersebut juga mendorong pemerintah daerah agar berkomitmen bersama pemerintah pusat. Untuk pengelolaan sampah selanjutnya dapat dibangun kesadaran masyarakat yang berkesinambungan serta berkelanjutan.

RDP Komite II DPD RI yang digelar di Lantai 3 Gedung B DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/09/2017) dihadiri oleh wakil dari Deputi IV Bidang Koordinasi ESDM, IPTEK dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kota Makassar.

Dalam kesempatan tersebut Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementrian Lingkungan Hidup Sudirman menambahkan bahwa sedang disusun strategi pengelolaan sampah yang melibatkan 32 Kementerian/ Lembaga yang mempunyai peran masing-masing.

“Untuk pengelolaan sampah tersebut rata-rata daerah harus mengurangi 18% masalah pengelolaan sampah yang akan diberlakukan di 32 Kementerian, Propinsi, atau Kabupaten/kota”, tambahnya

Senada dengan Sudirman, wakil dari Pemerintah Kota Makassar yang telah berhasil mengelola sampah kotanya, Irawan Adnan, menegaskan bahwa untuk pengelolaan sampah harus memiliki bank sampah aktif yang dikelola secara baik dan yang terpenting adalah masterplan pengelolaan sampah dari tiap daerah dan juga intervensi pemerintah sebagai bentuk pendampingan. (ast)

20 September 2017
Kembali
LIVE STREAM