x
RUU PAD AKAN AKOMODIR PENINGKATAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id - Rancangan Undang Undang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (RUU PAD) akan memfokuskan pembahasan tentang kebijakan yang dapat memberikan ruang gerak kepada pemerintah daerah untuk peningkatan ekonomi dan potensi daerah sehingga akan diikuti oleh peningkatan pajak dan retribusi daerah.

Rapat kerja Komite IV DPD RI dengan sejumlah pengamat ekonomi pembangunan yakni Kodrat Wibowo, Riatu Mariatul, Ardiansyah dan Djoko Hidayanto membahas tentang penguatan kewenangan kepada daerah untuk dapat merencanakan pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang menjelaskan Komite IV DPD RI hingga saat ini masih mencari masukan tentang formulasi yang tepat untuk diatur dalam RUU PAD, diantaranya tentang seberapa besar ketergantungan fiscal dan keuangan daerah terhadap pusat dan langkah apa saja yang harus dilakukan agar tercipta harmonisasi antara pusat dan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Anggota Komite IV, Budiono mengatakan ketentuan-ketentuan yang akan diatur dalam RUU PAD sedikit banyak pasti akan menyinggung tentang pajak dan retribusi daerah. Namun, perlu dilakukan perbaikan terhadap prosentase pemungutan pajak dan retribusi yang terlalu besar sementara dana bagi hasil yang dikembalikan kepada daerah sangat kecil.

“Provinsi mengambil porsi terlalu besar, sedangkan Kabupaten/Kota hanya menikmati sedikit saja dari dana bagi hasil yang diberikan oleh pemerintah pusat. Artinyam, terjadi ketidakadilan dan perlu dibenahi,” ujar senator asal Jawa Timur ini.

Persoalan ketidak adilan juga diutarakan oleh Ahmad Henry dari Kalimantan Timur. Menurutnya, proporsi pajak dan retribusi di daerah sangat tidak adil. Dimana, suatu daerah akan diwajibkan untuk menyetorkan pajak kepada pemerintah pusat dalam jumlah yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang akan diterimanya nanti.

“Peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat membuat daerah sangat bergantung kepada daerah. Contohnya, daerah harus menyetorkan 1 juta sementara yang masuk hanya 400. Itu kan tidak adil,” ungkapnya.

Sedangkan Iskandar Muda dari Sulawesi Barat mengatakan peningkatan pendapatan asli daerah mustahil terwujud tanpa didorong oleh peningkatan perekonomian di daerah. Untuk itu, pemerintah daerah hendaknya dapat membuat kebijakan yang fokus pada pemberdayaan daerah ketimpang pemungutan pajak dan retribusi.

“Daerah seharusnya dapat membuat perda yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, sehingga sektor perekonomian dapat meningkat dan otomatis pungutan pajak dan retribusi juga akan naik,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi pembangunan, Ardiansyah mengatakan RUU PAD harus mengkaji hubungan fungsi dan hubungan keuangan antara pusat dengan daerah. Yang terjadi selama ini, tidak adanya sinergi antara hubungan fungsi dan hubungan keuangan antar pusat dan daerah.

“Sebagai contoh, untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan adalah kewenangan dari Kementerian PU, tapi yang mengetahui kebutuhan akan jalan di provinsi adalah pemerintah provinsi, demikian juga untuk kebutuhan jalan di kabupaten/kota adalah pemerintah setempat. Yang terjadi adalah, jalan yang harusnya dibangun dimana tapi oleh KemenPU dibangun dimana, tidak tepat sasaran,” jelasnya.

Untuk itu, dibutuhkan kebijakan yang memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan yang ada didaerah tersebut.*tho

12 Maret 2018
Kembali
LIVE STREAM