x
Komite IV Bahas Hasil FGD atas Pelaksanaan UU No.20 Tahun 1997 tentang PNBP

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Komite IV DPD RI menggelar rapat pleno di Gedung B Lantai 2, Senayan Jakarta, Senin (19/12/2016). Rapat dipimpin oleh Ketua Komite IV, Dr. H. Ajiep Padindang, S.E., M.M., didampingi Wakil Ketua Komite IV, Drs. H. A. Budiono, M.Ed. dan Drs. H. Ghazali Abbas Adan.

Agenda rapat kali ini adalah pembahasan hasil Focus Group Discussion (FGD) Komite IV mengenai pengawasan atas pelaksanaan UU No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kegiatan FGD dilaksanakan pada tanggal 5-7 Desember 2016 di tiga provinsi yaitu Bali, Jawa Tengah dan Lampung.

Mengawali rapat pleno kali ini, Ajiep Padindang selaku pimpinan delegasi FGD di Bali menyampaikan bahwa pertama, mereka belum memahami Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kedua, mereka juga belum begitu memahami mana yang menjadi bagi hasil ke daerah terutama data-data bagi hasilnya yang diserahkan ke daerahnya. Ketiga, Bali masih berbicara tentang penerimaan negara bukan pajak di sektor imigrasi, STNK, BPKB mobil, motor, dan seterusnya.

Mewakili delegasi Jawa Tengah, Budiono menyampaikan, “Secara keseluruhan dari sisi pendapatan ada kecenderungan menurun dan dari sisi pemerintah daerah yang akan mendapatkan bagi hasilnya, ini pun tidak terlalu banyak dilibatkan dalam perhitungan-perhitungannya bahkan juga dalam penerimaan pada saat ditransfer itu mengalami ketidaktepatan waktu maupun dari sisi besarannya.”

Sementara itu, Andi Surya mewakili delegasi Lampung memaparkan bahwa dalam FGD tersebut diwarnai sesi curhat dari kawan-kawan di daerah terutama terkait masalah anggaran dana transfer daerah mulai dari DBH, DAU, dan sebagainya.

Andi melanjutkan, “Kesimpulan akhir dari diskusi bahwa UU mengenai PNBP perlu diubah sesuai dengan semangat kedaerahan terutama bagi daerah-daerah yang memiliki potensi besar memasukkan uang dari sektor itu. Kemudian PNBP di Lampung bersumber dari pendapatan Migas, pendapatan Jasa Bandar Udara, pendapatan Kepelabuhanan dan Kenavigasian, pendapatan SIM, pendapatan STNK dan pendapatan Buku BPKB.”

“Perkembangan PNBP di luar Migas sejak TA 2013 hingga November 2016 mengalami kenaikan rata-rata sekitar 46,8% setiap tahunnya. Kemudian pengelolaan PNBP dari SDA Minyak dan Gas Bumi tidak dilakukan melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di daerah, akan tetapi dilakukan secara terpusat. Penetapan lifting dan perhitungan harga Migas tidak mengikutsertakan daerah penghasil sehingga pemerintah daerah penghasil tidak tahu secara tepat bagian sebenarnya atas DBH Migas yang menjadi hak daerah penghasil,” tambahnya.

Di akhir pemaparannya, Andi mengatakan bahwa pada intinya untuk menjamin hak keuangan daerah yang lebih seimbang dengan cakupan kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi/kabupaten kota, sudah saatnya dilakukan reformulasi dan transparansi dalam perhitungan dana bagi hasil baik DBH perpajakan maupun DBH SDA yang lebih adil dan transparan, utamanya DBH sektor Migas dengan mengikutsertakan pemerintah derah penghasil.

Sepakat dengan yang telah disampaikan Andi Surya, Haripinto mengungkapkan, “Pertama, transparansi PNBP perlu ditingkatkan. Kedua, retribusi atau pajak daerah sifatnya limitatif, PNBP juga tidak bisa seenaknya cukup dengan Peraturan Menteri Keuangan atau PP begitu keluar PNBP ini-itu, harus limitatif. Limit dari PNBP itu apa sehingga tidak tumpang tindih dengan kewenangan Pemda.” (ram)

19 Desember 2016
Kembali
LIVE STREAM