x
Sipur DPD ke 6, Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2017-2018

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan Sidang Paripurna (Sipur) DPD Ke-6  dengan agenda Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2017-2018, Pidato Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2017-2018 dan Laporan Hasil Kunjungan Kerja (kunker) ke Daerah Pemilihan. Sidang Paripurna dipimpin Oesman Sapta Ketua DPD RI didampingi Nono Sampono dan Darmayanti Lubis, Wakil Ketua DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Senin, (13/11/2017).

Sebagai catatan sehubungan dengan Pembukaan Masa Sidang II tahun Sidang 2017-2018, agar seluruh alat kelengkapan (alkel) memaksimalkan waktu yang ada sesuai jadwal. Komite I melakukan finalisasi RUU tentang ASN; diharapkan juga bisa mengikuti pembicara tripartit terhadap RUU tentang Etika Penyelenggara Negara. Selain itu finalisasi hasil pengawasan tentang Reforma agraria, dan Undang-undang tentang Desa. Komite II membahas pandangan pendapat RUU tentang Perkelapasawitan sehingga tidak ada tumpang tindih dengan RUU Pertembakauan. Komite II juga melakukan pengawasan Undang-undang tentang Pangan dan Undang-undang tentang Penerbangan. Komite III melakukan Pengawasan tentang narkotika, dan Pengawasan pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2017, dan pembahasan terkait Undang-undang tentang Keperawatan untuk memberi masukan komprehensif kepada pemerintah. Sedangkan Komite IV melaksanakan pembahasan Tindak lanjut LHP BPK Semester I Tahun 2017, selain itu juga melakukan pengawasan APBN, Perimbangan pusat dan daerah, Perkoperasian dan BUMN. “Seluruh alat kelengkapan diharapkan memanfaatkan waktu dengan efektif dan efisien guna mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan target yang telah ditentukan,” harap Darmayanti Lubis, Wakil Ketua DPD RI dalam membuka Sipur ke-6 DPD RI.

“Kasus keterlambatan pengurusan administrasi kependudukan seperti Akte Kelahiran, E-KTP dan lainnya berbulan-bulan bahkan tahunan baru jadi. Untuk itu Komite I, diharapkan mempertanyakan kepada mitranya yaitu Mendagri.” Demikian disampaikan Budiono, Senator asal  Jawa Timur dalam laporannya.

Pada kesempatan tersebut, hasil kunker di daerah pemilihan pada Tanggal 13 Oktober s.d 12 November 2017 dilaporkan dan dirangkum kedalam cakupan tugas dan fungsi empat alat kelengkapan utama yakni :

  1. Komite I
    1. Pengawasan Undang-undang tentang desa belum berjalan dengan baik, Dana desa untuk desa kecil dan desa besar belum ada perbedaan.
    2. Masih banyaknya praktek pungli dalam pengurusan sertifikat tanah;
    3. Urgensi Undang-undang tentang Wilayah Kepulauan yang sangat dinantikan regulasinya bagi wilayah kepulauan;
    4. Sosialisasi Pilkada serentak 2018 agar dimaksimalkan karena sampai saat ini pengurusan mengenai E-KTP belum berjalan baik.
  2. Komite II
    1. Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dinilai masih menyisakan sejumlah permasalahan, khususnya pencabutan subsidi untuk pengguna listrik 900 VA kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dinilai masih menyisakan sejumlah permasalahan, khususnya pencabutan subsidi untuk pengguna listrik 900 VA;
    2. Insfrastruktur dasar seperti jalan, jalan tol, jembatan, masih belum tuntas
    3. Pengelolaan sampah perlu perhatian khusus karena daya tampung sudah tidak memadahi.
    4. Pengawasan Undang-undang tentang Pangan, perlu lahan baru untuk pangan, diharapkan kita bisa swasembada pangan.

3.   Komite III

  1. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji, Daftar tunggu calon jemaah haji agar diprioritaskan kepada lansia;
  2. Penyalahgunaan Narkoba/obat-obat terlarang yang memerlukan keterlibatan semua pihak;
  3. Wacana Full Day School agar bisa dimatangkan kembali karena sebagian daerah lebih menginginkan enam hari masuk sekolah.

4.    Komite IV

  1. Daerah meminta agar pemerintah mengoptimalkan kembali koperasi sehingga menjadi soko guru perekonomian bangsa.
  2. Implementasi Pengelolaan dan monitoring Dana Desa agar transparan dan diperketat;
  3. Masih banyak Koperasi dan UMKM di daerah belum mengetahui adanya Dana Bergulir yang dialokasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Panitia Khusus (Pansus) Tenaga Kerja Asing (TKA) masa kerjanya diperpanjang satu kali dengan periode tiga bulan untuk menyelesaikan tugas Pansus TKA. Sidang Paripurna DPD RI ke-7 akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2017 dengan agenda Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan (Alkel) dan Pengesahan Keputusan DPD RI dan Pidato Penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2017-2018. (ank)

13 November 2017
Kembali
LIVE STREAM