Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
DPD RI Dukung Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

dpd.go.id

Dukungan DPD RI terhadap evaluasi yang dilakukan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mengenai pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, terlihat dari komitmen Komite III untuk segera merampungkan apa yang menjadi kekurangan atau permasalahan dari UU No. 38 Tahun 2014 maksimal tahun 2018 dengan membentuk tim kerja, membuat jadwal dan tahapan-tahapan kerja.

“DPD RI perlu membentuk Tim Kerja untuk mengawal usulan DPD RI kepada Pemerintah terkait pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan”, ujar Muh. Syibli Sahabuddin, Senator asal Sulbar ditengah Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan oleh Komite III di Ruang Rapat Komite III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (5/9/2017). RDPU yang dipimpin oleh Fahira Idris menghadirkan Harif Fadhilah, Ketua Umum PPNI.

Lalu Suhaimi Ismy senator asal NTB menuturkan bahwa Pembentukan Tim Kerja tersebut merupakan sikap konkret Komite III. Selain itu Novita Anakotta, Senator asal Maluku menyampaikan bahwa diperlukan masukan dari PPNI sebagai organisasi Perawat Nasional terkait peraturan perundangan apa saja yang masih dinilai kurang dan dibutuhkan oleh profesi perawat.

Harif dalam paparannya mengatakan bahwa UU No. 38 Tahun 2014 mengatur sistem keperawatan di Indonesia yang meliputi pendidikan, pelayanan dan profesi dengan tujuan meningkatkan mutu keperawatan, pelayanan keperawatan, memberikan perlindungan dan kepastian hukum pada perawat dan klien, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun Hanif menilai Undang-Undang tersebut sejauh ini kurang dilihat atau diperhatikan oleh pemerintah, hal ini terlihat dari konsideran yang di buat pemerintah dalam berbagai peraturan perundangan bidang kesehatan, bahkan yang mengatur keperawatan, sering kali  tidak mencantumkan Undang-Undang tersebut sebagai salah satu dasar hukum. Seolah UU tersebut hanya milik PPNI dan Perawat.

PPNI mengusulkan kepada DPD RI untuk mendesak pemerintah (Presiden dan Menteri-Menteri) agar: segera melaksanakan UU Keperawatan dengan menerbitkan peraturan pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; memprioritaskan pengangkatan perawat Honor yg nyata-nyata telah lama mengabdi di institusi pelayanan milik pemerintah, dan tidak membuka  kesempatan untuk perawat dipekerjakan sebagai tenaga sukarela; menutup pendidikan keperawatan yg nyata-nyata tidak berkualitas; memberikan tunjangan profesi perawat yg berdasarkan sifat kerja, beban kerja, resiko kerja yang tinggi tanpa melihat status pegawai perawat; melakukan pengawasan dan sanksi pasa sektor swasta yang memberikan imbalan/gaji yang tidak layak pada perawat; membuat kebijakan pemberian insentif/imbalan jasa/jasa pelayanan yang adil dan wajar sesuai dengan beban kerja dalam sistem JKN dan BPJS dan memasukkan pelayanan keperawatan dalam skema JKN; membuka kesempatan kerja baru perawat, program perawat desa dan beberapa kementerian. (nis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 September 2017
Kembali
LIVE STREAM