x
UU MD3 Tambah Kewenangan DPD RI

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id - Beberapa hari lalu (Senin,12/2) telah diketok palu oleh DPR, Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang berkaitan dengan penambahan kewenangan DPD RI. Seperti ditegaskan, Oesman Sapta Ketua DPD RI saat membuka Sidang Paripurna ke-9 DPD RI, “Tugas kita bertambah berat terutama pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Perda dan Perda yang dibangun daerah, itu wajib diketahui oleh DPD. Kita harus meningkatkan kinerja yang betul-betul aktif dalam mensosialisasikan undang-undang itu sendiri. Oleh karena itu, saya mengundurkan diri dari Pimpinan MPR RI untuk lebih fokus pada tugas kita di DPD.”

Sidang Paripurna DPD RI ke-9 dengan agenda Laporan Perkembangan Tugas Alat Kelengkapan, Pengesahan Keputusan DPD RI, dan Penutupan Masa Sidang III Tahun 2017-2018 yang dipimpin Oesman Sapta Ketua DPD RI didampingi Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis Darmayanti Lubis Wakil Ketua DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Kamis (15/02/2018).

Sesuai UU MD3, DPD RI memiliki kemandirian dalam menyusun  anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundangan.  Hal itu dilaporkan Gede Pasek, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) bahwa berkenaan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang UU MD3 maka secara prinsip perlu ada perubahan strategis untuk DPD yaitu, penambahan tugas sebagaimana pasal 248 ayat (1) huruf j, bahwa dpd mempunyai wewenang dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas ruu perda dan perda; kemudian sebagai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 250 ayat (1) bahwa dalam melaksanakan wewenang dan  tugas, DPD memiliki kemandirian. Penambahan komposisi Pimpinan DPD RI juga berubah yang terdiri 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam Sidang Paripurna DPD RI sebagaimana ketentuan pasal 260 ayat (1).

Selanjutnya, Ketua Komite II Parlindungan Purba meminta pengesahan RUU Usul Inisatif dari Komite II. “Setelah dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh PPUU terhadap RUU tentang Kegeologian dan RUU tentang Energi Terbarukan; dan Komite II juga telah menyelesaikan pembahasan Pandangan dan Pendapat tentang RUU Perkelapawasitan, maka kami minta Sidang Paripurna mengesahkan RUU dan Pandangan Pendapat tersebut menjadi Keputusan DPD RI,” pinta Parlindungan Purba.

Demikian juga, Siska Marleni selaku Pimpinan Komite IV, meminta Pengesahan atas pandangan dan pendapat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Keputusan DPD RI. Selain membahas pandangan dan pendapat, Komite IV juga sedang menyusun RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah, dan RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Panitia Khusus (Pansus) Tenaga Kerja Asing (TKA) DPD RI telah mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 13 Februari 2018 dengan  memberikan rekomendasi. Pansus TKA merekomendasikan kepada pemerintah agar menetapkan dan menyusun grand design politik ekonomi ketenagakerjaan, dan politik hukum ketenagakerjaan sebagai rencana pembangunan jangka panjang indonesia; Merevisi PP tentang Kebijakan Bebas Visa Kunjungan untuk membatasi hanya pada negara yang melakukan hal sama dengan indonesia; Merevisi Permenaker Nomor 35 tahun 2015 untuk mengendalikan dan mengatur TKA diantaranya setiap TKA wajib menguasai Bahasa Indonesia. (ank)

15 Februari 2018
Kembali
LIVE STREAM