x
Sipur DPD RI Bahas Putusan MA

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan Sidang Paripurna (Sipur) ke-9 DPD RI dengan agenda Penyampaian Putusan Mahkamah Agung terkait Tata Tertib DPD RI dan Materi terkait konsekuensi terbitnya Putusan Mahkamah Agung RI sepanjang tidak melanggar hukum. Sidang dipimpin GKR Hemas didampingi Farouk Muhammad di Gedung Nusantara, Senayan-Jakarta, Senin, (3/04/2017)

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan mengabulkan permohonanan yang diajukan sejumlah anggota DPD atas judicial review Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017 terkait atas pemotongan masa jabatan pimpinan DPD dan memberlaku surutkan kepada pimpinan DPD yang menjabat. Melalui Putusan MA No 20P/HUM/2017, MA memutuskan bahwa masa jabatan pimpinan DPD adalah 5 (lima) tahun sesuai masa jabatan keanggotaaan.

Wakil Ketua DPD GKR Hemas menyatakan Tatib DPD 2014 yang mengatur masa jabatan Pimpinan DPD selama 5 tahun berlaku. “Tujuan Sidang Paripurna ini adalah penyampaian Putusan Mahkamah Agung maka Peraturan Tatib nomor 1 berlaku kembali,” ujar GKR Hemas kemudian menutup Sidang.

Ditengah suasana sidang, atas desakan anggota DPD, Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad melanjutkan sidang dan mencabut pernyataan GKR Hemas.  “Yang lain bagaimana? Oke, kita cabut. Sama-sama aspirasi anggota kita cabut,” ujar Farouk.

“Saya tahu, lobi ternyata tidak mudah. Maka dari ini, rapat kembali diskors 1 jam,” tutur Farouk. Sidang Paripurna diskor selama satu jam untuk lobi agenda yang akan dibahas selanjutnya.

03 April 2017
Kembali
LIVE STREAM