x
DPD RI Minta Pemerintah Berdayakan Produksi Garam dalam Negeri

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id - Komite II DPD RI meminta kepada pemerintah lebih memberdayakan produksi garam dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun industri sehingga pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan impor garam yang mengancam kehidupan petambak garam dalam Rapat Kerja Komite II DPD RI di Lantai 3 Gedung B DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (02/10/2017)

Hal di atas merupakan salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komite II DPD RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Pemkot Banda Aceh, Pemkab Aceh Utara, Pemkab Sampang terkait pengawasan atas pelaksanaan UU No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

“Beberapa waktu silam pemerintah mengimpor garam, DPD RI mendukung upaya tersebut karena menjaga kestabilan harga dan kebutuhan garam nasional bukan untuk kebutuhan jangka menengah atau jangka panjang”, ungkap Parlindungan Purba

Ketua Komite II dan Senator asal Sumatera Utara tersebut menambahkan agar pemerintah bisa menjamin kepastian usaha, sehingga dapat menciptakan kondisi yang menghasilkan harga garam juga harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan dan pembudidaya ikan dan petambak garam.

Senator Denty asal Jawa Tengah juga menambahkan bahwa petambak garam di Pati kebanyakan menyewa tanah untuk bertani garam sebesar 20 Juta Rupiah dalam 2 tahun.

“Hasil jerih payah para petambak garam tidak sebanding dengan nilai produksinya yang hanya dipanen sekitar 4 kali dalam setahun, dan itu juga bergantung kepada kondisi cuaca. Semoga pemerintah dapat melakukan penyerapan garam lokal sehingga memutus mata rantai tengkulak yang memainkan harga pasar garam”, jelas Denty

Dalam kesempatan tersebut Muhammad Yusuf selaku Irjen KKP mengungkapkan masalah yang dihadapi petambak garam yakni fluktuasi harga saat panen raya dan minimnya teknologi dalam memproduksi garam dimana masih bergantung kuat pada kondisi cuaca. Untuk itu pemerintah mengupayakan penyediaan gudang untuk menyimpan garam jelang akhir musim produksi untuk dipasarkan lagi saat musim hujan.

“Selain dilakukan penyerapan garam bahan baku lokal juga sedang disusun Peraturan Menteri tentang pengendalian impor komoditas penggaraman dengan berkoordinasi serta memperkuat sinergi lintas instansi”, terang Muhammad Yusuf.

Achmad Sigit selaku Dirjen Industri Kimia, Tekstil dan Aneka menambahkan untuk permasalahan lahan penggaraman yang dimiliki perorangan dengan luasan lebih kurang 5Ha sehingga sulit dilakukan proses mekanisasi, sehingga perlu dilakukan upaya tindak lanjut dengan penggunaan geomembrane pada lahan kristalisasi revitalisasi lahan.

“Selain itu telah dilakukan rencana pembukaan lahan baru di NTT seluas 10.000 Ha mengingat kondisi alam NTT yang mendukung untuk petambak garam”, tambahnya. (ast)

02 Oktober 2017
Kembali
LIVE STREAM