Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
Komite IV Gagas RUU Pengurusan Piutang Negara dan Daerah

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Memulai Masa Sidang III Tahun Sidang 2017-2018, tepatnya pada hari Rabu (17/01/18) Komite IV DPD RI menggagas dan mulai melakukan diskusi awal RUU Pengurusan Piutang Negara dan Daerah. Rapat dengar pendapat umum yang dipimpin oleh Ajiep Padindang (Senator Sulawesi Selatan) ini mengundang para staf ahli Komite IV DPD RI yakni Drs. Pardiman, M.Si, Drs. Siswo Sujanto, DEA, Dr. Mukhlis Sufri, Dr. Maret Priyanta dan Suryanto sebagai narasumber.

Dalam rapat, sebagai Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang menjelaskan tujuan digagasnya RUU Pengurusan Piutang Negara dan Daerah. Menurutnya, walaupun sistem negara Indonesia adalah negara kesatuan, tetapi secara operasional terbagi menjadi pusat dan daerah. Hal tersebut berlaku sama dengan pengelolaan keuangan negara yaitu antara pusat dan daerah.

“Misi kami di DPD adalah daerah. Bagaimana selalu bersinergi antara pusat dan daerah. Apakah nanti ujungnya usulan kita ada kata daerah itu urusan terakhir. Tapi kita ingin muatan dari pada ini selalu melekat pemikiran ketika berbicara piutang negara berarti ada pengelolaan piutang daerah, dan ketika kita bicara pengelolaan keuangan negara berarti ada pengelolaan keuangan daerah.” jelas Ajiep.  

Walaupun telah ada undang-undang yang mengatur tentang piutang negara yaitu UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960, salah satu narasumber, Suryanto menyatakan bahwa keberadaan UU ini sudah tua dan perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini, “Menurut pendapat kami, situasi dan kondisi sudah berubah begini maju, barangkali asumsi-asumsi makro dan mikro juga sudah berubah,” ujar Suryanto.

Staf ahli Komite IV, Dr. Maret Priyanta menambahkan bahwa undang-undang seharusnya mempunyai fungsi korektif dan antisipatoris yang artinya suatu undang-undang juga harus bisa menyelesaikan masalah yang ada saat ini tapi juga harus bisa mengantisipasi masalah yang akan terjadi dikemudian hari.

Tidak hanya dalam aspek yuridis, empirik dan sosiologis, Komite IV bersama dengan kelima staf ahli turut mengumpulkan kerangka gagasan dan pemikiran dari aspek hukum dan ekonomi sebagai tolak ukur perlu tidaknya kajian RUU Pengurusan Piutang Negara dan Daerah dilakukan.

17 Januari 2018
Kembali
LIVE STREAM