Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
BAP Dorong BPK Audit Dana Pensiun

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id –  “Ada penyimpangan mengenai dana pensiun BRI. Ada mekanisme pekerja dan manajemen BRI yang tidak jelas. Ada dua sumber dana yaitu dana langsung yang dipotong dari pekerja dan dana yang dipotong dari BRI. Berkenaan dengan itu, subtansi konsultasi kita ke BPK adalah untuk memahami mekanisme audit, bahwa ada peluang melakukan audit dengan tujuan tertentu. Kami harap hal itu bisa dilakukan karena kami mau menjadi lembaga penegak aspirasi masyarakat.” Demikian disampaikan Ajiep Pandindang pada Rapat Konsultasi Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Gedung BPK,  Jakarta, Kamis (15/06/2017).

Eddy Mulyadi Soepardi anggota VII BPK RI menyatakan, “BPK mengapresiasi DPD RI sebagai mitra kerja dalam proses pelaksanaan pengawasan atas hasil pemeriksaan BPK. BPK belum pernah memeriksa dana pensiun, tetapi entitasnya, itu juga tidak memeriksa laporan keuangan tetapi audit kinerja atau audit tujuan tertentu atau audit atas permintaan karena bersifat investigasi.”

Pada sisi yang sama, Senator asal Lampung, Andi Surya menyampaikan aspirasi terkait kisruh kepemilikan tanah warga Kota Bandar Lampung dengan PT.KAI, “PT KAI mengklaim tanah yang ditempati masyarakat pinggiran rel tersebut berdasarkan konkrat (peta Belanda), sedangkan BPN tidak memberi sertifikat kepada PT KAI sebagai pemilik. Apakah status tanah tersebut, tanah milik negara atau milik PT KAI. Apabila tanah negara yang terlantar dan ditempati lebih dari 20 tahun maka bisa disertifikasi. Sampai sekarang warga belum membawa kasus ini ke pengadilan.

“Apapun alasannya, dana pensiun BRI bisa diperiksa, dan sedangkan PT KAI  kita bisa klarifikasi dan lihat status tanah kepada Kementerian Keuangan. Langkah selanjutnya, Pimpinan DPD RI menyurati Pimpinan BPK perihal permintaan atas audit dengan tujuan tertentu. Bila disetujui dalam forum sembilan badan anggota BPK maka kita melakukan pemeriksaan dana pensiun,” tutur Eddy Mulyadi Soepardi yang membawahi pemeriksaan atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaan.

“BPK berwenang mengaudit badan dibawah BRI yang merupakan pemberi kerja. Terkait PT KAI, kami akan konfirmasi dengan Kementerian Keuangan, bagaimana proses tanah tersebut masuk menjadi milik PT KAI. Untuk teknis kerjanya, bisa dibentuk tim kecil antara BPK dengan DPD yang secara intensif menyiapkan bahan konsultasi ke Kemenkeu,” tambah Agus Joko Pramono anggota II BPK RI.

Dalam rapat konsultasi, BAP DPD RI diterima anggota VII BPK RI Eddy Mulyadi Soepardi didampingi Agus Joko Pramono anggota II BPK RI beserta jajarannya. Sedangkan dari BAP terdiri dari Ketua BAP Abdul Gafar Usman didampingi Ayi Hambali dan Novita Anakotta Wakil Ketua, beserta anggota BAP diantaranya Daryati Uteng (Jambi), Iskandar Muda Baharuddin Lopa (Sulbar), Fahira Idris (DKI Jakarta), Andi Surya (Lampung), Pdt.Carles Simaremare (Papua), Ajiep Padindang (Sulsel), Parlindungan Purba (Sumut) dan staf ahli  melakukan kunjungan ke kantor BPK RI dalam rangka konsultasi dengan BPK RI terkait aspirasi Pensiunan BRI yang belum mendapatkan hak-hak pensiunannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan aspirasi mengenai kepemilikan tanah warga yang diklaim oleh PT KAI di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. (ank)

15 Juni 2017
Kembali
LIVE STREAM