x
Judul dan Sanksi Jadi Bahasan Ragab RUU Ketahanan Keluarga

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Tingginya angka kekerasan, perceraian, melonjaknya angka kemiskinan dan hadirnya fenomena penyimpangan sosial merupakan salah satu dampak dari ketidakberfungsian keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam sebuah negara. Akan tetapi, kebutuhan pemenuhan atas pengaturan dan pemenuhan hak keluarga di Indonesia belum menjadi prioritas dalam lingkup pengembangan manusia, dan pembangunan masyarakat madani. Hal ini ditandai belum adanya undang-undang yang secara komprehensif mengatur mengenai ketahanan keluarga. Hal tersebut diutarakan dr Delis Julkarson Hehi, Wakil Ketua Komite III saat mengawali rapat gabungan (ragab) harmonisasi RUU Ketahanan Keluarga.

“Pentingnya penyusunan RUU Ketahanan Keluarga ini di antaranya adalah untuk membentuk keluarga dengan nilai dan tujuan luhur sehingga mampu mengelola sumber daya dan tantangan yang dihadapi,” imbuh senator asal Sulawesi Tengah tersebut di Ruang Rapat PPUU DPD RI, Gedung B lantai 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/11/17).

Pada pembahasan awal, tim ahli RUU tentang Ketahanan Keluarga dari Komite III, staf ahli PPUU, legal drafter dan Sekretariat PPUU telah menyepakati bahwa judul diubah menjadi RUU Pembangunan Ketahanan Keluarga mengingat substansi RUU lebih pada pembangunan ketahanan keluarga. Kemudian memasukkan norma yang mengatur peran dunia usaha dalam pembangunan ketahanan keluarga dengan menyertakan sanksi atas pelanggaran.

“Terkait judul baiknya tidak ditambahkan pembangunan karena lebih seperti nama kegiatan, bukan usulan undang-undang padahal nama ketahanan keluarga sesungguhnya aspeknya lebih luas, mencakup aspek budaya, sosial, nilai-nilai agama,” usul Ajiep Padindang, senator asal Sulawesi Selatan.

Sepakat dengan usulan Ajiep, Abraham Liyanto, senator asal NTT mengatakan bahwa undang-undang ini bisa menjadi makro sehingga kalau ditambah kata pembangunan cakupannya akan menjadi kecil, mengingat lahirnya RUU ini berangkat dari persoalan makro misalnya narkoba, HIV/AIDS, LGBT, dst.

Sementara itu, Gede Pasek menilai bahwa terdapat beberapa norma yang tidak konstan dan konsisten misalnya terkait penghargaan dan sanksi seperti pada pasal 46.

Terkait Sanksi, Tim Ahli Komite III, Prof. Euis Sunarti mengungkapkan bahwa sanksi diberikan kepada pemerintah daerah berupa sanksi administrasi, tidak diberikan kepada keluarga.

“Peraturan mengenai sanksi dalam RUU ini harus dipertegas, dalam hal ini mengenai ketahanan keluarga berarti keluarga yang harus menjadi fokus bukan pemerintah daerahnya yang dihukum. Jadi sebenarnya objek dalam RUU ini siapa, keluarga atau pemerintah?” tanya Ajiep.

Menanggapi Ajiep, Abraham menjelaskan bahwa dalam RUU ini akan diatur sanksi kepada keluarga dalam hal ini ayah, ibu, anak, yang melakukan pelanggaran berupa sanksi moral.

Dalam ragab antara PPUU dan Komite III yang dipimpin Ketua PPUU, Gede Pasek Suardika dan Wakil Ketua PPUU, Nofi Candra ini disepakati bahwa, judul RUU tetap yaitu RUU Ketahanan Keluarga namun terkait sanksi atas pelanggaran RUU ini akan didiskusikan kembali pada ragab selanjutnya. (ram)

16 November 2017
Kembali
LIVE STREAM