x
Sidang Paripurna Ke-5 DPD RI, Penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2016-2017

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan Sidang Paripurna Ke-5 DPD RI. Ada tiga agenda yaitu Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan; Pengesahan Keputusan Keputusan DPD RI; dan Pidato Penutupan Pada Akhir Masa Sidang II Tahun Sidang 2016-2017. Sidang Paripurna dipimpin Mohammad Saleh Ketua DPD RI didampingi GKR Hemas dan Farouk Muhammad, Wakil Ketua DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Selasa, (20/12/2016).

Ketua DPD RI menyampaikan, “Rapat Panmus telah menyetujui Masa Sidang III Tahun Sidang 2016-2017 yaitu dengan akumulasi rapat di kantor Jakarta tanggal 23 Januari s.d 9 Maret 2017 dan untuk kunjungan kerja di daerah pemilihan dilaksanakan tanggal 10 Maret s.d 10 April 2017.”

Laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan diawali dengan laporan dari Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) yang disampaikan Bambang Sadono Wakil Ketua BPKK. Dia mengatakan BPKK merupakan manifestasi Kelompok DPD RI untuk memperkuat fungsi representasi dalam rangka akuntabilitas publik sesuai Renstra DPD RI sebagai lembaga negara. BPKK masih membuka posko dukungan amandemen yang sudah ditandatangani oleh 127 anggota DPD RI.

Selanjutanya alat kelengkapan lainnya, Badan Akuntabilitas Publik (BAP).  Ketua BAP, Abdul Gafar Usman menuturkan, ”Kehadiran BAP DPD RI benar-benar memberikan perhatian masyarakat sebagai implementasi persoalan yang dihadapi. Bisa disebutkan diantaranya Paguyuban Pensiunan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan agenda permasalahan pembayaran uang pesangon pensiunan Bank Rakyat Indonesia, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak para pensiunan. BAP juga menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan PT. Bangun Wenang Beverages Coy (BWBC) Manado. Aspirasi masyarakat Provinsi Jawa Barat terkait permasalahan kereta api cepat Bandung-Jakarta. Aspirasi Forum Komunikasi Masyarakat Transmigrasi (FKTM) Provinsi Sumatera Selatan masalah lahan masyarakat eks transmigrasi Desa Perambahan Baru Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan masalah lahan lainnya.”

Badan Kehormatan DPD RI yang disampaikan Ketua BK, A.M. Fatwa mengatakan, “Selama Masa Sidang II, BK DPD RI menerima kunjungan beberapa DPRD, hal ini menunjukkan keberhasilan komunikasi DPD RI dengan legislatif daerah.”

Muhammad Afnan Hadikusumo, Ketua PPUU meminta Sidang Paripurna untuk mengesahkan  RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional menjadi Keputusan DPD RI. Selain itu, PPUU juga melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantaban konsepsi terhadap RUU dari komite, yaitu RUU tentang Perlindungan Varietas Tanaman dari Komite II, RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Komite II, RUU tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari Komite III, dan RUU tentang Penilai dari Komite IV. Keempat RUU tersebut secara formil dan materiil telah disesuaikan dengan peraturan perundangan yang lain dan tentunya format RUU juga telah disesuaikan dengan Undang-undang tentang Pembentukan Undang-undang. Sehingga keempat RUU tersebut diharapkan bisa disahkan menjadi Keputusan DPD RI sebagai RUU Usul Inisiatif DPD RI.

Laporan selanjutnya disampaikan Akhmad Muqowam, Ketua Komite I DPD RI. Komite I pada masa sidang ini telah melakukan rangkaian kegiatan dalam hal legislasi yaitu penyusunan dua RUU tentang perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu. Pengawasan Undang-undang ada dua yaitu pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Tahun 2014 tentang Desa dan Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Perkembangan DOB (Daerah Otonomi Baru). Sidang Paripurna mengesahkan Hasil Pengawasan Komite I DPD RI menjadi Keputusan DPD RI.

Sementara itu, Parlindungan Purba Ketua Komite II DPD RI melaporkan dua RUU Usul Inisiatif yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tananam dan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengawasan terhadap undang-undang dilaksanakan oleh Komite II pada Masa Sidang II ini yaitu, Pengawasan atas pelaksanaan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pengawasan atas pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pengawasan atas pelaksanaan UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Ketua Komite II DPD RI meminta kepada Sidang Paripurna untuk mengesahkan RUU Usul Inisiasif Komite II dan Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan undang-undang menjadi Keputusan DPD RI.

Laporan Komite III DPD RI yang disampaikan Hardi Selamat Hood, Ketua Komite III DPD RI meminta RUU tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Penyusunan Pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional menjadi Keputusan DPD RI. Di samping itu, Komite III membahas isu-isu lain seperti usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang wacana  penerapan Full Day School, Radikalisme, Tenaga Kerja Asing, dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Mengenai isu, Ujian Nasional, Ketua Komite III DPD RI mengingatkan kembali akan sikap politik DPD RI yang sudah ditetapkan dalam Sidang Paripurna sebelumnya bahwa DPD RI meminta kepada Pemerintah agar tidak melaksanakan Ujian Nasional (UN).

Komite IV DPD RI mengajukan RUU Usul Inisiatif DPD RI tentang RUU tentang Penilai. Hasil Pertimbangan DPD RI terhadap tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 dan Hasil Pengawasan DPD RI atas DAU sebagai pelaksanaan APBNP dan APBN 2017 yang juga disahkan menjadi keputusan DPD RI.

Sidang Paripurna ke-5 DPD RI merupakan Penutupan Masa Sidang II Tahun 2016-2017. Selanjutnya anggota DPD RI melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan mulai tanggal 21 Desember s.d 22 Januari 2017 untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat dan daerah (ank)

20 Desember 2016
Kembali
LIVE STREAM