ketidakadilan

Nama :Rusman

Bidang :Dunia Usaha/Private Sector

Instansi:Wirasuasta

ketidakadilan

anggota yg di pusat apabila sudah terpilih menjadi anggota lupa akan janjinya
sebenarnya keinginan menjadi anggota apakah hanya menginginkan uang dan jabatan saja apabila keinginannya seperti itu lebih baik turan dari jabatan
apabila hanya ingin membantu tidak perlu menjadi anggota

Kebijaksanaan

Nama :Harini Sondakh

Bidang :Pemerintahan

Instansi:SMA NEGERI 1 MANADO

Kebijaksanaan

Pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang boleh dikata pemerintahan yang “Lemoth” terutama dibidang pendidikan . Kenapa saya bilang begitu ? Itu disebabkan karena banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini , masih banyak yang belum terpenuhi atau ” GET SATISFIED ”
Pemerintah banyak mengeluarkan dana untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan ini tetapi kebijakan-kebijakan tersebut hanya berlangsungsung sementara dan bersifat “STUCK AT THE ROAD” . Jadi , alangkah baiknya , melakukan sesuatu hal sederhana namun pasti dan terlaksana daripada merencanakan suatu hal yang rumit dan tidak sampai pada puncak yang dapat dikehendaki bukan hanya dari pemerintah , tetapi juga untuk kesejahteraan rakyat dan masa depan negara .

KESEJAHTERAAN PEKERJA PTFI

Nama :FRANS BERNHARD OKOSERAY

Bidang :Dunia Usaha/Private Sector

Instansi:PT.FREEPORT INDONESIA

KESEJAHTERAAN PEKERJA PTFI

Yth : PANSUS PERTAMBANGAN – Ketua,Wakil Ketua dan Anggota DPD RI,

Serikat Pekerja PUK FSP – KEP SPSI PT.Freeport Indonesia dengan Ketua Umumnya SUDIRO dan Anggota Pengurus akan berunding untuk Pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama PTFI periode 2011-2013, dengan point utama adalah PENYESUAIAN UPAH/GAJI Pekerja sesuai Standard Perusahan Tambang Mineral Multinasional, Emas No.1, Tembaga No.2 dan Perak terbesar di dunia. Gaji Pekerja PTFI sangat kecil dibanding pekerja tambang di Amerika, Australia, Canada dan Inggris.
Sudah cukup 40 tahun Freeport McMoran (Amerika)menghabiskan Kekayaan Tambang Emas,Tembaga dan Perak di Esberg, Grasberg dan Underground/Tambang Bawah Tanah di Tanah Papua, Indonesia. Rakyat Indonesia cuma jadi penonton dan miskin diatas kekayaan.Inilah saatnya semua anak bangsa bangkit dan ambil kekayaan alam untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Kami Pekerja di PT.Freeport Indonesia Tembagapura, Kantor Jayapura, Surabaya dan Jakarta, sudah sangat siap menuntut keadilan Freeport. Sesuai pernyataan SIKAP KAMI bahwa selama 16 kali perundingan PKB dilakukan di luar kota Timika, maka tahun ini perundingan ke-17 kami minta ke President Director & CEO PT.Freeport Indonesia agar perundingan PKB PTFI dilakukan di Kota Timika. Kami sangat harapkan Dukungan dari DPD RI- dan seluruh Rakyat Indonesia. ” Kalau Bukan Sekarang, Kapan Lagi? Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi? ” Satu Untuk Semua, Semua Untuk Satu”

Terima Kasih & Salam Hormat,

Frans Bernhard Okoseray
Bid.Hub.Industrial SPSI PTFI
HP.081240492446
Email: fransbernhardokoseray@hotmail.com

Kami Menolak Pembangunan Gedung Baru DPR-RI

Nama :R. Lyly Sagita Rinu

Bidang :Dunia Usaha/Private Sector

Instansi:Jasa

Kami Menolak Pembangunan Gedung Baru DPR-RI

Assalamu ‘alaikum wa rahmatullaahi wa barakatuh.
Salam hormat,salam damai,dari kami yang lebih peduli terhadap indonesia tercinta.

Sebelumnya saya minta maaf lika aspirasi tidak pada tempat yang seharusnya di website resmi DPR-RI. Ini disebabkan,setelah saya mencoba berkali-kali memasukkan aspirasi selalu gagal.

Dan melalui kolom aspirasi DPD-RI ini,saya mewakili salah satu suara dari PAGE facebook: Kami Menolak Pembangunan Gedung Baru DPR-RI. Berawal dari Rasa Cinta Tanah Air,dan kepedulian bangsa,memohon kepada Bapak/ibu yang ada di DPD-RI menyampaikan Aspirasi kami yang NYATA,FAKTA,dan bukan REKAYASA.

KAMI MENOLAK PEMBANGUNAN GEDUNG BARU DPR-RI. Dengan suara absoltut selama 24 jam,sudah mencapai 7.000 dukungan MENOLAK KERAS PEMBANGUNAN GEDUNG DPR-RI.

Karena apa?… Karena masih banyak hal-hal yang lebih penting untuk memajukan harkat dan martabat rakyat indonesia tercinta ini.
Kami memang hanya Rakyat biasa yang tak mengerti apa-apa,tapi kami tidak sebodoh itu! Kami masih memiliki akal sehat dan bisa membedakan antara yang lebih penting atau tidak. Dan kami pun masih memiliki rasa kepedulian di tengah kondisi bangsa ini yang belum tentu arahnya.

Wahai wakil rakyat.. Sadarkah kalian? Nafsu kalian telah melukai hati nurani kami.. Dg nekatnya pembangunan gedung baru 36 lantai fasilitas mewah.

Wahai wakil rakyat.. Kurang sabar apa kami? Apa perlu kesabaran kami berujung TERULANGNYA Reformasi 1998? Kami Diam,bukan berarti BISU! Kami diam karena masih tersisa rasa kepercayaan pada kalian. Dan sungguh kecewa,jika kepercayaan kami disalah gunakan.

Wahai wakil rakyat.. Kami butuh terobosan,bukan kebablasan. Maka dari itu,jadilah wakil rakyat yang memahami keadaan rakyat indonesia,khususnya pada saudara-saudara kami yang tertinggal.

Wahai wakil rakyat,berkali-kali hingga ASPIRASI kami diterima dan dilaksanakan,KAMI MENOLAK KERAS pembangunan gedung baru DPR-RI.

Dan untuk membuktikan kami tidak bohong,diwajibkan melihat page ini: http://www.facebook.com/tolakgedungbaruDPR

buktikan kepada kami jika kalian wakil rakyat yang terlahir sebagai MANUSIA.

Untuk bapak/ibu DPD,anda juga wakil rakyat kami.. Maka sampaikanlah aspirasi ini. Dan jangan sekedar dijadikan ARSIP saja. Kami SERIUS dan TIDAK MAU MAIN-MAIN dengan ASPIRASI ini.

Akhir kata,terima kasih atas kolom ini dan mohon maaf dengan kalimat yang menyinggung anda sekalian.

Ini SUARA KAMI YANG ABSOLUT,tanpa IMING-IMING lembaran RUPIAH. Sekian dari kami,TERIMA KASÌh.

Wa billaahi taufiq wal hidayah. Wassalaamu ‘alaikum wa rahmatullaahi wa barakatuh.

MERDEKA! MERDEKA! MERDEKA!

Tolong bantuannya

Nama :Muhammad rasid

Bidang :Pemerintahan

Instansi:DPR/MPR RI

Tolong bantuannya

Saya Muhammad Rasid secara tersurat sudah mengirim ke DPR/MPR RI,dan sampai saat ini rasid masih mendapatkan tekanan dari pihak TNI maka mohon di lanjutkan aspirasi rasid,maka tolong lah pemerintahan RI di tindak lanjuti.
semoga kita semua tergolong orang yang mendambakan keadilan dan kebenaran

DENGAR,LIHAT,RASAKAN

Nama :sunarno

Bidang :Pemerintahan

Instansi:DPR

DENGAR,LIHAT,RASAKAN

assalamualaikum..bpk dewan
ijinkan saya bicara dikit aja…
TERNYATA
para wakil rakyat jg bisa DEMO,nggak cuma di DEMO
SEPERTI;
-DEMO TUTUP KUPING,TUTUP MATA,TUTUP HATI
(ketika mndengar & melihat kalao masih banyak rakyat miskin,kelaparan,& teraniaya)
TETAPI;
buka hati,buka mata,buka telinga
KETIKA:
RAPAT dana aspirasi
RAPAT gedung mewah
(mungkin sbntar lg THR)
-DAN MUNGKIN-
saat 2 rapat itu di bahas nggak ada yg ABSEN

BENER GA PAK??

Realisasi terhadap dapil

Nama :TRIMIS

Bidang :Pemerintahan

Instansi:non pemerintah/instansi

Realisasi terhadap dapil

coba lah DPD obyektif dlm bertugas agar Rakyat merasakan dari apa yg mereka ingin kan,jangan kita mau ,saat di butuhkan na-mun,setelah itu kita lupakan ini nyata.waktu butuh,sdr/sdri dlm pencalonan anda butuh photo copy KTP sebagai pelengkapan untuk calon anggota,DPD Namun detik ini yaaa !Mungkuin lupa.Tdk ingat,

reformasi pakaian dinas pns pemda

Nama :muhammad irfan ss

Bidang :Pemerintahan

Instansi:bagian humas setda kab pasaman barat

reformasi pakaian dinas pns pemda

seiring bergulirnya reformasi, segala bidang berubah, namun ada satu yg blm dapat perhatian dan reformasi dari pemerintah, yaitu pakaian dinas pns pemda. pakaian pns pemda slama ini/pdh itu merefleksikan aroma meliterisme orba. makanya diharapkan dapat diganti dg pakaian yang mencirikan/mencitrakan pegawai sipil yg profesional, seperti pegawai profesional lainnya. dg itu akan timbul kebanggaan pada korp pns.contoh: pns berpakaian kemeja dan pakai dasi. pejabat eselon psl. walaupun remeh tapi saya yakin besar manfaatnya

Kedaulatan Rakyat

Nama :D. Broto

Bidang :Dunia Usaha/Private Sector

Instansi:private

Kedaulatan Rakyat

Sebelum amandemen UUD mengatur kedaulatan rakyat secara jelas ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, sekarang pasca amandemen UUD menyatakan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut UUD. Tapi di UUD hanya mengatur kedaulatan rakyat secara normatif yaitu hak rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Wakil Rakyat (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), Gubernur, Bupati/Walikota secara langsung. Jadi kedaulatan rakyat hanya dilakukan kurang lebih 5 detik di bilik TPS di negara ini. Setelah terpilih para pemimpin tersebut (Presiden dan Wakil Presiden, Wakil Rakyat (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), Gubernur, Bupati/Walikota) secara konstitusional pada masa akhir jabatannya tidak perlu melakukan pertanggungjawaban ke rakyat. Apakah ini sudah benar? Mana Akuntabilitas para penguasa di negeri ini? RAKYAT telah dibohongi secara konstitusional… Jadi saya harap kepada Yth. Anggota DPD untuk memperjuangkan amandemen ke-5 UUD dengan memasukan mekanisme pertanggungjawaban pejabat publik yang di pilih langsung oleh rakyat, terutama pertanggungjawaban Presiden setelah 5 tahun berkuasa. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

RUU tentang Keistimewaan Yogyakarta

Nama :D. BROTO

Bidang :Dunia Usaha/Private Sector

Instansi:Private

RUU tentang Keistimewaan Yogyakarta

Dengan hormat,

Setelah saya ketahui bahwa Komite I DPD mendukung penetapan Sri Sultan dan Sri Adipati menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, saya jadi prihatin…

Karena di seluruh Indonesia kita mengetahui berlaku asas DEMOKRASI, kalau Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan secara langsung, dimana hak-hak rakyat DIY untuk memilih Kepala Daerahnya.

Itu berarti RUU ttg DIY akan menciderai demokrasi (membunuh hak-hak rakyat) bila menetapkan Sri Sultan dan Sri Adipati menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Untuk lebih baiknya menurut aspirasi saya ada dua solusi, yaitu :
1) Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dipilih oleh DPRD Prov. DIY itu lebih mewakili rakyat DIY;
2) Memisahkan Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Prov. DIY, Sri Sultan dan Sri Adipati menjadi menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai simbol daerah DIY yang bertugas melestarikan kebudayaan dan penasehat Kepala Pemerintahan DIY yang dipilih langsung oleh rakyat/dipilih DPRD.

Demikian aspirasi saya, atas perhatian Yth. Anggota DPD diucapkan terima kasih.