x
Komite IV DPD RI – BPK bahas Revisi UU BPK 15 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite IV DPD RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengadakan rapat kerja terbuka membahas revisi UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK. Salah satu usulan dari BPK dalam rapat tersebut agar ada pasal yang mengatur dua dari sembilan anggota BPK berasal dari internal BPK dalam revisi UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK. Dalam rapat tersebut, hadir Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang, wakil ketua Siska Marleni, Ayi Hambali . Sedangkan dari pihak BPK dihadiri Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara dan jajarannya, di Ruang
Akhmad Muqowam: Budaya Politik Yang Baik Akan Bentuk Politisi Berintegritas 15 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Akhmad Muqowam mengungkapkan bahwa secara umum lebih sulit melahirkan seorang politisi yang tangguh dan berintegritas dibandingkan dengan birokrat atau ASN yang baik. “Melahirkan politisi yang tangguh dan punya integritas itu tidak gampang, kuncinya adalah konsistensi dan dalam budaya politik yang baik”, ungkap Muqowam dalam diskusi kajian Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Tidak Langsung di Gedung Pakarti, Jakarta, Senin (15/10). Lebih lanjut Muqowam menjelas
Ketua DPD RI Resmikan IAPP Indonesia 15 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta meresmikan International Association of Parliamentarians for Peace (IAPP) di Indonesia. Peresmian tersebut dilaksanakan di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (15/10).  “Saya senang menjadi bagian dalam mengupayakan terselenggaranya perdamaian abadi di dunia,” ucap Oesman Sapta.  Menurutnya, perdamaian abadi di dunia yang digagas Universal Peace Federation (UPF) yang sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi negara Republik Indone
Modal Sosial Hindari Money Politic 13 Oktober 2018
DIY, dpd.go.id - "Mengabdi dahulu ke masyarakat, ketahui, dengarkan keluh kesah rakyat, baru terjun ke dunia politik". Demikian pesan GKR. Hemas kepada peserta Workshop Capacity Building Alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), di Gedung Pracimosono, Kantor Gubernur DIY (13/10/2018). Ketika para caleg teramat sedikit interaksinya dengan masyarakat sebelum memasuki dunia politik, maka tak jarang aspirasi masyarakat tidak linier dengan kerja politik para wakil rakyat. Untuk itulah, generasi muda sebagai calon pemimpin masa depa
Ceritakan Wayang Mahabarata Versi Barat OSO: Jokowi Memukau 189 Negara 12 Oktober 2018
Bali, dpd.go.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Annual Meeting (pertemuan tahunan) International Monetary Fund (IMF/Dana Moneter Internasional) dan World Bank (WB/Bank Dunia). Menurut dia, pidato Jokowi dihadapan puluhan ribu delegasi dan peserta dari 189 negara sangat memukau, serta sukses menggambarkan ketidakpastian situasi global dan pertarungan pengaruh antarkekuatan ekonomi dunia.  Pria yang akrab disapa OSO itu menambahkan, penggambaran Jokowi tentang s
Setahun Anies: Jakarta Lebih Nyaman Bagi Rakyat Kecil 10 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id 10 Oktober 2018—Tidak lama lagi atau pada 16 Oktober 2018 mendatang, tepat setahun Jakarta dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan. Setahun ini satu persatu janji kampanye ditunaikan. Terakhir, walau diragukan banyak orang dan ditentang oleh berbagai kekuatan, Gubernur Anies menuntaskan salah satu komitmen besarnya yaitu menghentikan total semua proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Namun, selama setahun ini, harus diakui, rakyat kecil lah yang paling merasakan dampak dari kebijakan dan program Gubernur Anies.  &ldqu
Raker dengan KPK, DPD RI Dukung Revisi UU Tipikor 10 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta bersama Pimpinan dan Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (10/10) di Gedung DPD RI, Jakarta. Ketua KPK, Agus Rahardjo hadir dalam raker tersebut. Dalam raker tersebut, diawali dengan pengantar dari Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani. Dalam sambutan pengantarnya, Benny mempertanyakan kepada KPK mengenai berbagai kasus besar yang mangkrak terutama kasus Century yang bernilai Rp. 6,7
BAP DPD RI Cari Solusi Sengketa Lahan Dengan BPN Semarang 10 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Publik DPD RI bahas permasalahan pemblokiran 3470 Sertifikat Hak Milik lahan milik warga di Semarang oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Ruang rapat BAP, Gedung DPD RI, Senayan Jakarta. Rabu, (10/10/2018).  Pimpinan BAP DPD RI Muhammad Idris menyatakan bahwa, permasalahan pemblokiran 3470 SHM lahan masyarakat Kebon Harjo Semarang oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atas permintaan PT.KAI harus diselesaikan. Sejak 2001 ditemukan bahwa 3470 SHM yang dikeluarkan adalah bukti kepemilikan yang sah d
Komite III Soroti Pelayanan Manasik Haji Dari Kemenag 10 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI menilai ada peningkatan layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018 oleh Kementerian Agama. Pelayanan kesehatan, penginapan, transportasi, dan katering kepada jemaah haji dianggap lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun, pelayanan manasik haji mendapat catatan khusus dari para senator. Anggota DPD RI Abdul Jabbar Toba menilai, penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan. Dikatakannya, pada tahun ini masyarakat di daerah cukup puas dengan pelayanan
Komite II DPD RI Dorong Pembangunan Pelabuhan di Daerah Dipercepat 10 Oktober 2018
Jakarta, dpd go id - Komite II DPD RI melaksanakan rapat dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) mengenai pengembangan pelabuhan-pelabuhan di daerah dalam rangka membangun perekonomian daerah. Seiring dengan program nawacita terkait pembangunan jalur tol laut, daerah-daerah diharapkan dapat memiliki pelabuhan yang memadai untuk kegiatan arus perdagangan.  Menurut Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, saat ini Indonesia belum memiliki pelabuhan yang dapat mengakomodir jalur perdangangan internasional seperti di
Pemerintah Membuat Masyarakat Antusias Menangkap Koruptor 10 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terkait hal tersebut, saya Benny Rhamdani sebagai Ketua Komite I DPD RI menyatakan sikap sebagai berikut:  1. komite I DPD RI mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang menerbitkan PP 43/2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan
DPD RI Nilai Pemerintah Kurang Memperhatikan Kesejahteraan Lansia 09 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id  - Komite III DPD RI menilai pemerintah kurang memberikan perhatian kepada kesejahteraan lanjut usia (lansia). Padahal harap hidup lansia saat ini telah meningkat, namun sisi lain berbanding terbalik dengan masalah kesehatan dan sosial. “Kesejahteran lansia kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah baik kesehatan maupun sosial. Permasalahan itu perlu menjadi perhatian bersama dengan meningkatnya harapan hidup lansia,” ucap Ketua Komite III DPD RI Dedi Iskandar Batubara saat RDPU membahas ‘Permasal
Mahasiswa Penentu Eksistensi DPD RI 09 Oktober 2018
Yogyakarta, dpd.go.id - “Reformasi sudah berjalan 20 tahun. Sudahkah cita-cita reformasi berjalan pada jalurnya?” Pertanyaan itu dilontarkan GKR. Hemas saat menjadi pemateri dalam Seminar Legislatif Senat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (9/10/2018), yang dibuka oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, BA., BA., MA., Ph.D.  Mahasiswa selaku pioner perubahan dalam sejarah Republik ini memiliki andil sekaligus tanggungjawab membawa negeri ini pada kesejahteraan rakyatnya, sesuai cita-cita
PENERIMAAN STAF AHLI PANITIA MUSYAWARAH DPD RI 2018 09 Oktober 2018
PENERIMAAN STAF AHLI PANITIA MUSYAWARAH DPD RI 2018 LOWONGAN TENAGA AHLI ALAT KELENGKAPAN DPD RI PANITIA MUSYAWARAH DPD RI TAHUN ANGGARAN 2018 ----------- Panitia Musyawarah DPD RI sebagai Alat Kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap. Keanggotaannya terdiri dari atas 36 (tiga puluh enam) orang Anggota yang terdiri atas Ketua alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap, serta 1 (satu) Anggota dari setiap provinsi yang belum terwakili sebagai Ketua alat kelengkapan DPD. Panitia Musyawarah DPD RI salah satunya tugasnya  adalah m
RAPAT KERJA: DPD RI-DPR RI Bahas RUU Tentang Daerah Kepulauan 08 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI bahas RUU tentang Daerah Kepulauan dengan DPR RI. RUU yang diinisiasi oleh DPD tersebut mendesak segera disahkan menjadi Undang-Undang. Hal tersebut tersaji pada Rapat Kerja Bersama di Ruang Rapat Pansus DPR RI. Gd. Nusantara II,Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin (8/10).  Ketua Komite I Benny Rhamdani memaparkan isi pokok RUU tentang Daerah Kepulauan usul inisiatif DPD RI kepada Pansus DPR dan perwakilan pemerintah terkait urgensi RUU tersebut agar segera disahkan. DPD RI menilai pemerintah masih bi
LIVE STREAM