x
MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DAERAH, DPD RI GELAR REGIONAL DIPLOMATIK MEETING DI BINTAN 14-15 NOVEMBER 2017 15 November 2017
Jakarta -- DPD RI Mengadakan Regional Diplomatic Meeting (RDM) yang rencananya akan dibuka oleh Pimpinan DPD RI pada tanggal 15 November  2017. RDM sendiri adalah kegiatan untuk mempertemukan (matching) antara  kebutuhan daerah dalam bidang investasi dan non investasi dengan pihak luar negeri dengan difasilitasi oleh anggota DPD RI. Jadi ini adalah pertemuan tripartite. Provinsi diwakili oleh Gubernur atau pejabat tinggi daerah sedangkan negara sahabat diwakili oleh duta besar atau pejabat tinggi kedutaan/konsulat. Panitia telah menda
REGIONAL DIPLOMATIC MEETING DPD RI DIANGGAP SEBAGAI KESEMPATAN EMAS DALAM PEMBANGUNAN DAERAH 14 November 2017
BINTAN -- Regional Diplomatic Meeting (RDM) yang diselenggarakan oleh DPD RI dianggap daerah sebagai kesempatan emas dalam menarik investor untuk pembangunan. Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI tersebut dianggap sebagai jembatan komunikasi antara daerah dengan negara-negara luar untuk dapat berinvestasi di daerah. Menurut Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, kegiatan RDM tersebut merupakan bentuk upaya DPD RI sebagai wakil daerah dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Kegiatan tersebut dianggap dapat m
KOMITE II DPD RI MINTA PUPUK BERSUBSIDI DI JAWA TIMUR HARUS DIKELOLA DENGAN BAIK 14 November 2017
GRESIK -- Atasi kekurangan pupuk bersubsidi di Jawa Timur, Komite II DPD RI minta pengelolaannya harus makin baik.   Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhamad Mirza Wardana, saat Komite II DPD RI melakukan Kunjungan Kerja ke Petrokimia Gresik dan beraudiensi dengan Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi II, Kementerian BUMN, Purnomo Sinar Hadi, dan Direktur Pupuk dan Pestisida, Kementerian pertanian Muhlizar, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dan jajaran manajemen PT. Petrokimia Gresik,
Krisis Danau DPD RI Advokasi Permasalahan Danau Batur Bali 14 November 2017
BALI -- DPD RI tinjau Danau Batur Bali terkait masalah kerusakan danau yang terjadi hampir di seluruh danau di Indonesia. Pemanfaatan Danau saat ini hanya sebatas untuk acara festival seremonial tetapi pemerintah melalui kementerian kurang tanggap dengan banyaknya kerusakan yang terjadi. hal tersebut terungkap dalam kunjungan advokasi DPD RI ke Danau Batur Bali. Selasa(14/11).    I Kadek Arimbawa, Wakil Ketua Komite II DPD RI didampingi I Made Gianyar, Bupati Bangli Bali dalam kunjungan kerja ke Danau Batur Bali. Turut hadir Ang
Pembahasan RUU ASN dan Pengawasan UU Desa Diharapkan Selesai di Masa Sidang Ini 14 November 2017
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Darmayanti Lubis berharap seluruh alat kelengkapan memaksimalkan waktu yang ada untuk menyelesaikan rangkaian tugas yang telah diagendakan. Pada Masa Sidang II ini Komite I akan melakukan finalisasi Pandangan terhadap RUU tentang Perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. “Kami berharap keikutsertaan DPD RI dalam pembahasan RUU ini dapat diselaraskan dengan RUU tentang Etika Penyelenggara Negara yang belum lama ini kita sepakati, sehingga substansi RUU dapat selaras demi meningkat
Perpanjangan Kedua Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Jenderal DPD RI 10 November 2017
      Akses pansel.dpd.go.id untuk lebih jelasnya
DPD RI KAJI PERSOALAN REFORMA AGRARIA DI JAWA TIMUR 18 Oktober 2017
Surabaya -- Persoalan reforma agraria perlu diperkuat dengan payung hukum dan regulasi yang jelas. Hal ini disampaikan Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowam dalam kunjungan kerja Komite I DPD RI ke Surabaya, Jawa Timur dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan reforma agraria khususnya terkait redistribusi lahan dan legalisasi asset, Rabu, (18/10/17). Akhmad Muqowam menjelaskan Komite I DPD RI memiliki komitmen untuk mengawasi implementasi kegiatan reforma agraria. Mengingat hal ini merupakan agenda strategis nasional yang menyentuh kalangan
Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Jenderal DPD RI 18 Oktober 2017
KLIK DISINI UNTUK MELIHAT DETIL PENGUMUMAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA   KLIK DISINI UNTUK MENGUNDUH LAMPIRAN PENGUMUMAN   Akses pansel.dpd.go.id untuk lebih jelasnya
Reforma Agraria Belum Maksimal, Komite I DPD RI Jaring Permasalahan Pertanahan di Sulut 17 Oktober 2017
MANADO-Komite I menilai bahwa saat ini skema reforma agraria yang didorong pemerintah melalui legislasi dan redistribusi lahan seluas 9 juta hektar serta pelaksanaan program perhutanan sosial seluas 12,7 hektar masih jauh dari harapan. Oleh karena itu Komite I DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan reforma agraria untuk menyusun pertimbangan agar reforma agraria dapat berjalan sesuai kepentingan masyarakat. Wakil Ketua Komite I, Benny Rhamdani, menilai belum sesuainya pelaksanaan refor
DPD RI Usulkan Kuota Haji Tahun 2018 Ditambah 17 Oktober 2017
JAKARTA-Komite III DPD RI mengusulkan penambahan kuota haji untuk tahun 2018 mendatang. Hal itu tertuang dalam RDP dengan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin di Gedung DPD Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (17/10). Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris mengatakan DPD RI mengapresiasi kinerja pemerintah Indonesia terkait pembenahan ibadah haji baik dari segi administrasi, akomodasi, dan kesehatan. “Kami sangat mengapresiasi pembenahan haji tahun ini kepada pemerintah. Tentunya, semua fasilitas harus didukung oleh stakeholder wala
DPD RI Ajak Semua Pihak Berantas Mafia Tanah 17 Oktober 2017
Manado -- Keberadaan mafia tanah dianggap telah mengacaukan tata kelola pertanahan di Indonesia. Selain memunculkan penghambat pelaksanaan reforma agraria, keberadaan mafia tanah juga dinilai merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu Komite I DPD RI mengajak pihak terkait untuk bersama-sama memberantas mafia tanah. Menurut Wakil Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani, tata kelola pertanahan di Indonesia saat ini berhadapan dengan tiga kekuatan besar yang bersekongkol dalam sebuah kelompok yang disebut mafia tanah. Menurutnya tiga kekuatan be
Reforma Agraria Belum Maksimal, Komite I DPD RI Jaring Permasalahan Pertanahan di Sulut 17 Oktober 2017
MANADO - Komite I menilai bahwa saat ini skema reforma agraria yang didorong pemerintah melalui legislasi dan redistribusi lahan seluas 9 juta hektar serta pelaksanaan program perhutanan sosial seluas 12,7 hektar masih jauh dari harapan. Oleh karena itu Komite I DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan reforma agraria untuk menyusun pertimbangan agar reforma agraria dapat berjalan sesuai kepentingan masyarakat. Wakil Ketua Komite I, Benny Rhamdani, menilai belum sesuainya pelaksanaan ref
DPD RI Usul Pembangunan Bandara di Kayong Utara Bisa Masuk PSN 16 Oktober 2017
JAKARTA-Komite II DPD RI mengunjungi Bappenas untuk menanyakan rencana pembangunan bandara di Kayong Utara, Kalimanatan Barat. Kunjungan ini sekaligus menindaklanjuti atas kunjungan Komite II Kabupaten Kayong Utara.   Pada kesempatan itu, Ketua Komite II Parlindungan Purba mengusulkan pembangunan bandara di Kayong Utara dimasukkan Proyek Strategis Nasional (PSN). Sehingga pembangunan bandara bisa segera cepet selesai.   “Kami mengusulkan pembangunan bandara ini bisa dimasukkan kedalam PSN. Di terima atau tidaknya uru
DPD BERHARAP KAIN ULOS MENJADI WARISAN BUDAYA INDONESIA 14 Oktober 2017
SIMALUNGUN - Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis menghadiri pembukaan Festival Ulos sehubungan dengan Perayaan Hari Ulos Tahun 2017. Kedatangan beliau di sambut oleh Bupati Simalungun Dr. JR Saragih, SH.MM, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Simalungun Pahala RB Sinaga, S.STP dan Ketua Yayasan Pemberdayaan Perempuan Indonesia (YPPI) Enni Martalena Pasaribu, SH.MH.   Dalam kesempatan tersebut, Darmayanti yang merupakan senator asal Sumatera Utara mengatakan ulos memiliki sejarah panjang yang sangat penting bagi masyarakat Batak. U
DPD RI Terima Delegasi DPRD Kabupaten Bone Bahas Masalah Pilkada 12 Oktober 2017
Jakarta- DPD RI terima audiensi dari DPRD Kabupaten Bone bahas masalah UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pertemuan ini dipimpin Ajiep Padindang Senator Sulawesi Selatan didampingi Sudarsono Hardjosoekarto Sekretaris Jenderal DPD RI. Gedung DPD RI Senayan Jakarta. Kamis(12/10). Pada kesempatan ini, Ajiep Padindang yang juga Ketua Komite IV DPD RI mengapresiasi kunjungan konsultasi dari DPRD ini karena ini merupakan bentuk hubungan baik antara DPD dengan daerah.   "DPD mencoba mencari jalan supaya ked
LIVE STREAM