x
DPD RI: BERIKAN KEPERCAYAAN KEPADA DAERAH UNTUK KELOLA DANA DESA SESUAI KEBUTUHANNYA 09 September 2017
Jakarta -- Pemerintah harus memberikan fleksibilitas kepada desa untuk mengambil kebijakan terkait implementasi dana desa karena desa merupakan objek dalam pembangunan yang paling paham kebutuhan daerahnya.   Hal tersebut disampaikan Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowam pada acara talkshow dengan tema "Rakyat, Desa Dan Tanahnya", di Warung Daun, Cikini, Sabtu (9/9/2017).   Muqowam menjelaskan, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki empat lingkup pembahasan yakni terkait pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangu
Batasi Jumlah Sekolah Perawat Untuk Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing 07 September 2017
Jakarta- Komite III DPD RI menyelenggarakan RDPU dengan Adinkes. RDPU dilaksanakan dalam rangka memproleh masukan, padangan dan pendapat terkait implementasi UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.  Dr. Krishnajaya MS selaku Ketua Umum Adinkes Pusat yang hadir dalam RDPU tersebut memaparkan bahwa pada prinsipnya perawat-perawat di Indonesia telah terlindungi sejak diundangkannya UU Keperawatan. Secara prinsip permasalahan krusial bidang keperawatan antara lain menyangkut kompetensi tenaga keperawatan di setiap fasilitas kesehatan (rum
DPD RI MINTA MENTERI KEUANGAN AGAR DAERAH TETAP MENDAPAT PRIORITAS 07 September 2017
Jakarta – Setelah rapat dengan Menteri Bappenas kemarin (5/6/2017), Komite IV DPD RI dan tim anggaran komite I, II, III kembali membahas RUU APBN tahun anggaran 2018 dalam rapat kerja  dengan Menteri Keuangan RI, di Komplek Parlemen, Rabu (6/9/2017). Ketua Komite IV Ajiep Padindang berharap agar di 2018 tidak ada penurunan dana untuk desa, “Saya harap untuk desa bisa tetap dianggarkan dikisaran tujuh ratus juta sampai satu milliar rupiah perdesa di tahun 2018. Saya berharap bisa mendapatkan informasi yang komprehensif dari i
Dailami: Aksi Solidaritas Rohingya 07 September 2017
Hari ini saya hadir di Aksi Solidaritas untuk saudara-saudara kita yang berada di Rakhine State Myanmar. Perkembangan kondisi yang terjadi di Rakhine dalam dua pekan ini mendominasi seluruh pemberitaan media baik nasional maupun internasional, jelas sangat mengusik rasa kemanusiaan kita semua.   Terjadinya kekerasan, penyiksaan dan pembunuhan massal jelas tidak bisa ditolerir lagi, walau dengan apapun alasannya. Kita sama-sama melihat bahwa seluruh korbannya adalah warga sipil dan anak-anak, terutama penduduk muslim Rohingya. Kita ti
DPD RI Minta Pemerintah Lebih Peka Nasib Perawat 06 September 2017
JAKARTA-Pemerintah Indonesia sejauh ini dinilai belum berpihak kepada profesi perawat. Padahal, profesi  perawat sudah mempunyai UU sendiri yang mengatur sistem keperawatan Indonesia, yakni UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Namun pemerintah sea kan tidak peduli dengan adanya UU tersebut. Wakil Ketua Komite III Abdul Aziz berjanji akan terus mengawal dan memperjuangkan nasib para perawat. Lebih kongkritnya, DPD menargetkan tahun ini agar mutu dan kesejahteraan perawat lebih baik lagi. “Kita akan perjuangkan ini. Mudah-mudah
DPD RI: JANGAN SAMPAI SEMUA KEPALA DESA TERTANGKAP KARENA DANA DESA 05 September 2017
Jakarta --Tahun keempat pasca diberlakukan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan bergulirnya kebijakan Dana Desa oleh pemerintah menuai banyak penyelewengan di lapangan. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komite I mengenai Evaluasi Undang-Undang Desa dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kementerian Bappenas, kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Senayan Ja
HIMPUNAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 05 September 2017
Himpunan Keputusan DPD RI Tahun 2015 Tentang Otonomi Daerah Himpunan Keputusan DPD RI Tahun 2015 Tentang SDA dan SDE Himpunan Keputusan DPD RI Tahun 2015 Tentang Pendidikan, Agama, Kesehatan, Sosial Budaya, Ketenagakerjaan dan Ekonomi Kreatif Himpunan Keputusan DPD RI Tahun 2015 Tentang Pajak, APBN, dan Keuangan Negara Himpunan Keputusan DPD RI Tahun 2015 Tentang Politik, Hukum dan Kelembagaan
DPD RI Terima Audiensi Pekerja Freeport 04 September 2017
JAKARTA -- Komite III DPD RI menerima audiensi dari perwakilan PT. Freeport Indonesia dan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada kesempatan ini, rapat dipimpin oleh Ketua Komite III Fahira Idris dan Wakil Ketua Komite III Abdul Aziz. Perwakilan dari Federasi Pertambangan dan Energi, Muhammad Abbas mengatakan penyebab terjadinya konflik menejemen PT Freeport Indonesia dengan pekerja disebabkan dua faktor. Pertama faktor eksternal, dimana belum ada kepastian investasi jangka panjang bagi perusahaan akibat alotnya negoisasi
Keluarkan Myanmar dari Anggota ASEAN 04 September 2017
dpd.go.id -- Tragedi kemanusiaan yang terjadi akhir-akhir ini terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar sangat mencemaskan. Hal ini harus dihentikan agar tidak berkembang menjadi isu-isu krusial lainnya yang bisa memancing kekisruhan di wilayah ASEAN. Pemerintah Indonesia diharapkan mampu pro aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia, terutama di wilayah ASEAN. Saya sangat menyadari bahwa negara-negara ASEAN lainnya tidak mampu berbicara banyak karena terikat oleh Piagam ASEAN yg salah satu poinnya adalah larangan untuk ikut campur urusan ne
Dailami Firdaus: Indonesia Harus Cegah Genosida Rohingya Myanmar 31 Agustus 2017
Anggota Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Prof. Dr.H. Dailami Firdaus, yang mewakili provinsi DKI Jakarta, sangat prihatin atas situasi terakhir yang menimpa masyarakat muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.    "Saya meyerukan dunia internasional untuk melakukan tindakan cepat untuk mencegah terjadinya  genosida atau pembersihan etnis terhadap komunitas muslim Rohingya. Sikap diam akan mendorong tragedi kemanusiaan yang memprihatinkan," tegas Bang Dailàmi, anggota DPD RI da
Agar Sipadan-Ligitan Tak Terulang, DPD RI Usul RUU Perbatasan 28 Agustus 2017
TANJUNG SELOR -- Penyelesaian permasalah daerah perbatasan di Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Lantaran, daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga tergolong kompleks dan sensitif. Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan Indonesia perlu mempunyai payung hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini. Untuk itu DPD RI saat ini tengah menggodok RUU Perbatasan agar memecahkan persoalan tersebut. “Perbatasan memang identik dengan masalah baik infrastruktur, kesejahteraan, kesehatan, dan lain-lain. Maka kita
DPD RI Dukung Penuh Pemekaran DOB Perbatasan di Kaltara 27 Agustus 2017
NUNUKAN-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mendukung sepenuhnya DOB di Kabudaya, Sebatik, dan Krayan, Kalimantan Utara. Lantaran, daerah tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia.   “Memang perbatasan memiliki wilayah yang khas. Karena wilayah perbatas ini berhadapan langsung dengan negara lain. Kadang daerah perbatasan kurang mendapatkan sentuhan dari pusat,” ucap Nono saat kunjungan kerja ke Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu (27/8).   Turut hadir dalam kesempatan itu, Anggota DPD RI Prov
OESMAN SAPTA: TVRI BUKTI PERJUANGAN NASIONAL 26 Agustus 2017
Jakarta-Sebagai televisi pertama di Indonesia, TVRI adalah bukti perjuangan nasional sekaligus kebanggan bangsa Indonesia.   Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPDRI Oesman Sapta, saat menghadiri Ulang tahun TVRI ke-55, di auditorium TVRI, Sabtu (26/8/2017).   Oesman Sapta juga menyampaikan agar TVRI bisa semakin besar sebagai media elektronik televisi paling bersejarah di Indonesia yang sudah berjasa menyebarkan informasi sejak tahun 1962.   "Sebagai media televisi pertama, yang jasanya sangat besar dalam meny
DPD RI Bantu Mediasi Masalah Karyawan PT. Freeport 24 Agustus 2017
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nono Sampono mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika, Papua pada hari Kamis (24/8). Kunjungan tersebut dalam rangka  mencari jalan tengah antara SPSI PT. Freeport Indonesia (PTFI) dan  manajemen PTFI, guna menyikapi situasi terkini di Timika terkait aksi mogok yang dilakukan karyawan PTFI dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan manajemen PTFI terhadap ribuan karyawannya. "Ada persoalan-persoalan yang menumpuk, jika ada percikan sedikit, maka akan panjang. Kita har
DPD RI Tetapkan Perubahan Atas UU Penanggulangan Bencana Sebagai Inisiatif 21 Juli 2017
JAKARTA -- Sidang Paripurna DPD RI Ke-13 Masa Sidang V hari Jum’at (21/7) mengesahkan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai RUU inisiatif dari DPD RI. RUU tersebut selanjutnya dijadikan sebagai salah satu RUU yang dapat diusulkan dalam usul RUU untuk Prolegnas Prioritas Tahun 2018. Dalam RUU yang digagas oleh Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) terdapat lima materi perubahan, terhadap Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
LIVE STREAM