x
UU BHP menurunkan kualitas pendidikan

Dibatalkannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan pro kontra. Ada yang menyambut baik, namun ada pula yang menyesalkannya. Meskipun dibatalkan, UU BHP masih menjadi bahan yang patut diperbincangkan, begitupun di acara Perspektif Indonesia dengan tema “Quo Vadis Politik Pendidikan Tinggi Kita?”. Acara ini berlangsung di ruang Press Room DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum’at (09/04). Narasumber dalam acara tersebut adalah Sulistiyo (Ketua Komite III DPD RI), Fasli Jalal (Wakil Menteri Pendidikan Nasional), Anwar Arifin (Pimpinan Komisi Pendidikan DPR RI Periode 2004-2009), Dian Puji N. Simatupang (Tim Perumus Awal UU BHP), serta Darmayanti Lubis (Wakil Ketua Komite III DPD RI).

Pihak yang menyambut baik dengan dibatalkannya UU BHP adalah Sulistiyo dan Darmayanti Lubis. Sulistiyo menganggap UU BHP telah mengikis nasionalisme pendidikan, karena dilepas ke pasar. Selain itu, Sulistiyo menilai UU BHP menurunkan kualitas pendidikan karena menghadirkan kegiatan di luar peningkatan keilmuan. “ Ini mengemuka. Dan ini harus direspon dengan baik,” tandas Sulistiyo.

Senada dengan Sulistiyo, Darmayanti Lubis menyatakan tidak setuju adanya UU BHP karena tidak menjamin kualitas pendidikan. "Sekarang Perguruan Tinggi banyak yang menyelenggarakan program diploma satu sampai empat, hal tersebut dilakukan hanya untuk mencari uang semata, tidak ada kualitas yang dibangun di sana,"jelasnya. Darmayanti mengharapkan dalam mengeluarkan UU apapun baik pendidikan maupun yang lain harus lebih sensitif dengan melihat kondisi realita di lapangan dengan melihat kondisi masyarakat agar tidak menimbulkan masalah. Darmayanti menambahkan, hikmah dari pembatalan UU BHP adalah agar dapat membangkitkan kembali semua pihak baik pemerintah pusat maupun daerah dapat memberikan beasiswa dan sejenisnya.

Sementara itu, menurut Fasli Jalal, UU BHP disiapkan untuk membatasi tindakan perguruan tinggi yang kebablasan menerapkan Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Namun, karena UU BHP telah ditolak oleh MK, langkah antisipasif kembali terganjal. Fasli Jalal menyatakan kecewa terhadap PTN yang telah kebablasan menerapkan BHMN. Ia menambahkan, mayoritas PTN berstatus BHMN masih membebani biaya tinggi kepada calon mahasiswa. Pengelolaan PT BHMN bahkan mengarah pada diskriminasi, sebab masih melihat asal-usul calon mahasiswa dan biaya yang diberikan. “Di dalamnya (pendaftaran masuk) dilihat dulu siapa dan harus bayar berapa,” tegas Fasli. Fasli menambahkan, untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan antar generasi, sebenarnya bisa diputus dari PTN, sehingga PTN harus serius karena hal itu bagian dari pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, Anwar Arifin, menganggap pembatalan UU BHP justru merugikan mahasiswa sendiri. “Tidak benar adanya UU BHP akan menaikkan biaya kuliah”, bantah Anwar. Menurutnya, justru UU BHP yang menjamin pendidikan seluruh warga negara Indonesia. Anwar menambahkan, UU BHP jauh lebih reformis dan bertanggung jawab terhadap pendidikan Indonesia. “Padahal nantinya dengan UU BHP mahasiswa diperbolehkan membayar sesuai kemampuannya. Inilah keadilan proporsional. Masyarakat bisa mengambil hingga program S3 tanpa mengeluarkan biaya,” tegasnya. Menurut Anwar, solusi terbaik setelah UU BHP dibatalkan, adalah mengajukan lagi rancangan UU yang baru. Tujuannya adalah bagaimana peserta didik menanggung biaya pendidikan sesuai kemampuannya.

Sependapat dengan Anwar, pakar pendidikan dari UI Dian Puji Simatupang mengharapkan dengan dibatalkannya UU BHP, akan ada RUU Pendidikan baru yang akan diusulkan mendatang. RUU tersebut harus dapat meringankan biaya pendidikan bagi orang tua dan mahasiswa. Namun, Dian mengakui hikmah pembatalan UU BHP adalah kembalinya penjaminan negara pada masalah pendidikan.

14 April 2010
Kembali
LIVE STREAM