x
Ujian Nasional dan mutu pendidikan dibahas dalam RAKER Komite IV DPD dengan KEMENDIKNAS

Komite IV DPD RI mengadakan Rapat Kerja dengan Kementrian Pendidikan Nasional mengenai ”Penerapan dan Pembahasan Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan pada RAPBN TA 2011”. Rapat Kerja berlangsung di ruang rapat GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/5). RDP kali ini dipimpin oleh Abdul Gafar Usman (Wakil Ketua Komite IV) dan Ella M. Giri Komala (Wakil Ketua Komite IV). Sementara, Kemendiknas diwakili oleh Fasli Jalal (Wakil Menteri Pendidikan Nasional), didampingi oleh Dirjen Operasional serta pejabat Kemendiknas.

Dalam pemaparannya, Fasli Jalal menjelaskan visi, misi dan tujuan pendidikan nasional tahun 2005-2025. Secara periodik dalam jangka waktu lima tahun, visi Kemendiknas mulai dari peningkatan kapasitas dan modernisasi (2005-2009), penguatan pelayanan (2010-2014), daya saing regional (2015-2019), kemudian daya saing internasional (2020-2024). Sebagai tema pokok adalah penguatan pelayanan dengan terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan cerdas komprehensif. Sementara itu, misi Depdiknas 2010-2014 yaitu meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan, meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan, dan meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan.

Anggaran pendidikan 2010 sebanyak 20,4% dari RAPBN-P yaitu Rp 221 triliun. Anggaran tersebut dibagi dalam tiga komponen yaitu anggaran pendidikan pada kementerian/lembaga (Rp 92 triliun), anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah (Rp 126 triliun), dan dana abadi anggaran pendidikan (Rp 2,4 triliun).

Kemendiknas juga melaporkan alokasi pagu indikatif tahun 2011 sebesar Rp 63,3 triliun. Pagu indikatif 2011 ini, mengalami kenaikan sebesar Rp 1,8 triliun dibandingkan alokasi tahun 2010 termasuk RAPBN-P sebesar Rp 61,4 triliun.

Pemaparan Kemendiknas tersebut mendapat tanggapan serta pertanyaan dari para anggota Komite IV DPD RI. Ahmad Farhan Hamid (NAD) meminta Kemendiknas memberikan data aliran keuangan tiap propinsi lengkap dengan item program, agar bisa mengawasinya. Selain itu, Ahmad Farhan menanyakan tentang kontribusi dinas pendidikan, agar masyarakat dilibatkan untuk ikut membangun PAUD.

Abidin Mustafa (Sulawesi Tenggara) mengkritisi masalah tingkat ketidakkelulusan UN 2010 yang sangat rendah dan meminta Kemendiknas untuk memperbaiki guru pengajar agar daya serap pengajaran di tiap daerah bisa seimbang. Kemudian Jhon Pieris (Maluku) mengusulkan agar UN diregionalisasi.

Erma Suryani Ranik (Kalbar), menanyakan adakah strategi khusus dari Kemendiknas untuk daerah perbatasan seluruh Indonesia, mengingat daerah perbatasan dan terpencil kondisi pendidikannya masih memprihatinkan.

Abdul Muhyi Abidin (NTB) mengusulkan agar pemerintah sekarang mulai memikirkan wajib belajar 12 tahun, seperti yang sudah dilakukan oleh kabupaten Sumbawa Barat, yang telah menjalankan program tersebut. Sehingga ke depannya, anggaran untuk pendidikan menengah semakin besar.

Menjawab pertanyaan tentang ujian nasional, Fasli Jalal mengatakan bahwa Kemendiknas akan mengevaluasi ujian nasional tahun ini. ”Kalau kita membandingkan dengan tahun 2009, harusnya sesudah ujian ulangan nanti, sesudah ujian ulangan baru kita lihat, karena itu kita akan mengevaluasi ujian nasional tahun ini secara menyeluruh, kita akan mencari bentuk seperti apa nanti ujian nasional 2011, kalau ada,” terang Fasli. Wacana mengenai regionalisasi UN juga sempat mencuat, namun Fasli mengatakan berdasarkan analisa pakar, regionalisasi UN justru akan menyebabkan ketimpangan mutu.

Mengenai sekolah di perbatasan, Fasli Jalal menjawab sudah mendirikan sekolah-sekolah khusus. Kemendiknas juga sudah memikirkan tentang wajib belajar 12 tahun. ”Karena itu kita juga mendirikan direktorat jenderal baru untuk pendidikan menengah, sehingga SMK akan kita urus benar, termasuk untuk life skill, bekerja mengurangi pengangguran, tapi juga sekaligus SMA yang akan menjadi limpahan wajib belajar,” ujar Fasli.

Dalam kesimpulan rapat kerja tersebut, DPD RI mendukung kenaikan pagu indikatif pendidikan nasional 2011, namun harus diiringi dengan pencapaian output dan outcome, DPD RI menilai perlu adanya sharing data dari kementrian pendidikan secara komprehensif dan akurat untuk digunakan DPD RI sebagai bahan pengawasan di daerah. Selain itu, program pembangunan di bidang pendidikan yang tengah berjalan dirasakan oleh DPD RI masih perlu peningkatan dalam implementasinya di daerah, karena di daerah ditemukan keluhan seperti kurangnya fasilitas pendidikan dan tenaga pendidikan di daerah perbatasan, kepulauan dan terpencil.

DPD RI juga meminta Kemendiknas mencermati masukan DPD RI seperti: dana BOS agar memperhatikan alokasi minimum serta rasio anak didik; mahalnya biaya pendidikan tinggi; biaya pengurusan sertifikasi guru tidak membebani yang bersangkutan; perhatian terhadap sekolah swasta dan politeknik dalam bentuk subsidi; standar ujian nasional agar memperhatikan kondisi pendidikan di daerah; proses belajar mengajar agar menyesuaikan karakteristik dan budaya daerah setempat; kesejahteraan guru PAUD, agama dan madrasah; diharapkan setiap daerah tetap mendapatkan DAU sesuai dengan kebutuhan daerah; sinergitas pusat dan daerah untuk SMA dan SMK dalam rangka program wajib belajar 12 tahun.

06 Mei 2012
Kembali
LIVE STREAM