x
Uji konstitusionalitas ke MK lebih efektif

Langkah ketatanegaraan yang lebih efektif untuk menguatkan posisi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem ketatanegaraan adalah memanfaatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Bentuknya, constitutional review atau uji konstitusionalitas melalui permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang mengebiri kewenangan DPD sebagaimana ketentuan UUD 1945.

Demikian disampaikan pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Denny Indrayana dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD yang dipimpin ketuanya, I Wayan Sudirta, didamping dua wakilnya, Eni Khairani dan Abdul M Kilian, di ruang rapat PPUU DPD di lantai 3 Gedung B DPD Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/1).

Menurut Denny, menguatkan posisi kewenangan DPD dapat dilakukan dengan menempuh empat langkah atau mekanisme, yang tiga langkah di antaranya merupakan mekanisme perubahan UUD 1945. Pertama, formal amandement atau mengamandemen UUD 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 37 UUD 1945.

Kedua, constitutional interpretation atau mengartikan teks konstitusi yang kewenangannya berada di Mahkamah Konstitusi (MK). “Caranya constitutional interpretation, wadahnya Mahkamah Konstitusi, bentuknya constitutional review atau uji konstitusionalitas,” paparnya.

Ketiga, konvensi sebagai aturan hukum dasar tidak tertulis. Ia mencontohkan, jika DPD telah mengundang Presiden berpidato dihadapan Sidang Paripurna DPD maka langkah ini merupakan konvensi.

Keempat, legislative review atau uji legislasi. Merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau UU Susduk dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau P3 termasuk legislative review.

Bagaimana strategi menguatkan DPD, apakah merevisi UU Susduk atau meminta MK memberikan interpretasi atas pasal-pasal proses legislasi dalam UU Susduk? Meskipun ini seperti perdebatan mana terlebih dahulu apakah ayam atau telur, menurutnya, “Sebenarnya, di antara empat langkah itu, yang paling lebih dahulu dilakukan DPD adalah constitutional interpretation.”

Tanpa bermaksud mematahkan semangat DPD merevisi UU Susduk dan UU P3, ia memaparkan sejumlah frame berpikir sebagai pertimbangan di samping DPD mengajukan permohonan pengujian UU Susduk dan UU P3 ke MK. Jika terlebih dahulu ditempuh merevisi UU Susduk dan UU P3 maka akan terdapat dua masalah besar, yakni pertama, proses merevisi diserahkan kepada proses legislasi yang saat ini masih didominiasi Presiden dan DPR. “Masukan DPD barangkali tidak akan bisa mempengaruhi secara maksimal,” tukas Denny.

Kedua, karena sejauh ini belum terdapat frame interpretasi legal resmi yang menyatakan UU Susduk dan UU P3 bertentangan dengan UUD 1945 maka perdebatan-perdebatan hanya akan bersifat meraba-raba. Tetapi kalau yang dilakukan terlebih dahulu adalah mengajukan permohonan pengujian UU Susduk dan UU P3 kepada MK maka frame interpretasi konstitusi sudah terbangun.

“Keuntungannya apa? Feeling saya--berdasarkan bacaan saya atas pasal-pasal UU Susduk berkait dengan proses legislasi dengan fungsi pengawasan DPD--seharusnya itu dinyatakan bertentangan dengan UUD,” sambung Denny. Kalau MK sudah memberikan frame bahwa UU Susduk dan UU P3 bertentangan dengan UUD 1945 maka proses merevisi UU Susduk dan UU P3 menjadi lebih lempang. “Karena DPR dan Presiden akhirnya harus patuh kepada interpretasi yang dibangun MK.”

Permohonan pengujian ke MK tidaklah sulit. Alasan dia, sekalipun hanya mengajukan permohonan pengujian berjumlah 10 halaman disertai pembahasaan yang kurang cerdas maka MK tetap akan ditindaklanjutinya. Penindaklanjutan ini didukung oleh keaktifan para hakim konstitusi untuk mencari argumentasi-argumentasi konstitusional. “Dari tataran strategi, permohonan pengujian ini lebih urgent untuk dilakukan DPD.”

Tentu saja, melakukan uji konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU Susduk dan UU P3 ke MK harus diputuskan melalui Sidang Paripurna DPD, jika yang mengajukan adalah institusi DPD. Kalau tidak, perseorangan anggota DPD dapat maju meminta MK melakukan uji konstitusionalitas. “Satu dua orang saja sudah punya legal standing untuk mempersoalkan UU Susduk dan UU P3 yang bertentangan dengan konstitusi karena mengebiri beberapa kewenangan DPD yang ada dalam UUD,” ucapnya. “Karenanya, saya sebagai anggota DPD dari Kalimantan Selatan merasa perlu mengajukan constitutional review ke MK. Idealnya, tentu DPD sebagai institusi, ” Denny menggambarkan.

Selain constitutional review, terbuka pula kesempatan untuk DPD mempersoalkan sengketa kewenangan antarlembaga negara ke MK dikarenakan kewenangan DPD yang diambil alih DPR. “Di MK bisa dipersoalkan proses legislasi yang sekarang sedang berjalan karena kewenangan DPD diambil alih oleh DPR.”

Logikanya sama tapi dua langkah permohonan ke MK ini berbeda. Jika constitutional review menguji norma maka sengketa kewenangan antarlembaga negara hanya mempersoalkan kewenangan DPD yang diganggu atau diambil alih DPR sehingga bertentangan dengan UUD 1945. “Dua kewenangan MK ini bisa digunakan DPD,” ungkap Denny.

MK, tukasnya, mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban. Empat kewenangan itu adalah pengujian UU, menguji sengketa kewenangan antarlembaga negara, menguji sengketa hasil pemilu, membubarkan partai politik. Sementara kewajibannya, memberikan pendapat hukum dalam hal impeachment presiden.

06 Maret 2007
Kembali
LIVE STREAM