x
TEMUI DPD, ICW PERTANYAKAN FEE BPD UNTUK KEPALA DAERAH

JAKARTA--Indonesia Corruption Watch (ICW) menjelaskan kajiannya kepada Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tentang polemik pemberian fee atau honorarium dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) kepada kepala daerah beserta unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) lainnya. ICW berkesimpulan, praktik itu ilegal atau tidak sah dan dikategorikan tindak pidana korupsi.

Mengawali Sidang Dengar Pendapat (SDP) Komite IV DPD dengan ICW, Wakil Koordinator ICW Divisi Korupsi Politik Adnan Topan Husodo mendesak Komite IV DPD agar meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang pejabat daerah menerima fee atau berbagai sebutan lainnya dari BPD. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, pemberian fee adalah kebijakan yang sah.

“Kami resah dengan pernyataan Gamawan bahwa honor yang diterima kepala daerah legal atau sah,” katanya didampingi Kepala Divisi Investigasi ICW Agus Sunaryanto dan peneliti Divisi Investigasi ICW Tama Satria Langkun di Gedung DPD Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Rabu (3/2). ICW beraudiensi dengan Komite IV DPD yang dipimpin Ketua Komite IV DPD Tonny Tesar (Papua) didampingi kedua wakil ketua, Abdul Gafar Usman (Riau) dan Ella M Giri Komala (Jawa Barat).

ICW mengkaji legalitas pemberian honor kepada kepala daerah terkait posisinya dalam BPD sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pelanggaran aturan, dan konflik kepentingan.

Adnan mengatakan praktik pemberian honor oleh BPD melanggar peraturan perundang-undangan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal tersebut menyatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari negara.

Selain melanggar PP tersebut, praktik itu juga melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI).

Sementara itu, anggota DPD asal Maluku John Pieris mengatakan, temuan ICW ini bisa dijadikan pintu masuk mengusut kebijakan-kebijakan yang koruptif. Tidak tertutup kemungkinan KPK mengusut praktik itu. “Temuan ini bisa dijadikan pintu masuk mengusut kebijakan-kebijakan yang koruptif,” katanya.

John juga mengatakan, pemerintah daerah harus memperbaiki birokrasi dan mental pejabatnya. Praktik yang mengabaikan rasa keadilan masyarakat segera diakhiri.

Menanggapi kajian ICW, Komite IV DPD akan mendalaminya dengan mengundang para ahli dan menteri terkait, terutama Gamawan. Kajian juga menjelaskan sistem pengelolaan keuangan negara yang harus diperbaiki agar menekan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Namun, apakah praktik pemberian honor tersebut terindikasi merupakan tindak pidana korupsi atau tidak, Komite IV DPD akan mengkajinya. Komite IV DPD menilai anggaran bagi pejabat daerah ada yang wajar dan ada yang tidak wajar. “Kemungkinan kita panggil akhir Februari,” ujar dia.

John menambahkan, honorarium semacam itu yang diatur dalam surat keputusan gubernur merupakan kebijakan yang wajar dan legal. “Sudah berlangsung bertahun-tahun. Kita harus berhati-hati melihat kasus ini. Apakah ada unsur korupsi atau tidak masih perlu ditelaah kembali,” katanya.

Konflik kepentingan

ICW juga menjelaskan kepada Komite IV DPD bahwa pernyataan Gamawan yang membolehkan kepala daerah menerima honor dari BPD bertentangan dengan semangat memerangi korupsi. Pernyataan itu juga bias kepentingan karena semasa menjadi Gubernur Sumatera Barat, Gamawan menerima honorarium di luar penghasilan yang ditetapkan.

ICW menyoroti honor ekstra yang diterima Gamawan yang diterima gubernur se-Indonesia selaku salah satu unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres). Menurut Tama, dasar hukum honorarium yang diterima unsur Muspida Sumatera Barat, termasuk Gamawan, adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat yang ditanda tanganinya sendiri.

Mengutip Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Padang, Gamawan menerima honorarium di luar penghasilannya sebagai salah satu unsur Muspida Sumatera Barat. Selama tahun 2007-2008, total honorarium yang diterimanya Rp 96 juta. Rinciannya, Rp 51 juta tahun 2007 dan Rp 45,9 juta tahun 2008.

Berarti, Tama mengatakan, pernyataan Gamawan mengenai jumlah honorarium Rp 5 juta/bulan dipotong pajak menjadi Rp 4,2/bulan tidak sesuai dengan kenyataan. Tahun 2008, Gamawan justru menaikan honorarium sebagai salah satu unsur Muspida dari Rp 5 juta/bulan menjadi Rp 6 juta/bulan.

Mengenai pernyataan Gamawan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak memasalahkan honorarium itu. Tama menjelaskan, BPK menghitung total pemborosan yang mencapai Rp 1.392.300.000. Gamawan juga menyatakan, dulu pejabat dibolehkan menerima honor dari BI. Namun, tahun 2006 ada surat edaran Gubernur BI yang melarang pemberian honor.

Mengutip kembali pernyataan Gamawan, ia menambahkan, “Kalau honor saya dukung, fee tidak saya dukung. Honor bukan fee. Kepala daerah itu kuasa pemegang saham BPD sehingga memiliki hak untuk ikut RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Apakah tidak wajar apabila dia mendapat honor?”

Menurut Tama, posisi kepala daerah sebagai kuasa pemegang saham BPD juga harus dikritisi karena bisa menimbulkan konflik kepentingan. “Kepala daerah berperan besar dalam menentukan kebijakan pemberian honor kepada dirinya sendiri ataupun koleganya,” katanya.

Dalam praktiknya sebagaimana temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), honor ditransfer ke rekening pribadi kepala daerah. Pentransferan itu bertentangan dengan Pasal 11 PP 105/2000 yang menyatakan semua transaksi keuangan daerah dilaksanakan melalui kas daerah. “Fee dari BPD boleh, asal diserahkan ke kas daerah, bukan ke rekening pribadi,” katanya.

Tama menambahkan, pemberian honor dari BPD juga bertentangan dengan Surat Bank Indonesia Nomor 71 SBI I DPNP/DPnP tanggal 20 Oktober 2005 yang memerintahkan semua bank tidak memberi hadiah atau bunga khusus bagi pejabat dan penyelenggara negara.

Selain Gamawan selaku Gubernur, unsur Muspida Sumatera Barat lainnya yang menerima honorarium seperti wakil gubernur, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Komandan Pangkalan Udara (Dan Lanud), dan Sekretaris Daerah (Sekda).

Agus mengatakan, ICW sedang menelusuri hubungan kepala daerah dengan para direksi BPD karena pemberian fee itu tidak serta-merta tapi diduga ada keuntungan tertentu yang diterima para direksi BPD. Misalnya, di Nusa Tenggara Barat (NTB), para direksi BPD diuntungkan dengan kebijakan dana pensiun yang dikeluarkan kepala daerah. Untungnya, kejaksaan tinggi di sana sudah memanggil beberapa tersangka dari pihak bank.

ICW juga memaparkan kepada Komite IV DPD pemberian fee dari BPD di enam provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta yang merugikan negara Rp 360, 311 miliar. BPD Sumut mengalirkan imbalan Rp 53,811 miliar, BPD Jabar-Banten (Rp 148,287 miliar), BPD Jateng (Rp 51,064 miliar), BPD Jatim (Rp 71,483 miliar), BPD Kaltim (Rp 18,591 miliar), dan Bank DKI (Rp 17,075 miliar).

Saat ini, KPK menyelidiki enam BPD di keenam provinsi tersebut dan menemukan aliran dana ilegal Rp 360 miliar selama tahun 2002-2008 sebagai imbalan buat pejabat yang menyimpan dana APBD di bank terkait.

Pemberian honorarium terhadap pejabat daerah dan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dinilai bertentangan dengan undang-undang dan menyebabkan pemborosan uang negara. ICW meminta praktek yang berlangsung sejak Orde Baru ini dihapuskan.

"Pemberian honorarium untuk Muspida bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Pasal 5 PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah," tulis ICW dalam rilisnya kepada detikcom, Minggu (7/2/2010).

Dalam undang-undang itu disebutkan, kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dibenarkan menerima

penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara. Dalam pasal 8 juga ditegaskan, untuk pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan biaya penunjangan operasional yang dipergunakan untuk koodinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dan lain sebagainya.

Pemberian honorarium ini, menurut ICW juga potensial untuk disalahgunakan. Pasalnya, kepala daerah yang mempunyai kewenangan membuat regulasi bisa saja menentukan sendiri besaran honor dan siapa saja yang dapat menerima honor.

ICW lalu menunjukkan contoh kasus saat Gamawan Fauzi masih menjabat sebagai gubernur Sumbar. "SK yang dikeluarkan Gamawan saat menjabat tahun 2007 dan 2008 justru memberikan honor Muspida kepada pihak-pihak di luar yang ditentukan oleh Keppres yaitu wakil gubernur, ketua DPRD, Dan Lantamal, ketua Pengadilan Tinggi, ketua Pengadilan Agama, Ketua PTUN, Dan Lanud, dan sekretaris daerah," terang ICW dalam rilis.

Padahal dalam Kepres Nomor 10 Tahun 1986, pasal 4 disebutkan bahwa yang digolongkan sebagai Muspida hanya 4 orang yakni gubernur, Pangdam atau pejabat yang ditunjuk oleh Panglima ABRI, Kepala Kepolisian Daerah, dan Jaksa tinggi.

Selain itu, pemberian honorarium ini menurut ICW juga menyebabkan pemborosan uang negara, karena dasar hukumnya yang tidak kuat.

"Dalam kasus Sumatera Barat, SK Gubernur Gamawan yang memberikan honorarium Muspida Secara Rutin Setiap Bulan selama Tahun 2007 dan 2008 menyebabkan pemborosan Keuangan Daerah (versi BPK) Sebesar Rp 1,3 miliar," jelas ICW dalam rilis. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Jember, dan Sumatera Utara.

Pemberian honor terhadap Muspida juga dinilai ICW menimbulkan konflik kepentingan. Karena pejabat penegak hukum sudah menerima honor Muspida maka proses hukum cenderung menjadi tidak fair ketika melibatkan pejabat atau pemerintah daerah.

09 Februari 2010
Kembali
LIVE STREAM