Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
Sistem kepegawaian Pemerintah harus ditata ulang

Sistem kepegawaian pemerintah masih mengalami permasalahan dalam hal profesionalisme, rekruitmen, jenjang, sanksi yang tidak jelas, serta gaji yang tidak mencukupi. Untuk memperbaikinya, sistem manajemen kepegawaian publik perlu ditata ulang. Sejalan dengan kepentingan tersebut, Komite I DPD RI mengadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Medrial Alamsyah, konsultan IMPAC, yang mendalami Public Sector Reform, untuk memberikan masukan dalam revisi UU Pokok Kepegawaian. RDPU dilangsungkan di ruang sidang Komite I DPD, Lantai 2 Gedung B, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta , Rabu (21/4). RDPU dipimpin oleh Ketua Komite I DPD, Farouk Muhammad (anggota dari NTB), didampingi Wakil Ketua Komite I DPD, Eni Khairani (anggota dari Bengkulu), dan Wasis Siswoyo (anggota dari Jatim).

Upaya perubahan UU Pokok Kepegawaian terjadi pada saat reformasi birokrasi menjadi salah satu isu sentral, tidak saja dalam wacana publik, bahkan pemerintah sudah mencanangkan dan melaksanakan reformasi birokrasi. “Masalah pokok dalam sistem kepegawaian adalah reformasi birokrasi, tapi penerjemahannya berbeda-beda”, ujar Medrial. Menurut Medrial, reformasi birokrasi pada dasarnya sama dengan New Public Management (NPM), yang juga sering disebut sebagai public sector reform, managerialism, public policy reform dsb.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai NPM atau reformasi birokrasi, Medrial mengambil rumusan yang paling sederhana, yaitu dari Donald Stokes yang menangkap esensi NPM dilihat dari kebutuhan akan kepemerintahan yang lebih efektif. Kebutuhan tersebut membawa pada 3 pendekatan baru, yaitu: a) menekankan hasil dibanding masukan; b) pengabaian fokus tradisional pada pemerintah pusat; c) menolak pandangan bahwa batas formal dari institusi ‘privat’ versus ‘publik’ adalah suatu hal yang penting. “Implikasi perubahan mendasar tersebut bisa jadi mengharuskan perampingan organisasi secara besar-besaran yang dilakukan sekaligus dengan, atau menjadi memungkinkan untuk, menaikkan pendapatan pegawai negeri baik gaji pokok maupun kontra prestasinya”, terang Medrial.

Medrial berpendapat bahwa penyusunan UU ini tidak bisa sendiri-sendiri, karena UU ini berkait satu sama lain, termasuk dengan UU otonomi daerah. Pengabaian penyerasian ini menimbulkan masalah di lapangan. Medrial menyarankan, parlemen harus mengawasi juga dengan sistem manajemen kinerja. Parlemen hanya perlu menetapkan kinerja yang harus dicapai birokrat/pemerintah, tanpa harus terlalu terlibat dalam proses pencapaiannya. “Parlemen hanya memonitor hasil dan meminta pertanggungjawaban bila tidak tercapai atau meneruskan ke pengadilan bila ada dugaan pidana”, ujar Medrial.

Usai pemarapan Medrial, beberapa anggota Komite I memberi tanggapan dan pertanyaan. Diantaranya adalah Paulus Yohanes Sumino (anggota dari Papua), yang menanyakan bagaimana mengatur sistem kepegawaian akan datang dengan adanya kekuatan politik mengintervensi sistem kepegawaian. Menurutnya, UU Kepegawaian harus mencantumkan nomenclature PNS, sistem rekruitmen, standar gaji, standardisasi sanksi dan pengawasan, serta status pegawai negeri.

Jacob Jack Ospara (anggota dari Maluku) menyebutkan bahwa remunerasi intinya baik, namun prakteknya yang tidak berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan masalah. Sementara, Luther Kombong (anggota dari Kalimantan Timur) menanyakan darimana harus memulai reformasi birokrasi? Negara Indonesia menjadi miskin karena sistem kepegawaian yang tidak betul dan pegawai yang tidak sesuai dengan spesifikasi pendidikan, serta sistem rekruitmen dan kinerja yang tidak jelas sehingga merugikan negara.

23 April 2010
Kembali
LIVE STREAM