x
SELAMA PEMILUKADA DI SUMBAR, CALON “INCUMBENT” HARUS TETAP BEKERJA

Pemilihan kepala/wakil kepala daerah (pemilukada) di Sumatera Barat (Sumbar) kali ini yang didominasi calon incumbent jangan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dikhawatirkan, fakta tersebut selain menghabiskan energi penyelenggara pemerintahan daerah juga melibatkan unit kerja pemerintah daerah yang sebenarnya bertugas mengelola anggaran dan barang daerah di Sumbar.

“Niscaya, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD akan ikut terlibat dukung mendukung salah satu kandidat. Situasi kondisi tersebut justru mengganggu pelayanan publik dan kenyamanan masyarakat beraktivitas sehari-hari, sehingga memunculkan gesekan yang tajam di tengah-tengah masyarakat,” ujar anggota DPD asal Sumatera Barat Alirman Sori, yang juga anggota Komite I DPD.

Mewakili ketiga rekannya (Irman Gusman, Emma Yohanna, Riza Falepi), Alirman membacakan Laporan Kegiatan Anggota DPD di Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat. Perangkat daerah provinsi yang dimaksud terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

Beberapa calon incumbent atau kepala/wakil kepala daerah yang masih menjabat mengikuti pemilukada di Sumbar, ada Marlis Rahman (Gubernur), Aristo Munandar (Bupati Agam), M Shadiq Pasadigue (Bupati Tanah Datar), Syamsu Rahim (Walikota Solok), dan lainnya. Mereka menjadi salah satu dari lima calon gubernur beserta wakilnya dan 63 pasangan calon bupati/walikota beserta wakilnya.

Alirman berharap, “Selama proses pemilukada, mereka tetap bekerja.” Alasannya, sebagai kepala/wakil kepala daerah, mereka mempunyai tugas dan wewenang, antara lain memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, yaitu memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan/atau desa.

“Calon incumbent harus membagi waktu pelaksanaan tugas dan wewenangnya agar roda pemerintahan berjalan normal. Gubernur dan calon lainnya beserta seluruh SKPD-nya tetap melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa, karena pemilukada sudah ada yang mengurusnya dan pemerintah daerah tidak perlu terlibat secara praktis di sana, kata Alirman.

“Dengan tetap bekerja, berarti mereka menampik isu bahwa calon incumbent tidak bekerja optimal selama proses pemilukada. Pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai kepala dan wakil kepala daerah jangan terbengkalai, karena sibuk menggalang ‘suara’,” katanya. “Oleh karena itu, pendistribusian kekuasaan harus diperjelas dan SKPD jangan terseret ke wilayah politik praktis.”

Memasuki masa reses tanggal 16 Maret hingga 4 April 2010 yang lalu, anggota DPD kembali ke daerah pemilihannya. Agenda yang dibawa ke daerah menyangkut pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, dana transfer dari pusat ke daerah yang membangun daerah lebih baik, dan mendorong kelahiran undang-undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip desentralisasi.

Menjawab agenda itu, anggota DPD menampung, menyerap, dan menghimpun aspirasi masyarakat dan daerah, baik langsung ataupun tak langsung, untuk kemudian ditindaklanjuti; memperkuat kemitraan antara anggota DPD dan pemerintah daerah dan DPRD, baik institusi maupun individu; dan membangun komunikasi yang efektif dan efisien dengan masyarakat dan kelompoknya.

Pemilukada Sumbar yang digelar serentak tanggal 30 Juni 2010 menjadi perhatian Alirman memasuki masa reses. Beberapa kegiatannya di Sumbar berhubungan dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi/kabupaten/kota untuk memberi masukan sekitar penyelenggaraan pemilukada di Sumbar yang aman dan damai.

Apalagi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan penyelenggaraan pemilihan kepala/wakil kepala daerah menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas, baik pendanaan, perlengkapan, maupun personil, yang memperhatikan situasi kondisi wilayah pemilihan. Pemilukada diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD.

Menurut Alirman, persoalan mendasar pemilukada di Sumbar adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menjadi tanggung jawab KPUD, karena banyak warga yang berpindah tempat tinggal tidak melapor sehingga namanya belum dimasukkan dalam DPT. Atau, mungkin saja terjadi pemilih tidak terdaftar, nama ganda, dan nama hilang.

Kisruh DPT itu bisa menurunkan kualitas pemilukada. Data pemilih pemilukada yang sejak awal bermasalah dan diperparah karena ketidakmampuan KPUD sebagai penyelenggara untuk memperbaikinya merupakan pelanggaran yang sistematis dan merugikan. “Pembenahan harus dilakukan segera agar tidak memicu kekisruhan,” ujarnya.

Pemilukada di Sumbar merupakan yang terbesar dan terbanyak tahun ini, karena sekaligus memilih 14 kepala/wakil kepala daerah. “Diharapkan, pemilukada terbesar dan terbanyak ini menjadi pemilu yang terbaik pula,” katanya. Jadi, yang menang merangkul yang kalah dan mengajaknya membangun Sumbar, sedangkan yang kalah bersikap legowo dan bersedia melanjutkan pembangunan Sumbar.

Dari total 246 pemilukada tahun 2010, gawean Sumbar yang terbanyak, yaitu 14 pemilukada provinsi/kabupaten/kota yang serentak tanggal 30 Juni. Selain pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar, Padang Pariaman, Agam, Pasaman, Pasaman Barat, Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Sijunjung, Dharmasa Raya, Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan, misalnya, juga menggelar pemilihan bupati/walikota dan wakilnya.

Pemilukada serentak dicanangkan Menteri Dalam Negeri (Mendgari) Gamawan Fauzi di Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Padang, Senin (10/5), bersama lima pasangan calon gubernur beserta wakilnya dan 63 pasangan calon bupati beserta wakilnya dan calon walikota beserta wakilnya di 13 dari 19 kabupaten/kota se-Sumbar.

Setelah pencanangan, semua pasangan calon mengikuti pendeklarasian “Pemilukada Badunsanak”, yang berarti tahapan dan aturan pemilukada berkonsep kekeluargaan, yang menjadi moto pemilukada di Sumbar sejak tahun 1999. Pemilih pemilukada di Sumbar berjumlah 3.262.656 orang, yang terbesar di Padang (564.540 pemilih).

18 Juni 2010
Kembali
LIVE STREAM