x
Revisi UU Kepariwisataan Harus Mampu Menjawab Masalah Kepariwisataan

Revisi Undang-Undang (UU) Kepariwisataan dan naskah akademiknya harus mampu menjawab masalah kepariwisataan dan menggambarkan road map-nya, yakni masalah mendasar kepariwisataan, sistem pengaturan dan mekanisme kelembagaan antarkementerian/lembaga, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi negeri (PTN)/perguruan tinggi swasta (PTS), pemerintah daerah, pebisnis kepariwisataan, sektor terkait dan pendukungnya, serta grand design kepariwisataan.

“Kenapa kita kalah (jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia), padahal kita punya ribuan pulau destinasi? Singapura hanya punya dua pulau. Satu pulaunya, Sentosa Island, pulau-pulauan karena pasirnya dari Kepri (Kepulauan Riau),” profesor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Mudrajad Kuncoro menyatakannya saat bertindak selaku narasumber rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1). Hardi Selamat Hood, senator asal Kepulauan Riau, memimpin acara yang juga menghadirkan Ketua Program Magister dan Doktor Kajian Pariwisata UGM Muhammad Baiquni selaku narasumber.

Tujuan kepariwisaan dalam Rancangan Undang-Undang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, antara lain mewujudkan perluasan dan pemerataan pembangunan kepariwisataan di seluruh wilayah Indonesia serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Ia mengusulkan tambahan tujuan kepariwisataan, yaitu menarik wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. “Salah satu indikator kunci kinerja sektor pariwisata adalah jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia,” Mudrajad menegaskannya, merujuk jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia yang masih sedikit ketimbang jumlah kunjungan wisatawan ke negara-negara ASEAN lainnya kendati beberapa tahun terakhir sektor pariwisata memiliki kinerja yang membaik.

Data kunjungan wisatawan lansiran World Tourism Organization (WTO) tahun 2010 tercatat, Asia/Pasifik merupakan tujuan 217 juta wisatawan atau 22 persen, jumlahnya tertinggal jauh ketimbang Eropa yang merupakan tujuan 502 juta wisatawan atau 51 persen. Tapi Asia/Pasifik mengungguli Amerika (156 juta, 16 persen), Timur Tengah (55 juta, 6 persen), dan Afrika (50 juta, 5 persen).

Sedangkan, data jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia lansiran Sekretariat ASEAN tahun 2012 tercatat lebih sedikit ketimbang Singapura, Thailand, dan Malaysia. Jumlah kunjungan wisatawan intra-ASEAN ke Indonesia hanya 3,25 juta dan ekstra-ASEAN 4,39 juta. Totalnya 7,64 juta tahun 2011. Jumlah tersebut tertinggal jauh ketimbang Malaysia yang total kunjungan wisatawannya 24,71 juta (18,88 juta wisatawan intra-ASEAN plus 5,83 juta wisatawan ekstra-ASEAN), Singapura 13,17 juta (5,37 juta plus 7,80 juta), dan Thailand 19,10 juta (5,53 juta plus 13,57 juta).

Ia merujuk catatan Komite Pemantauaan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tahun 2011, bahwa jumlah wisatawan mancanegara bertambah dari 7,00 juta tahun 2010 ke 7,65 juta tahun 2011. Penerimaan devisa juga bertambah dari US$ 7,60 miliar tahun 2010 ke US$ 8,55 miliar tahun 2011. Kendati lama rata-rata mereka di Indonesia berkurang dari 8,04 hari ke 7,84 hari, tapi pengeluaran rata-rata per orang per hari bertambah dari US$ 135,01 tahun 2010 ke US$ 142,69 tahun 2011 dan pengeluaran rata-rata per orang per kunjungan bertambah dari US$ 1.085,75 tahun 2010 ke US$ 1.118,26 tahun 2011.

Wisatawan negara-negara ASEAN masih mendominasi jumlah wisatawan mancanegara di ASEAN, yaitu 37,73 juta atau 46,5 persen tahun 2011. Uni Eropa (7,32 juta atau 9,0 persen), China (7,31 juta atau 9,0 persen), Australia (3,92 juta atau 4,8 persen), Korea Selatan (3,86 juta atau 4,8 persen), Jepang (3,66 juta atau 4,5 persen), dan Amerika Serikat (2,83 juta atau 3,5 persen) menyusul wisatawan negara-negara ASEAN. 

Mudrajad semula bertanya-tanya mengapa Komite III DPD yang justru membuat usul inisiatif RUU Kepariwisataan. “Kok Komite III DPD? Ternyata, saya sadar, betapa pentingnya undang-undang ini bagi daerah. Di sinilah peran para senator untuk bertindak sebagai provokator. Maksud saya, provokator yang mengubah tindakan salah agar benar. Oleh karena itu, RUU Kepariwisataan dan naskah akademiknya harus mampu menjawab masalah kepariwisataan dan menggambarkan road map-nya.”

23 Januari 2013
Kembali
LIVE STREAM