x
Rapat Pleno Komite IV pembentukan Tim Kerja RUU Akuntan Publik dan Tim Kerja RUU Koperasi

NOTULEN

RAPAT PLENO KOMITE IV

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

1.    Hari/tanggal : Senin, 17 Januari 2011
2.    Pukul : 10.00 – 14.00 WIB
3.    Tempat : Ruang Rapat Komite IV, lantai 2 Gedung B DPD RI
4.    Pimpinan Rapat : Bapak Prof. John Pieris, SH, MS (Ketua Komite IV DPD RI) dan dilanjutkan Bapak H. Abdul Gafar Usman, MM (Wakil Ketua Komite IV DPD RI) pukul 11.00 WIB.
5.  Acara : 1.   Pembacaan dan Pembahasan Surat masuk;

2.   Penyampaian Program Prioritas Komite IV (Prolegnas);

3.   Pembentukan Tim Kerja RUU Akuntan Publik dan RUU Koperasi;

4.   Pembahasan Asmasda Hasil Kegiatan Daerah yang berkaitan dengan Komite IV.

I. PEMBUKAAN

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Bapak Abdul Gafar Usman membuka Rapat Pleno                                                                                  Komite IV pukul 10.00 WIB.

II. HAL-HAL YANG BERKEMBANG

1.    Dalam rangka penguatan peran DPD RI, Panmus telah menyusun sebuah pedoman pembahasan Pandangan dan Pendapat dengan tujuan mengakomodir seluruh pandangan dari Anggota masing-masing provinsi sehingga tidak ada  aspirasi daerah yang tidak terakomodir, dan aspirasi daerah tersebut dapat dirangkum dalam keputusan DPD yang akan diputuskan sekaligus mengartikulasikan akuntabilitas anggota DPD RI sebagai wakil daerah.

Oleh karena itu, Panmus telah mengatur Pokok-pokok Mekanisme Kerja Alat Kelengkapan DPD RI, diawali dengan materi Pandangan dan Pendapat DPD RI dalam  Keputusan Panmus Nomor 11/Panmus-DPD/I/2011 yang disahkan pada tanggal 11 Januari 2011,  antara lain:

a.    menetapkan program peningkatan efektivitas kerja dan optimalisasi pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD RI, melalui langkah-langkah disiplin jadwal dan sistimatika mekanisme kerja.

b.    untuk efektivitas kerja dan menghindari overlap kegiatan antar alat kelengkapan, seperti kegiatan rapat kerja, kunjungan kerja ke daerah, dan kunjungan luar negeri, maka pelaksanaan tugas dan wewenang alat kelengkapan DPD RI disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.

c.    Kegiatan konsinyering alat kelengkapan DPD RI dilaksankan hanya untuk kegiatan rapat-rapat dalam rangka finalisasi suatu materi dan sebagaimana diatur dalam DIPA DPD RI Tahun 2011.

d.    Kegiatan pembahasan RUU yang berasal dari Pemerintah atau DPR diawali dengan acara Pengantar Musyawarah RUU di Komite. Pengantar Musyawarah dimaksukan untuk mensinergikan pemikiran Pimpinan DPD dengan Pimpinan Anggota DPD.

Penyampaian pokok-pokok pikiran pengantar Pimpinan DPD, dengan format pengantar musyawarah sebagai berikut:

i.      Pendahuluan

ii.     Overview materi RUU

iii.    Penguatan akuntabilitas melalui penugasan anggota dengan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari anggota setiap provinsi.

2.    Materi yang dapat diagendakan pada MS III TS 2010-2011:

A.    Materi Prioritas (Prolegnas):

A.1. Pandangan dan Pendapat

1)    Pandangan dan Pendapat DPD terhadap RUU Otoritas Jasa Keuangan

(penyempurnaan Draf yang telah diputuskan pada Sidang Paripurna DPD tanggal 17 Desember 2010 sebagai Keputusan DPD RI dengan perubahan oleh Komite IV). dilakukan Komite IV setelah perumusan simpulan pokok hasil Raker dengan Kementerian Keuangan. Untuk itu, pada rapat pleno ini perlu disepakati siapa-siapa yang akan masuk ke dalam tim perumus tersebut, dan sekaligus menentukan waktunya untuk kemudian dikomunikasikan kepada Kemenkeu.

2)    Pandangan dan Pendapat terhadap RUU Koperasi, untuk itu diperlukan Tim Kerja. Terhadap RUU Koperasi perlu diadakan Raker dengan Kementerian terkait. Komite IV juga perlu mengagendakan pengawasan terhadap Perkoperasian dan UMKM. Oleh karena itu, staf ahli agar menyiapkan kajian awal tentang perkoperasian dan UMKM.

3)    Pandangan dan Pendapat terhadap RUU Akuntan Publik, untuk itu diperlukan Tim Kerja

A.2 Usul RUU inisiatif

1) Revisi UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahanan Daerah.

2)  Revisi UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Untuk pembahasan kedua Revisi UU tersebut, akan dibentuk Tim Ahli yang namanya-namanya akan disampaikan untuk dimintai persetujuan oleh Pleno. Para ahli tersebut telah mengadakan pertemuan awal dengan Pimpinan Komite IV dan Ketua/Wakil Ketua Tim Kerja.

B.    Pertimbangan

Pertimbangan DPD terhadap RAPBN TA 2012 (mulai menginventarisasi permasalahan daerah untuk RAPBN 2012 bekerjasama dengan Budget office).  --Rencana awal bulan Maret Keanggotaan 3 (Tiga) subtim APBN yang telah terbentuk, jika dipandang perlu dapat direview kembali.

C.  Pengawasan:

1)    Tindaklanjut HAPSEM I BPK TA 2010, pembahasannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.  perlu menyamakan persepsi antara DPD, DPR, dan DPRD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Untuk itu, jika disepakati dalam pleno akan diadakan Simposium mengenai hal ini. Untuk mempersiapkan itu, perlu dibentuk Tim.

b.  temuan signifikan pada kementerian/Lembaga, seperti misalnya Dana Haji. Direncanakan akan diundang Kementerian Agama. Disamping itu dapat diadakan pertemuan dengan Kementerian Pendidikan Nasional karena dianggap pada kedua lembaga ini banyak mendapatkan sorotan dalam penggunaan anggaran.

Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Dana Haji, perlu mencermati anggaran pendidikan di Kementerian Agama.   Termasuk Anggaran untuk gaji fungsional guru.

2)    Pengawasan Pajak:

a.  Sehubungan dengan dialihkannya PBB menjadi pajak daerah yang pencanangannya dilakukan di Surabaya Jawa Timur beberapa waktu lalu, maka diusulkan pengawasan terhadap hal tersebut.

b.  Evaluasi pajak dalam menumbuhkan industri, perdagangan, dan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. (melibatkan KADIN)

c.    Terhadap Kunjungan Kerja Materi Pajak, disamping PBB perlu juga melihat modus penyimpangan kasus pajak yang sedang berkembang saat ini. Kunker Komite IV tersebut perlu juga melibatkan Dispenda dan KPP setempat.

Hal- hal tersebut diusulkan menjadi materi Kunker Komite IV.

3)    Sejumlah kesepakatan dengan kementerian perlu ditindaklanjuti. Oleh karena itu diperlukan pembentukan tim untuk menindaklanjutinya. Selain itu, Tim Kajian pemberhentian CPNS dari eks daerah konflik yang tidak diangkat menjadi PNS di Kementerian Keuangan perlu dirasionaliasi dan direvitalisasi.

D.   ASMASDA

Asmasda hasil masa kegiatan di daerah perlu ditindaklanjuti pada MS III. Beberapa asmasda yang juga perlu dicermati yaitu:

a.    Kebijakan terhadap industri gula produksi lokal yang akan dikenakan pajak sebesar 10 persen (Jawa Timur).

b.    Kredit Usaha Rakyat yang bunganya mencapai 14% sangat memberatkan UMKM (Maluku Utara dan Jawa Tengah)

c.    mendesak Pemerintah untuk transparansi data lifting kepada kepala daerah. (Jambi)

d.    DPD agar menyurat Presiden agar meningkatkan alokasi dana desentralisasi dibandingkan dana dekonsentrasi agar program pembangunan dapat  semakin disesuaikan dengan kebutuhan daerah. (Jambi)

e.    DAU daerah kepulauan agar ditingkatkan (Kep. Bangka dan Belitung )

f.     Kebijakan terhadap Lembaga keuangan mikro yang diminta untuk diarahkan ke lembaga yang resmi. Meresahkan masyarakat (Bali).

g.    Perusahan besar di NTB membayar pajak dan retribusi daerah, saat ini enggan membayar pajak (pajak kendaraan, pajak minyak, pajak balik nama kendaraan bermotor) (Nusa Tenggara Barat)

h.    APBD yang menyaratkan ijin Mendagri mengesankan resentralisasi. Diperlukan kriteria yang jelas mengenai program pembangunan di daerah. (Nusa Tenggara Barat)

i.      Free Trade Zona memerlukan kejelasan pengaturan dan pelaksanaaan   (Kepulauan Riau)

j.     Perlu mengundang Mendagri untuk menjelaskan blueprint Otda. (Jambi)

k.    BPK minta DPD mengundang entitas terperiksa terkait tindaklanjut entitas terperiksa (Maluku Utara).

l.      Tindaklanjut Hapsem BPK, Pertimbangan DPD memerlukan instrument sanksi yang melibatkan DPR Papua (DPRP)

m.  Subsidi padi yang tidak menghasilkan dampak signifikan pada petani. (Jawa Tengah)

III. SIMPULAN

1.    Komite IV memutuskan untuk membahas materi RUU Akuntan Publik dan RUU Koperasi sebagai pandangan dan pendapat DPD RI.  Materi lainnya yang dibahas yaitu:

a.Revisi UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

b.Revisi UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

c.Tindaklanjut HAPSEM I TA 2010

d. RAPBN 2012/RAPBN-P 2011

e.Tindaklanjut ASMASDA.

2.    Kunker ke daerah sebanyak 2 kali akan digunakan untuk:

    1. Kunjungan Kerja I akan dilaksanakan dengan materi Pengawasan Pelaksanaan Undang Undang Pajak, RUU Akuntan Publik, dan RUU Koperasi, ke tiga daerah, yaitu:

1)    Nanggore Aceh Darussalam

2)    Jawa Timur

3)    Gorontalo

    1. Kunker II ke Daerah akan ditentukan kemudian.

3.    Menetapkan pembentukan Tim Kerja RUU Akuntan Publik dan Tim Kerja RUU Koperasi (Daftar nama terlampir)

4.    Menetapkan pembentukan Tim Kerja Asmasda (Daftar nama terlampir)

5.    Jadwal Komite IV akan disusun dengan mengakomodir Jadwal tindaklanjut Asmada disamping program prolenas dan program rutin.  Tim Asmasda akan mengadakan rapat pada hari ini setelah Sidang Pleno Komite IV selesai untuk menyusun prioritas dan mekanisme tindaklanjut asmasda.

6.    Menetapkan Tim Ahli Revisi UU No 33 Tahun 2004 dan Tim Revisi UU No 17 Tahun 2003 Komite IV.

7.    Menetapkan kembali perpanjangan Staf ahli Komite IV.

8.    Bahan-bahan yang dibagikan menjadi referensi pada Rapat Pleno dan Rapat Tim Kerja, antara lain:

a.    Kompilasi Asmasda Komite IV

b.    Pointers Rapat

c.    Daftar Rencana nama-nama Tim Ahli usul Inisiatif Revisi UU No 33 Tahun 2004, dan Usul Inisaiatif Revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2003.

d.    Daftar Daerah Kunker Komite IV

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.00 WIB

Set Komite IV DPD RI

17 Januari 2011
Kembali
LIVE STREAM