x
Press Release Komite II DPD RI Mengenai Kunjungan Kerja Ke Provinsi Sumsel

PERS RELEASE

“KUNJUNGAN KERJA KOMITE II DPD RI KE PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM RANGKA PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UU DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, KETENAGALISTRIKAN, DAN INFRASTRUKTUR JALAN”

Palembang, 29 Januari 2010

· Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagaimana diamanatkan dalam pasal 22D ayat (3) UUD 1945 dan pasal 224 ayat (3) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Komite II sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI, mempunyai tugas dan wewenang antara lain melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Oleh karena itu, kegiatan kunjungan kerja Komite II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas Komite II DPD RI. Adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperoleh aspirasi, masukan, ataupun permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan implementasi dan pelaksanaan atas UU tertentu. Aspirasi tersebut nantinya akan didapatkan dari eksekutif, legislatif, stakeholders terkait dan masyarakat.

· Keberadaan UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang belum lama berlaku pada dasarnya bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Namun pada kenyataannya tujuan yang dicita-citanya belum selaras dengan realitas yang terjadi yakni pasokan akan kebutuhan listrik tidak memadai sehingga terjadi pemadaman listrik di berbagai kota di Indonesia yang menyebabkan kerugian materil dan immateril pada berbagai bidang khususnya dunia industri dan usaha. Berdasarkan hal tersebut maka DPD RI mendesak pemerintah untuk segera mengatasi dan menyelesaikan permasalahan pasokan listrik dengan menggunakan kemampuan dan kewenangan yang dimilikinya.

· DPD RI juga mendesak kepada pemerintah untuk segera merealisasikan program pembangunan pembangkit 10.000 megawatt sehingga nantinya kebutuhan akan pasokan listrik dapat teratasi. Selain itu DPD RI menyarankan kepada pemerintah untuk merumuskan tentang kebutuhan pembangunan pembangkit berskala kecil, kontribusi listrik swasta, dan kewajiban dari pemerintah daerah agar bersinergi dengan dunia usaha dalam meningkatkan kapasitas listrik.

· Mengusulkan kepada pemerintah agar mendelegasikan kewenangan pengadaan listrik swasta renewable energi kapasitas ≤ 1 MV kepada pemerintah daerah dan PLN Wilayah. Tujuan dari pendelegasian ini adalah untuk mengoptimalkan kewenangan pemerintah daerah dan kewenangan PLN Wilayah. Selain kewenangan dimaksud, tujuan lainnya adalah untuk mempersingkat waktu pengurusan administrasi yang dibutuhkan terkait masalah perizinan untuk pengadaan listrik swasta renewable energi tersebut. Secara umum lokasi pembangkit renewable energi terletak dipelosok dengan akses medan yang sulit.

· DPD RI juga memandang bahwa UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara memerlukan peraturan pelaksana yang dapat memberikan kepastian dalam iklim berinvestasi, oleh karenanya DPD mendorong agar Pemerintah secepatnya menerbitkan peraturan pelaksana atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Selain itu dalam pembuatan peraturan pelaksana atas undang-undang tersebut hendaklah komprehensif dan aplikatif agar tidak terjadi multi tafsir pada saat diimplementasikan.

· Mendorong kepada pemerintah untuk memperhatikan agar daerah-daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energinya, sebagaimana yang telah diamanatkan pada Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

· Merekomendasikan agar DPD RI menjadi fasilitator bagi terwujudnya forum komunikasi daerah penghasil mineral dan batubara. Keberadaan forum tersebut penting dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah penghasil dan memperjuangkan peningkatan APBD daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH).

· Merekomendasikan agar Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi dilibatkan lebih jauh dalam penyelenggaraan Jalan Tol, tidak hanya sebatas pengurusan pelepasan hak atas tanah yang akan digunakan dalam pembangunan jalan Tol.

· Mempertimbangkan kembali keberadaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional yang menjadi kepanjangan tangan pusat di daerah karena keberadaannya tidak efektif dan hanya memperpanjang jalur birokrasi. Selain itu Balai-Balai di daerah juga sulit untuk berkoordinasi dengan Pemerintah daerah terkait penyelenggaraan jalan negara di daerah tersebut.

· Mendorong pemerintah dan pemerintah daerah serta pihak ketiga untuk lebih memaksimalkan penggunaan aspal buton untuk menghemat pendanaan pembangunan infrastruktur jalan.

04 Februari 2010
Kembali
LIVE STREAM