x
Pidato Kenegaraan Presiden yang Pertama Kali dalam Sidang Bersama DPR-DPD

Jika pidato kenegaraan Presiden menyambut hari ulang tahun (HUT) ke-65 kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tanggal 16 Agustus 2010 nanti terselenggara maka acara tersebut yang pertama kali dalam sidang bersama antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sidang bersama DPD-DPD di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sebagai implementasi Pasal 199 dan Pasal 268 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Demikian antara lain pointers dalam positioning paper politik kenegaraan DPD menyambut HUT ke-65 kemerdekaan RI sebagai lampiran surat Ketua DPD Irman Gusman kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang rencana sidang bersama antara anggota DPR dan anggota DPD tertanggal 11 Agustus 2010 yang bersifat penting. Ketua DPD juga melampirkan catatan kritis DPD tentang pembangunan daerah pembangunan daerah dalam rangka penyampaian nota keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011.

Menurut Irman, penyelenggaraan sidang bersama itu bermakna konstitusional yang sangat penting, sebagai lanjutan agenda reformasi 1998 dan penataan sistem ketatanegaraan serta, lebih spesifik lagi, sistem keparlemenan Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) hasil amandemen ketiga tahun 2001 mengamanatkan kehadiran lembaga negara rumpun legislatif yang bernama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI. “Kita juga ketahui bahwa DPD merupakan peningkatan lembaga utusan daerah, sebuah fraksi di MPR,” katanya.

Ditambahkannya, peristiwa itu akan memperlihatkan kepada rakyat Indonesia di penjuru tanah air bahwa proses reformasi masih terus berlangsung. DPD, sebagaimana diatur UU 27/2009 dan sebelumnya diatur UU 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, secara gradual berkembang sesuai dengan semangat reformasi dalam sistem keparlemenan Indonesia.

Nota keuangan dan RAPBN 2011

Selain Sidang Bersama DPR-DPD di pagi hari, siang harinya untuk yang pertama kali pula Rapat Paripurna DPR dengan acara pidato Presiden dalam rangka penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2011 dihadiri oleh anggota DPD. Mereka tidak semata-mata sebagai undangan tapi melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPD untuk memberi pertimbangan RUU RAPBN kepada DPR sebagaimana diatur Pasal 22D ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945.

“Kegiatan ini secara spirit politik kenegaraan merupakan satu rangkaian dengan kegiatan Sidang Bersama DPR-DPD yang telah kita laksanakan pagi harinya,” ujar Irman dalam catatan kritis DPD. Spiritnya ialah melaksanakan Pasal 159 UU 27/2009 mengenai penyampaian RUU RAPBN kepada DPR dan Pasal 154 UU 27/2009 yang menyatakan bahwa DPR menyampaikan RUU RAPBN kepada DPD untuk mendapatkan pertimbangan. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945  yang dipertegas oleh Pasal 159 dan Pasal 154 UU 27/2009 memerintahkan DPD untuk memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Menurut Irman, prosesi sidang bersama DPR-DPD dan prosesi Rapat Paripurna DPR yang dihadiri oleh DPD yang dimulai tahun 2010 untuk RAPBN 2011 ini sekaligus mempertegas posisi DPR dan DPD melanjutkan agenda reformasi 1998, yaitu semakin memberi ruang politik kepada daerah-daerah untuk terlibat secara langsung dalam penetapan kebijakan nasional melalui wakil-wakil rakyat dan wakil-wakil daerah di Kompleks Parlemen. Ketua DPD juga melampirkan catatan kritis DPD tentang pembangunan daerah dalam rangka penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2011.

Sore harinya pukul 16.30 WIB, DPD menggelar Sidang Paripurna DPD yang mengagendakan pembukaan tahun sidang 2010-2011 dengan acara pidato Ketua DPD tentang pembukaan tahun sidang yang disertai respons pimpinan DPD terhadap pidato-pidato Presiden hari itu. Sidang Paripurna DPD juga mengagendakan laporan hasil kerja daerah untuk agenda DPD tahun sidang 2010-2011.

13 Agustus 2010
Kembali
LIVE STREAM